Rupiah Tersungkur ke Level Terlemah, Akankah Tembus 17.500 per Dolar AS? 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat mencapai level terlemah Rp 17.300 pada Kamis (23/4). Hal ini memicu kekhawatiran pelemahan bisa berlanjut hingga menembus level Rp 17.500 per dolar AS. 

Data terbaru Bloomberg menunjukkan rupiah ditransaksikan di level Rp 17.290 per dolar AS, pada Jumat (24/4) pukul 09.50 WIB.

Sejumlah ekonom menilai, kombinasi faktor eksternal dan domestik menjadi penyebab utama kondisi ini. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyoroti penguatan dolar AS dan meningkatnya risk aversion akibat konflik geopolitik global, khususnya perang antara Iran dengan Israel dan AS sebagai pemicu utama pelemahan rupiah. Namun, tekanan terhadap rupiah tidak sepenuhnya berasal dari luar.

“Sering kali terlewat bahwa ada komponen domestik yang ikut memperlemah, terutama persepsi pasar terhadap disiplin fiskal dan arah kebijakan pemerintah,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (24/4). 

Menurut Yusuf, dalam skenario dasar, rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp 17.200-Rp 17.500 dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan, jika terjadi eskalasi tambahan seperti harga minyak global yang tetap tinggi dan arus modal keluar berlanjut, rupiah bisa terdorong lebih dalam ke level Rp 17.500 atau lebih rendah.

Ia menambahkan, peluang rupiah menembus Rp 17.500 dalam waktu dekat tetap terbuka. 

“Bukan karena fundamental runtuh, tetapi kombinasi tekanan eksternal dan dinamika pasar, termasuk faktor teknikal seperti spekulasi dan efek bandwagon,” kata dia.

Dari sisi kebijakan, Yusuf menilai intervensi memiliki batas. Cadangan devisa masih relatif aman, tetapi tren penurunannya menjadi perhatian pasar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal.

“Intervensi saja tidak cukup. Pemerintah perlu memberi sinyal kuat terkait disiplin anggaran untuk menjaga kepercayaan investor,” katanya.

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia mengatakan, stabilitas nilai tukar merupakan tanggung jawab utama otoritas moneter, yakni Bank Indonesia.

Menurut Faisal, langkah-langkah seperti operasi pasar dan penggunaan cadangan devisa perlu dibarengi dengan opsi kebijakan lain, termasuk penyesuaian suku bunga. 

“Kalau sudah menembus Rp17.300, maka opsi lain seperti kenaikan suku bunga perlu dipertimbangkan,” katanya kepada Katadata.co.id, dikutip Jumat (24/4). 

Namun, ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor. Reformasi di bidang tata kelola fiskal, iklim investasi, dan stabilitas makroekonomi dinilai menjadi faktor kunci dalam menahan tekanan terhadap rupiah.

Tekanan Faktor Domestik

Laporan riset dari Kiwoom Sekuritas Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini tidak sepenuhnya dipicu oleh penguatan dolar AS secara global. Indeks dolar (DXY) yang relatif stabil menunjukkan adanya tekanan dari faktor domestik.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia yang menembus US$ 100 per barel turut menambah beban fiskal Indonesia. Ketidakpastian pasokan energi, termasuk impor minyak, serta keberlanjutan subsidi energi menjadi sorotan.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait prioritas anggaran, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan program strategis dan subsidi energi yang tinggi,” kata tim analis Kiwoom dalam laporannya.

Dari sisi moneter, kebijakan suku bunga yang belum berubah dinilai belum cukup efektif menahan pelemahan rupiah. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih agresif, termasuk peningkatan likuiditas dolar AS di pasar.

Kiwoom menilai, tekanan juga datang dari persepsi risiko investor, termasuk isu potensi penurunan peringkat kredit, isu MSCI, serta outlook negatif sektor perbankan. Kondisi ini berdampak pada daya tarik pasar obligasi negara, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

Kiwoom juga menyoroti sisi fiskal, di mana kebutuhan untuk pendanaan program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi tetap tinggi. 

“Oleh karena itu, menjadi krusial untuk meninjau kembali prioritas belanja negara agar ketahanan fiskal tetap terjaga. Selain itu, optimalisasi pengelolaan dana melalui entitas seperti Danantara juga menjadi perhatian.” kata Kiwoom. 

Pemerintah disarankan untuk menjaga efektivitas alokasi dan kualitas investasi agar dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.