Belanja Bansos Semester I 2026 Rp 78,3 T, Termasuk PKH hingga Kartu Sembako

Pemerintah merealisasikan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 78,3 triliun hingga akhir Semester I 2026. Nilai tersebut mencapai 48,2% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Berdasarkan APBN KiTA Edisi Juni 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, realisasi belanja bansos pada semester pertama tahun ini tumbuh tipis 0,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 78 triliun.

Peningkatan realisasi belanja bansos tersebut didorong oleh penyaluran berbagai program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II serta Program Indonesia Pintar (PIP) semester I tahun ajaran 2026.

Dari total realisasi tersebut, penyaluran PKH mencapai Rp 14,5 triliun kepada 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara itu, anggaran Kartu Sembako telah disalurkan sebesar Rp 19,7 triliun kepada 17,6 juta KPM.

Belanja bansos juga digunakan untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp 23,2 triliun yang menjangkau 96,7 juta peserta. Adapun Program Indonesia Pintar (PIP) telah terealisasi sebesar Rp 8,8 triliun untuk 12,6 juta siswa.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp 8,2 triliun melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang telah diterima 940,5 ribu mahasiswa. Selain itu, anggaran sebesar Rp 3,9 triliun digunakan untuk mendukung pelaksanaan asistensi dan rehabilitasi sosial serta penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Semester I 2026 mencapai Rp 658,9 triliun, atau 43,6% dari pagu APBN. 

Selain dipengaruhi penyaluran bansos, peningkatan belanja K/L juga didorong pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, serta pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara.

 Sementara itu, total belanja pemerintah pusat pada Semester I 2026 mencapai Rp 1.298,6 triliun, meningkat 29,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut setara 41,2% dari target APBN 2026.

 Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja K/L sebesar Rp 658,9 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 639,7 triliun. Belanja non-K/L antara lain dipengaruhi pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi energi berupa BBM dan listrik.