BGN Pangkas Anggaran MBG 2026 dari Rp 268 Triliun Jadi Rp 229 Triliun

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026. Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp 268 triliun dipangkas menjadi Rp 229 triliun.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, efisiensi tersebut dilakukan setelah adanya penyisiran terhadap kebutuhan pelaksanaan program MBG.

“Jadi dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun, ada efisiensi di situ," kata Sudaryono usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).

Sudaryono mengatakan, dari anggaran yang telah diefisienkan menjadi Rp 229 triliun tersebut, sebanyak Rp 177 triliun telah disalurkan hingga Kamis (27/8).

Dengan demikian, kata dia, realisasi anggaran MBG telah mencapai sekitar 77% dari pagu setelah efisiensi. Namun, Sudaryono menyebut realisasi tersebut setara dengan 56% jika dibandingkan dengan pagu awal dengan nominal Rp 268 triliun.

“Per kemarin (28 Agustus 2026) kalau enggak salah, 56%. Rp 177 triliun sudah kita salurkan,” katanya. 

Sudaryono mengatakan, penyisiran anggaran juga menjadi bagian dari pembahasan BGN dengan Kementerian Keuangan. Selain membahas pelaksanaan MBG pada 2026, ia dengan Purbaya juga membicarakan rencana anggaran program tersebut pada 2027.

Untuk 2027, Sudaryono menyebut anggaran MBG direncanakan sekitar Rp 240 triliun. Anggaran tersebut sudah mencakup operasional BGN.

Ia menjelaskan, sekitar 97% dari anggaran Rp 240 triliun itu akan digunakan untuk program makan, sedangkan sekitar 3% sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional BGN, termasuk pengawasan, monitoring, serta gaji kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sudaryono menuturkan, di sisi pelaksanaan, BGN juga tengah melakukan penataan terhadap dapur MBG. Dari 27.485 SPPG, sebanyak 27.022 telah ditetapkan melalui surat penetapan SPPG.

BGN Hentikan Operasional 463 SPPG

Sementara itu, 463 SPPG masih di-suspend karena profil yang belum lengkap dan sejumlah persoalan lainnya. Dari jumlah tersebut, BGN menemukan tujuh dapur yang sudah lama tidak beroperasi atau bahkan tidak ada.

BGN kemudian mengecualikan dan menutup secara permanen tujuh dapur tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran MBG berjalan lebih akuntabel.

Selain itu, Sudaryono mengatakan, BGN juga akan memperkuat sistem pelaporan keuangan dengan menghubungkan sistem Axis di Kementerian Keuangan dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) milik BGN. Ia menuturkan, Kepala SPPG dan akuntan di dapur MBG nantinya akan mendapat pelatihan agar pelaporan keuangan dapat dilakukan secara digital dan tidak lagi mengandalkan proses manual.

BGN juga berencana mengaktifkan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) secara bertahap mulai September 2026. Dari sekitar 13.000 dapur yang masuk antrean, BGN akan melakukan penyisiran untuk menentukan dapur yang benar-benar siap dan sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Sudaryono pun menegaskan, perluasan tersebut diupayakan menggunakan anggaran yang telah tersedia pada 2026 tanpa meminta tambahan anggaran.

“Insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran,” kata Sudaryono.