Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, melontarkan kritik tajam terhadap cara Bank Indonesia (BI) dalam menangani fluktuasi nilai tukar rupiah.
Dalam forum terbuka baru-baru ini ia menilai pendekatan yang digunakan BI masih terlalu konvensional dan cenderung berhati-hati, sehingga kurang adaptif terhadap dinamika global yang semakin kompleks.
“Saya harus mengkritik keras ini soal Bank Indonesia, saya menemukan cara BI menangani nilai tukar masih sangat konvensional dan terlalu kehati-hatian,” katanya, Selasa (7/4).
Dalam pernyataannya, Misbakhun mengaku secara intens memantau perkembangan nilai tukar, bahkan hampir setiap malam berdiskusi dengan Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti.
Ia mengakui bahwa BI telah melakukan berbagai instrumen intervensi seperti Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), Non-Deliverable Forward (NDF), hingga intervensi di pasar spot. Namun, menurutnya, langkah-langkah tersebut belum cukup menjawab perubahan situasi yang semakin kompleks.
“Cara BI menangani masalah masih tidak berubah, padahal permasalahan makin lama makin kompleks,” ujarnya.
Misbakhun juga mempertanyakan mengapa BI tidak mengambil peran lebih agresif sebagai penyedia likuiditas valuta asing (valas). Ia mencontohkan kebutuhan valas Indonesia yang bisa mencapai sekitar US$300 miliar per tahun, yang menurutnya seharusnya bisa diantisipasi sejak awal melalui kontrak besar atau kerja sama strategis tingkat tinggi.
Ia bahkan mendorong adanya pendekatan diplomatik langsung di level kepala negara, seperti pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, guna mengamankan akses likuiditas valas yang lebih kuat.
Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti kecenderungan BI yang dinilainya terlalu fokus pada stabilisasi melalui pengetatan likuiditas, misalnya dengan menaikkan suku bunga instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ia menilai kebijakan tersebut justru berpotensi mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau menghadapi tekanan selalu mengorbankan likuiditas, ini yang menurut saya harus dikonsolidasi,” tegasnya.
Ia juga mengungkap pandangan bahwa nilai tukar rupiah saat ini kemungkinan berada dalam kondisi undervalued. Berdasarkan diskusinya dengan pelaku pasar, nilai wajar rupiah disebut berada di kisaran Rp15.000 per dolar AS, bukan di level Rp17.000.
Menurutnya, pergerakan nilai tukar tidak sepenuhnya didasarkan pada fundamental, melainkan juga sangat dipengaruhi sentimen pasar.
Misbakhun memperingatkan dampak langsung pelemahan rupiah terhadap sektor industri nasional yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan nilai tukar akan meningkatkan biaya produksi dan berujung pada kenaikan harga barang.
“Begitu tekanan ini masuk ke harga pokok industri, mereka langsung menaikkan harga. Ini yang perlu konsolidasi lebih kuat,” ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
