Tekanan Fiskal Daerah Menguat, Ekonom Peringatkan Risiko Gangguan Layanan Publik

Munculnya sejumlah laporan mengenai terganggunya layanan publik di daerah akibat efisiensi anggaran memunculkan kekhawatiran akan risiko "government shutdown" di tingkat daerah.

Namun, ekonom menilai kondisi yang terjadi saat ini belum dapat dikategorikan sebagai government shutdown seperti yang kerap terjadi di Amerika Serikat (AS). Kondisi yang dialami pemerintah daerah saat ini adalah tekanan fiskal yang semakin berat akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat di tengah kenaikan biaya operasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan akar persoalan yang dihadapi berbagai daerah saat ini berasal dari menurunnya Transfer ke Daerah (TKD), yang membuat kemampuan fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.

"Yang sedang terjadi sebenarnya bukan government shutdown seperti di Amerika Serikat ketika pemerintahan berhenti beroperasi karena anggaran tidak disahkan. Situasi yang kita hadapi lebih tepat disebut sebagai tekanan fiskal daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat," ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Senin (15/6). 

Menurutnya, berbagai kasus yang muncul di daerah merupakan gejala dari persoalan struktural yang sama. Di Yogyakarta, misalnya, anggaran operasional pemadam kebakaran secara nominal tidak mengalami pemotongan. Namun, kenaikan harga bahan bakar Pertamina Dex menyebabkan daya beli anggaran menurun sehingga volume BBM yang dapat dibeli berkurang.

Akibatnya, dana operasional diperkirakan hanya mampu menopang layanan hingga September 2026 dan prioritas penanganan laporan terpaksa dilakukan.

Sementara itu, di Maluku Utara, tekanan fiskal dinilai lebih serius karena menyangkut struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yusuf menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima provinsi tersebut sekitar Rp 960 miliar, sedangkan belanja pegawai mencapai Rp 1,1 triliun.

"Artinya, dana yang diterima bahkan tidak cukup untuk menutup kebutuhan gaji. Salah satu penyebabnya adalah pengangkatan PPPK dalam jumlah besar yang menciptakan kewajiban pembayaran gaji jangka panjang," katanya.

Waspadai Penurunan Kualitas Layanan Publik

Yusuf memperingatkan, apabila kondisi ini terus berlangsung, dampaknya akan dirasakan melalui beberapa jalur sekaligus. Dampak yang paling cepat terlihat adalah menurunnya kualitas layanan publik, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan keselamatan masyarakat.

Selain itu, aktivitas ekonomi daerah juga berpotensi melambat. Di banyak wilayah, APBD masih menjadi motor utama perekonomian. Ketika belanja modal dan proyek-proyek produktif dikurangi, permintaan barang dan jasa lokal ikut melemah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tertekan.

Dalam jangka panjang, Yusuf menilai tekanan fiskal berisiko memperlebar ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat masih memiliki ruang untuk beradaptasi, sementara daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat menghadapi tekanan yang jauh lebih besar.

"Tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah kemudian berupaya menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan PAD melalui pajak dan retribusi. Pada akhirnya, sebagian beban fiskal dapat berpindah kepada masyarakat," ujarnya.

Penerimaan Negara Melemah

Senada dengan itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai tekanan fiskal yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kondisi penerimaan negara yang melemah di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah.

Menurut Huda, pemerintah sejak awal telah diingatkan mengenai risiko fiskal ketika penerimaan negara melambat sementara belanja meningkat tajam, terutama untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ketika penerimaan seret dan belanja melonjak tajam, pertanyaannya dari mana pembiayaan program dilakukan. Masyarakat dan para ekonom sudah memperingatkan bahwa jika penerimaan pemerintah seret, maka yang terjadi adalah pemotongan anggaran yang luar biasa besar," katanya.

Ia menilai dana pemerintah daerah dan desa menjadi salah satu pos yang paling terdampak. Pengurangan transfer ke daerah serta berkurangnya dana desa menyebabkan ruang fiskal daerah semakin sempit, padahal pemerintah daerah masih harus membiayai operasional pemerintahan dan pembayaran pegawai, termasuk PPPK.

Huda memperkirakan dampak ekonomi akan semakin terasa apabila tekanan fiskal berlanjut. Selain mengurangi konsumsi rumah tangga secara agregat, keterbatasan anggaran juga berpotensi mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan.

"Mungkin hari ini belum terasa ada fungsi administrasi yang terdampak, tetapi jika semakin tidak ada uang, maka layanan pemerintahan akan semakin sulit dilakukan," ujarnya.