Purbaya Bantah Airlangga: Anggaran untuk Buka 200 Juta Rekening Belum Final

ANTARA FOTO/Fauzan/tom.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) tiba untuk mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah dan Banggar DPR membahas perubahan postur sementara RAPBN 2027.
Penulis: Ade Rosman
Editor: Agustiyanti
10/9/2026, 18.44 WIB

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, anggaran untuk membuka rekening baru bagi 200 juta masyarakat belum final. Ia membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut anggaran untuk pembuatan rekening tersebut sebesar Rp 11 triliun. 

Menurut Purbaya, alokasi anggaran tersebut masih dihitung. Dana yang dibutuhkan kemungkinan tidak mencapai Rp 11 triliun, karena masyarakat yang telah memiliki rekening tidak perlu mendapatkan insentif tersebut.

“Enggak, belum, belum, belum Rp 11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung kan. Kan yang udah punya mungkin juga enggak dibukain kan,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (10/9). 

Purbaya mengatakan, belum menerima data masyarakat berusia 17 tahun yang belum memiliki rekening. Ia pun menyebut, kebutuhan anggaran Rp 11 triliun itu belum dipaparkan saat rapat dengan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya.

“Belum, belum, belum. Yang jelas itu kan semuanya angka masih kasar. Nanti setelah itu kan dihitung betul seperti apa. 200 juta berarti 85 juta yang itu, berarti 80 juta yang di bawah 17 tahun. Kita lihat struktur penduduknya seperti apa, saya belum lihat,” katanya. 

Purbaya menjelaskan, nantinya masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan langsung dibuatkan rekening yang berisi saldo Rp 50 ribu. 

“Tapi kalau yang sudah atau yang existing yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya dua rekening. Itu saya enggak tahu. Nanti saya tunggu detailnya dari mereka,” katanya.

Bendahara negara mengatakan, rencana ini belum akan diterapkan tahun ini. “Kalau anggaran tahun ini mepet. Mereka juga perlu persiapan kan. Itu ada penggabungan data, data dukcapil ya sama data perbankan dari BI segala macam, itu pasti perlu waktu untuk merapikan itu semua, enggak langsung besok siap. Kan dikawinkan kan, data BI data itu, dukcapil ini,” kata Purbaya. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun yang bersumber dari APBN untuk membuka rekening bagi 200 juta penduduk Indonesia, yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. 

Ia menyebut, pemerintah masih akan melakukan konsolidasi bersama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai rencana tersebut. BSI dan BRI disebut siap menjalankan rencana itu, BRI di seluruh Indonesia, sementara BSI di wilayah Aceh. 

“BSI hanya di Aceh, di luar Aceh BRI semua. Jadi, saya belum tahu detailnya. Yang jelas nanti kita lihat detailnya seperti apa,” kata Purbaya. 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Ade Rosman