Kemenkeu: APBN 2027 akan Difokuskan pada 60 Program Prioritas Nasional

Kementerian Keuangan menyatakan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan difokuskan untuk mendukung 60 program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja negara sekaligus memastikan anggaran memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto mengatakan fokus pada program prioritas menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dalam pengelolaan APBN 2027.

“Di tahun 2026 dan tahun 2027 nanti, kami sangat dibantu dengan telah ditetapkannya program kerja prioritas nasional di mana di tahun 2027 nanti setelah ditetapkan 60 program yang output-nya sudah jelas,” kata Sudarto dalam rapat dengan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6). 

Ia menuturkan, sejumlah program yang akan menjadi fokus pendanaan APBN antara lain Kampung Nelayan, bantuan sosial, bantuan pemerintah, hingga berbagai program subsidi. Sudarto menyebut, dengan adanya target dan keluaran yang jelas, diharapkan kualitas belanja negara dapat semakin meningkat.

“Tentu ini akan menjadi fokus dari APBN dan itulah mungkin kualitas daripada spending akan di situ, sedangkan yang lainnya tentunya perlu menyesuaikan,” katanya.

Sudarto menjelaskan, pengelolaan APBN berpedoman pada tiga prinsip utama pengeluaran publik, yakni disiplin fiskal secara agregat, efisiensi alokasi, dan efisiensi operasional. 

Pada aspek efisiensi operasional, Sudarto mengatakan, pemerintah mendorong digitalisasi dalam pengelolaan penerimaan dan belanja negara. 

Gunakan Basis Data Tunggal

Selain itu, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau basis data tunggal untuk penyaluran bantuan sosial juga akan diperluas agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Kami terus menggunakan data tunggal sebagai basis penyaluran bantuan sosial maupun bantuan pemerintah termasuk subsidi. Ini saya yakin akan meningkatkan operational efficiency dari APBN,” katanya.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan menegaskan disiplin fiskal tetap menjadi pegangan utama dalam penyusunan APBN 2027. Sudarto menjamin pemerintah akan menjaga defisit anggaran tetap berada dalam rentang yang telah ditetapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, yakni 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sudarto menyebutkan, kebutuhan belanja pemerintah pada dasarnya selalu lebih besar dibandingkan kemampuan penerimaan negara. Karena itu, penetapan prioritas menjadi penting agar ruang fiskal yang terbatas dapat digunakan secara optimal.

“Keinginan belanja itu pasti tidak terbatas, sedangkan penerimaan itu pastilah terbatas. Oleh karena itu, disiplin anggaran tetap akan menjadi perhatian kami,” kata Sudarto.