Ketahanan Negara Terhadap Bencana

It’s not going to happen to us. Mentalitas terhadap risiko tersebut harus ditinggalkan ketika berhadapan dengan bencana, termasuk pandemi Covid-19 saat ini.

Kita bisa melihat bagaimana bencana di masa lalu telah membuat kita gagap dan tidak berdaya. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir yang berulang kali meluluhlantahkan kita. Dan sekarang virus corona yang bisa disebut sebagai peristiwa angsa hitam.

Tidak ada yang mengharapkan kedatangannya; itu adalah peristiwa yang hampir mustahil. Ketika pun terjadi, hal tersebut menyebabkan bencana yang mengerikan dan orang-orang tidak dapat menjelaskan mengapa itu terjadi.

Harus diakui bahwa kita adalah makhluk yang  selalu tidak siap menghadapi bencana besar. Kesadaran akan pentingnya penanggulangan bencana hanya muncul ketika suatu bencana telah terjadi. Dan ketika itu terjadi, semuanya seperti terlambat, jatuhnya korban sulit untuk dihindari dan dampaknya akan berlangsung untuk waktu yang lama.

Ini adalah tantangan setiap negara, termasuk Indonesia. Pertanyaannya adalah seberapa kuat ketahanan suatu negara terhadap suatu bencana?

(Baca: Kemendag Relaksasi Impor Alat Kesehatan untuk Tangani Pandemi Corona)

Kompleksitas Ketahanan

Untuk keperluan diskusi, ketahanan negara terhadap bencana dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk bersiap menghadapi bencana besar, untuk merespon dan segera memulihkan setiap gangguan yang terjadi untuk kembali ke kondisi normal.

Dibutuhkan perspektif yang tepat untuk menjelaskan apakah suatu negara memiliki ketahanan terhadap bencana besar. Perspektif pertama tentu saja bencana itu sendiri. Ketika sebuah bencana besar datang, kita umumnya tidak dapat memprediksi seberapa besar fatalitasnya.

Masih ingat ketika tsunami 2004 terjadi? Jumlah kematian meningkat pesat hanya dalam hitungan hari.

Untuk kasus Covid-19, meskipun jumlah kematian yang terjadi masih jauh di bawah dibandingkan bencana tsunami 2004 yang dahsyat itu, jumlah orang yang terinfeksi dan jumlah kematian terus meningkat dari hari ke hari. Kita pun khawatir sampai kapan ini akan berlangsung sebelum angka-angka itu mulai turun.

(Baca: Ditopang Efek Stimulus AS, IHSG Meroket 7% hingga Tembus Level 4.000)

Tantangannya adalah apakah kita dapat secara akurat memprediksi penyebaran virus dan jumlah orang yang terinfeksi? Kemampuan untuk memahami pola penyebaran virus menjadi sangat penting untuk mengambil respon cepat dengan benar.

Tujuan dari respon cepat harus pada meminimalkan jumlah kematian, bukan tingkat kematian. Ini seperti dalam manajemen kualitas, ketika kita ingin menjaga sesuatu yang berharga dari cacat, maka jumlah cacat menjadi dimensi kritikal yang harus dikendalikan. Jadi, pencapaian utama dalam memerangi virus ini adalah menjaga jumlah kematian serendah mungkin.

Untuk melakukan itu, strategi penanganan bencana harus dirumuskan berdasarkan perspektif lain: infrastruktur, masyarakat, dan pemerintah. Infrastruktur di sini mencakup semua sumber daya dari sistem pemberian perawatan kesehatan: rumah sakit, dokter, perawat, tenaga medis, dan fasilitas dan peralatan medis.

Mengingat Covid 19 dikategorikan sebagai angsa hitam, semua rumah sakit tentu tidak siap sebelumnya untuk memiliki kapasitas berlebih untuk menangani sejumlah besar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, diperlukan semacam strategi kapasitas yang fleksibel untuk bisa menambah kapasitas dengan cepat.

Selain sumber daya perawatan kesehatan, infrastruktur dalam bentuk rantai pasokan yang kuat juga diperlukan. Dalam bencana besar, kepanikan di depan umum umumnya dipicu oleh kelangkaan barang yang sangat dibutuhkan.

Dalam kasus Covid 19, gangguan rantai pasokan terjadi, menghentikan pasokan barang seperti masker, sanitizer, dan peralatan pelindung diri. Bahkan jika barang tersedia, harganya telah meroket. Menjadi penting untuk memastikan bahwa ada kapasitas yang dicadangkan dalam rantai pasokan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama bencana.

Infrastruktur lain yang dibutuhkan untuk ketahanan negara adalah telekomunikasi dan listrik. Kebijakan pembatasan diri dari keramaian dalam berbagai bentuknya yang mendorong orang harus bekerja dari rumah membutuhkan infrastruktur telekomunikasi dan listrik yang andal.

Kemampuan untuk menghadapi dan menanggapi bencana juga dapat dijelaskan dari  perspektif masyarakat. Kesehatan yang baik dapat menjadi perisai terhadap ancaman penyebaran Covid 19. Semakin buruk kesehatan masyarakat, semakin rentan terhadap ancaman pandemi, dan sebaliknya.

Ketika penyebaran virus tidak dapat dihindari, ketahanan negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat jika kebijakan lockdown dalam berbagai bentuknya dilaksanakan.

(Baca: Sejarah Pandemi dan Epidemi di Dunia yang Memicu Gejolak Politik)

Selain kepatuhan, tingkat altruisme masyarakat, yang menjelaskan tindakan seseorang untuk menghargai kepentingan orang lain, juga merupakan penentu keberhasilan dalam menekan penyebaran virus.

Tidak memborong masker dan pembersih, melakukan karantina sendiri ketika seseorang telah terpapar atau dalam pantauan adalah contoh yang jelas dari altruisme.

Kemakmuran rakyat juga menentukan ketahanan terhadap bencana. Kebijakan lockdown atau pembatasan mobilitas orang lebih mudah diterapkan pada mereka yang secara keuangan sudah mapan daripada mereka yang masih harus bekerja di luar rumah untuk mendapatkan nafkah setiap hari.

Akhirnya, ketahanan negara terhadap bencana dijelaskan oleh perspektif pemerintah. Dibutuhkan upaya yang matang dalam mempersiapkan, merespons bencana, dan mengembalikan kondisi gangguan yang terjadi kembali normal.

Ini seperti orkestra simfoni, pemerintah berperan sebagai konduktor yang akan mengatur orang, rumah sakit, dokter, tenaga medis, bisnis, dan pemasok semua barang yang diperlukan dalam bencana, telekomunikasi, dan penyedia infrastruktur listrik.

Ketika sudah ada korban yang terinfeksi dan mati, kecepatan respons menjadi faktor kunci keberhasilan dalam mengurangi penyebaran virus. Menyelamatkan nyawa manusia harus menjadi prioritas utama, yang lain mengikuti.

Memang membutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah dapat memprioritaskan kembali program dan kegiatan mereka. Pemerintah harus dapat membangun tingkat urgensi yang tinggi di masyarakat untuk memerangi penyebaran virus.

Dibutuhkan kampanye cerdas dan masif untuk membangunkan kesadaran masyarakat akan bahaya wabah ini. Ketika itu terjadi, masyarakat dan komunitas bisnis akan mendukung sepenuhnya program manajemen bencana yang dijalankan pemerintah.

(Baca: Jaga Daya Beli Masyarakat, Jokowi Rilis Sembilan Kebijakan Bantuan)

Program penanggulangan bencana harus dilihat sebagai kegiatan pertambahan nilai untuk menahan sebaran virus dan membuat orang yang sudah terinfeksi kembali sehat.

Berhasil dalam menanggapi dan mengatasi Covid-19 tentu akan membantu pemerintah melakukan program pemulihan;  membuat kondisi sosial ekonomi yang terganggu menjadi kembali normal. Belajarlah dari inovasi yang sukses. Kejarlah makna, yang mulia,  dan  semua kebaikan akan mengikuti.