Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 5,6% Tertinggi Sejak Pandemi, Mengapa Tak Terasa?

Badan Pusat Statistik mengumumkan angka ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh mencapai 5,61% secara tahunan, lebih tinggi dari proyeksi ekonom hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, kinerja ekonomi yang kinclong ini dinilai tidak dirasakan oleh masyarakat luas.

Keluhan tak terasanya angka pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus ini terutama muncul di berbagai media sosial. Salah satunya, laman komentar Instagram Katadata.co.id. Padahal, data BPS menunjukkan, pertumbuhan 5,6% secara tahunan pada kuartal I adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Lantas, mengapa demikian?

Ekonom Celios Nailul Huda melihat, ada sejumlah anomali dalam komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB), terutama pada konsumsi rumah tangga yang melonjak di tengah indikator kepercayaan konsumen yang melemah.

“Anomali pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025 yang tumbuh sebesar 5,52% (2026) dibandingkan 4,96% (2025),” ujar Huda dalam pernyataan tertulis, dikutip Rabu (6/5).

Padahal, menuurut Huda, data  Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada Maret 2026 sebesar 122,9 basis poin, turun dibandingkan bulan Januari 2026 sebesar 127,0 basis poin. 

“Tahun lalu juga mengalami penurunan serupa meskipun lebih tajam. Biasanya, IKK ini mencerminkan pergerakan konsumsi rumah tangga, tetapi menurut data BPS, ternyata tidak,” kata Huda. 

Ia juga menyoroti perlambatan konsumsi pada sektor pakaian dan alas kaki. Pada kuartal I 2026 terdapat momentum Ramadan dan Lebaran yang biasanya mendorong belanja masyarakat jika memang ekonomi tumbuh baik.

Selain itu, Huda melihat ketidaksesuaian antara tingginya konsumsi transportasi dan komunikasi dengan perlambatan di sektor jasa pendukungnya.

Ia menjelaskan, konsumsi transportasi dan komunikasi yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya pada tahun lalu mancapai 6,91%. Namun demikian, pertumbuhan jasa transportasi dan pergudangan melambat dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya meski mencapai 8,04%. 

“Begitu pula dengan jasa informasi dan komunikasi yang mengalami perlambatan di periode yang sama. Anomali di sektor ini sangat terasa ketika konsumsi kita tidak ditopang oleh jasa terkait,” katanya.

Dari sisi investasi, Huda menyoroti lonjakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada subkategori kendaraan yang tumbuh 12,39%. Namun, di saat yang sama, industri alat angkutan justru terkontraksi.

“Ini mengindikasikan pertumbuhan didorong oleh impor kendaraan, bukan produksi dalam negeri. Kemungkinan terkait program pemerintah seperti koperasi desa,” ucapnya.

Ia juga menilai perlambatan sektor industri pengolahan yang hanya tumbuh 5,04% dan berkontribusi besar terhadap PDB tidak sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Ketika industri melambat, seharusnya pertumbuhan juga tertahan. Ini yang menjadi tanda tanya besar,” kata Huda.

Ia juga melontarkan kritik keras terhadap kualitas data yang disajikan. “Data yang disampaikan tidak kredibel dan terkesan hanya ingin menunjukkan angka tinggi, bukan kondisi riil di masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, analisis dari Kiwoom Research melihat pertumbuhan 5,61% lebih didorong oleh faktor stimulus fiskal dan program pemerintah berskala besar, bukan penguatan fundamental ekonomi. 

“Komposisi pertumbuhan menunjukkan ketergantungan kuat pada dorongan fiskal dan program pemerintah. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, tetapi lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21.81% YoY menjadi faktor pembeda utama dibanding tahun sebelumnya,” demikian penjelasan Kiwoom dalam laporannya. 

Salah satu faktor utama adalah ekspansi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), dijelaskan, dalam kurun satu tahun, skala program melonjak drastis dari 900 dapur pada kuartal I 2025 menjadi 26.066 dapur pada pada kuartal I 2026. Volume produksi naik dari 2,5 juta menjadi 60 juta porsi per hari. 

Jumlah tenaga kerja juga meningkat dari 45.000 menjadi 1,3 juta orang, sementara perputaran uang harian melonjak dari Rp37,5 milyar menjadi sekitar Rp900 milyar per hari, mencerminkan ekspansi lebih dari 2.400%  secara tahunan. 

“Namun demikian, dampak ekonomi dari lonjakan ini masih sangat terkonsentrasi pada rantai pasok tertentu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat secara luas,” kata riset tersebut. 

Di sisi investasi, Kiwoom mencatat pertumbuhan PMTB sebesar 5,96% ditopang proyek hilirisasi dan investasi besar seperti Danantara. Pada kuartal I 2026, tercatat 13 proyek hilirisasi telah memasuki tahap groundbreaking sejak 6 Februari 2026 dengan nilai investasi sekitar US$ 7 milyar atau hampir Rp 120 triliun, meskipun serapan tenaga kerja langsung masih terbatas di kisaran 6.000 orang. 

“Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap GDP sudah mulai tercatat secara akuntansi, namun efek multiplier terhadap ekonomi riil masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terasa,” lanjut laporan tersebut. 

Kiwoom juga menyoroti tekanan eksternal yang masih membayangi, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan ketimpangan antara impor dan ekspor. 

“Pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding ekspor menunjukkan tekanan pada neraca eksternal dan kebutuhan valuta asing,” kata dia.

Secara keseluruhan, Kiwoom menyebut kondisi ini sebagai “growth without depth”. di mana pertumbuhan terlihat kuat secara angka namun belum sepenuhnya berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Kiwoom, validasi nyata dari jargon “pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan” harus tercermin pada indikator riil yang berkualitas seperti kenaikan upah riil, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan konsumsi non-subsidi dan tabungan masyarakat bawah. 

Dari sisi pasar, pembuktian paling krusial adalah kembalinya aliran modal asing ke SBN dan saham serta perbaikan neraca eksternal. Tanpa perbaikan indikator-indikator tersebut, menurut mereka, angka 5,61% lebih tepat dibaca sebagai pertumbuhan berbasis stimulus fiskal dan proyek tahap awal, bukan perbaikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.