Kepala Daerah Keluhkan Anggaran Seret, Purbaya Tunggu Petunjuk Prabowo

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah terus memantau kondisi keuangan daerah yang mengalami keterbatasan anggaran. Hal itu sebagaimana dikeluhkan sejumlah kepala daerah, baru-baru ini. 

Bendahara negara itu menuturkan, Kementerian Keuangan telah memiliki data terkait daerah yang kekurangan dana, namun masih menunggu petunjuk Presiden Prabowo Subianto sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Kami memang sedang memeriksa daerah-daerah mana saja yang enggak punya duit. Ngaku kan begitu. Kita kan ngelihat uang mereka di bank seperti apa, dipakai apa enggak?" kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).

Menurut dia, pemerintah saat ini telah memiliki angka tertentu mengenai kondisi keuangan daerah yang membutuhkan dukungan. Namun, data tersebut belum dapat diumumkan karena masih menunggu izin presiden serta komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Sekarang sih kami sudah punya angka tertentu, tapi belum bisa kami umumkan. Kenapa? Karena saya masih belum dapat izin dari Bapak Presiden dan juga komunikasi nanti dengan Kementerian Dalam Negeri. Betul enggak yang kita propose itu,” kata dia.

Purbaya menjelaskan, ia akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk membahas kondisi daerah yang mengalami keterbatasan anggaran. Langkah selanjutnya, ia tinggal menunggu arahan dari kepala negara.

Dia mengatkan, kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing daerah sebelum menentukan kebijakan.

“Ini DBH kan di undang-undangnya disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah. Jadi kami lihat dulu seperti apa, dan kami pertimbangkan juga daerah-daerah yang kurang seperti apa,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, terus memantau kondisi keuangan setiap daerah, termasuk melihat posisi dana pemerintah daerah di perbankan dan pemanfaatannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan dukungan fiskal diberikan berdasarkan kondisi riil daerah.

Purbaya menegaskan pemerintah akan memastikan tidak ada daerah yang mengalami kelumpuhan akibat kekurangan anggaran.

“Kami akan minta petunjuk presiden bagaimana untuk mengatasi. Jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada daerah yang betul-betul collapse gara-gara enggak ada anggaran,” kata Purbaya.