Wamenkeu Pastikan Kondisi Fiskal Aman: Penerimaan Naik, Belanja Dukung Ekonomi

Kementerian Keuangan memastikan, kondisi fiskal Indonesia hingga kini masih berada di jalur atau (on the track). Pada semester I 2026, penerimaan negara mampu tumbuh 24%, sedangkan belanja negara menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Alhamdulillah kondisi fiskal kita saat ini on track di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sedang kita hadapi,” kata Juda dalam acara Pembukaan Perdagangan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (10/8).

Juda menjelaskan,  defisit fiskal juga masih terkendali dalam batas yang aman atau di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia menekankan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penggunaan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kehati-hatian dalam mengelola fiskal.

Menurut dia, APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kapasitas fiskal memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan.

“Kebutuhan infrastruktur, kebutuhan energi, pendidikan yang sekarang ini sedang digalakkan, kualitas SDM hingga hilirisasi membutuhkan skala pembiayaan yang jauh melampaui kemampuan dari fiskal kita,” katanya.

Juda menyebut kebutuhan investasi Indonesia pada 2027 diperkirakan mencapai Rp 8.705 triliun. Namun, APBN hanya mampu menjangkau sekitar Rp 459 triliun.

Adapun BUMN termasuk Danantara diperkirakan berkontribusi sekitar Rp 330 triliun. Sedangkan sekitar 91% kebutuhan investasi atau mencapai Rp 7.973 triliun harus berasal dari pembiayaan swasta. Pembiayaan swasta tersebut dapat berasal dari perbankan, lembaga pembiayaan lainnya, hingga pasar modal.

Karena itu, Juda menilai penguatan pasar modal menjadi penting untuk memperbesar sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.

Dia mengatakan pasar modal harus terus diperdalam, diperkuat likuiditasnya, serta ditingkatkan transparansi dan tata kelolanya agar mampu berperan optimal dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita perlu terus memperluas basis investor, menambah keragaman instrumennya, meningkatkan likuiditas serta memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia,” kata Juda