Kadin Soroti Sinyal Daya Beli Tertekan, Kelas Menengah Mulai Gerus Tabungan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti sinyal melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah. Kondisi itu tecermin dari menurunnya jumlah masyarakat yang memiliki tabungan serta meningkatnya ketergantungan pada simpanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Aviliani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran 5% saat ini terutama ditopang oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas.

"Kenapa kita masih bisa tumbuh sekitar 5%? Karena yang konsumsi itu kelas menengah atas. Walaupun jumlahnya sedikit, mereka mendominasi hampir 65% dari total konsumsi," ujar Aviliani dalam acara Kelas Menengah Indonesia di Persimpangan “Membedah KIMCI 2026 dan Implikasinya bagi Dunia Usaha di Jakarta Selatan, Kamis (4/6).  

Kondisi itu membuat pertumbuhan ekonomi masih terjaga, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kesenjangan ekonomi justru semakin terlihat di tengah tekanan yang dihadapi kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

Persoalan utama menurutnya bukan hanya sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan mengurangi kesenjangan pendapatan dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.  

Ia mengungkapkan data terbaru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta mengalami penurunan signifikan, dari sekitar 3,1 juta rekening menjadi 1,7 juta rekening.

"Artinya masyarakat mulai makan tabungan. Ini yang berbahaya. Ketika tabungan habis sementara pendapatan terus turun, risikonya bisa memicu gejolak sosial," katanya.

Menurut Aviliani, berbagai negara yang mengalami gejolak sosial umumnya menghadapi kondisi serupa, yakni ketika kelompok masyarakat memiliki akses informasi yang luas, tetapi pendapatannya terus menurun.

Apa Strategi yang Perlu Dilakukan?

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah dinilai perlu mendorong peningkatan kapasitas UMKM agar tidak hanya bertahan di level usaha subsisten. Selama ini, kata dia, sebagian besar UMKM di Indonesia belum mampu naik kelas meski jumlahnya mendominasi struktur usaha nasional.

"Selama ini kita selalu mengatakan 90% tenaga kerja ada di UMKM. Tetapi banyak UMKM yang tidak pernah naik kelas karena masih berada pada level subsisten," ujarnya.

Aviliani mencontohkan negara seperti Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam yang berhasil mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok industri besar maupun global value chain. Di Korea Selatan, sekitar 40% rantai nilai global berasal dari UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem industri.

Karena itu, ia menilai kebijakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui akses pembiayaan atau kredit. Pemerintah juga perlu membuka akses pasar dan menciptakan permintaan yang berkelanjutan.

"Kalau hanya diberi kredit tetapi tidak ada permintaan, UMKM tidak akan hidup. Yang perlu diperkuat adalah sisi demand-nya," kata Aviliani.

Ia mengusulkan agar program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat melibatkan lebih banyak UMKM sebagai bagian dari rantai pasok, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar.

Menurutnya, integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional maupun global akan meningkatkan skala usaha, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing. Langkah tersebut juga dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi.

"UMKM harus menjadi bagian dari supply chain, bukan berjalan sendiri-sendiri. Dengan begitu mereka bisa naik kelas, menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," ujarnya.