Chatib Basri Sebut Jadi Menkeu Gampang, Ingatkan Bahaya Defisit yang Membengkak

Ekonom senior Chatib Basri mengatakan, pada dasarnya menjadi menteri keuangan gampang. Pernyataan ini disampaikan Chatib ketika membahas kondisi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, tugas menteri keuangan (menkeu) sangat sederhana. Hal ini karena menkeu hanya memiliki tiga pilihan untuk mengelola anggaran negara.

"Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang, dia hanya punya opsi tiga. Naikkan, potong, pinjam. Itu hanya tiga itu,” kata Chatib di dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6).

Meski tugas menkeu sederhana, Chatib --yang pernah menjadi menteri keuangan di era Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu-- memberikan peringatan serius mengenai semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah. Khususnya, di tengah meningkatnya risiko ekonomi global dan tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Menurutnya, pilihan untuk menaikkan penerimaan negara saat ini tidak mudah dilakukan. Perlambatan ekonomi membuat pemerintah menghadapi tantangan besar jika harus meningkatkan beban pajak masyarakat maupun dunia usaha.

Chatib menilai opsi menambah utang juga bukan solusi ideal dalam situasi saat ini. Tingginya suku bunga global membuat biaya pinjaman menjadi semakin mahal sehingga dapat membebani keuangan negara di masa depan.

“Nggak mungkin saat ini tax revenue mesti dinaikkan. Pinjam, nggak mungkin juga. Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan sangat mahal,” ujarnya.

Karena itu, ia melihat langkah yang paling realistis adalah melakukan rasionalisasi atau pemangkasan belanja negara secara selektif. Hal ini dapat dilakukan agar defisit anggaran tetap terjaga.

"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah cut the spending selectively. Jadi, solusinya adalah fiskalnya itu kemudian harus direasionalisasi," kata Chatib.

Kekhawatiran Investor terhadap Kondisi Fiskal

Chatib juga menyoroti meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia. Ia mengungkapkan pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepercayaan terhadap kondisi fiskal dibandingkan dampak perang di Timur Tengah.

Berdasarkan analisis yang ia lakukan menggunakan indikator Credit Default Swap (CDS), sekitar 23% pergerakan pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh meningkatnya risiko fiskal Indonesia. Kekhawatiran tersebut sudah muncul bahkan sebelum konflik Iran-Israel memanas.

Chatib juga mengingatkan, kemampuan pemerintah dalam menambah utang tidak bisa hanya diukur dari rasio utang terhadap PDB yang selama ini sering dijadikan acuan. Menurut dia, yang lebih penting adalah membandingkan beban pembayaran utang dengan penerimaan negara.

Sebab, utang pada akhirnya dibayar menggunakan pendapatan pemerintah, bukan menggunakan PDB secara langsung. "Utang itu tidak bisa dibayar dengan GDP karena GDP bukan punya pemerintah. Yang bisa dibayar adalah uang yang betul-betul ada di tangan pemerintah, itu adalah tax revenue," ujarnya.

Ia menyebut rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara saat ini sudah mencapai sekitar 52%. Adapun pembayaran bunga utang pemerintah mencapai sekitar 22% dari total penerimaan negara.

Meski demikian, Chatib tetap optimistis Indonesia tidak akan mengalami krisis. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih berada di kisaran 4,5% hingga 5% yang secara global bukan angka yang buruk.