Menavigasi Gelombang Ekonomi 2026: Antara Tantangan Global dan Opsi Domestik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah cerminan dari ekspektasi dan strategi pemerintah dalam mengelola perekonomian. Rancangan APBN 2026 telah dirilis, membawa serta proyeksi yang mengindikasikan bahwa gejolak ekonomi global masih akan menjadi narasi utama. Namun, lebih dari sekadar angka-angka, di balik proyeksi ini tersimpan narasi yang lebih kompleks tentang adaptasi, prioritas, dan tantangan yang harus dihadapi Indonesia.

Realita Gejolak Global: Tekanan Eksternal yang Berkelanjutan

Salah satu indikator paling mencolok dari pandangan pemerintah terhadap prospek ekonomi global adalah penurunan asumsi harga minyak Indonesia. Dari US$82 per barel pada 2025 menjadi US$70 per barel pada 2026. Ini adalah pengakuan nyata bahwa harga komoditas global diperkirakan akan terus melunak. 

Volatilitas pasar keuangan global juga masih menjadi momok. Dengan proyeksi volatilitas tinggi pada aliran modal asing, kita harus siap menghadapi ketidakpastian. Ketika modal asing mudah keluar masuk, stabilitas nilai tukar rupiah dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) menjadi rentan. Fenomena ini tercermin dari perkiraan kenaikan tipis yield SBN 10 tahun (dari 6,87% pada 2025 menjadi 6,9% pada 2026) dan depresiasi rupiah (dari Rp16.394 pada 2025 menjadi Rp16.500 pada 2026). 

Pendorong Domestik: Konsumsi dan Investasi sebagai Pilar Pertumbuhan

Meskipun lanskap global penuh tantangan, optimisme terhadap ekonomi domestik masih mengemuka. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang sedikit meningkat, dari 4,7%-5,0% pada 2025 menjadi 5,4% pada 2026. Pilar utama dari proyeksi ini adalah meningkatnya konsumsi rumah tangga (5,2% pada 2026, naik dari 4,7%-5,0% pada 2025) dan akselerasi investasi (5,2% pada 2026, naik dari 4,5%-4,7% pada 2025).

Jika proyeksi ini terwujud, artinya masyarakat akan semakin percaya diri untuk berbelanja, dan dunia usaha semakin gencar menanamkan modal. Namun, ada catatan yang menarik: konsumsi pemerintah diperkirakan melambat (4,3% pada 2026, turun dari 4,9%-5,2% pada 2025) dan aktivitas perdagangan internasional juga diproyeksikan melambat. 

Ini menunjukkan pergeseran fokus dari belanja pemerintah sebagai pendorong utama, menjadi optimisme pada kekuatan sektor swasta dan konsumsi domestik. Reformasi perpajakan yang menyertai pertumbuhan ekonomi domestik yang meningkat ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan negara hingga 9,8%.

Postur Belanja Negara: Prioritas dan Efisiensi di Tengah Keterbatasan

Anggaran belanja negara pada 2026 juga menunjukkan prioritas yang menarik. Terlihat peningkatan signifikan pada belanja barang (47,48%), pembayaran bunga utang (20,62%), dan belanja pegawai (11,63%). Peningkatan belanja barang bisa berarti peningkatan operasional pemerintah atau pembelian kebutuhan strategis. 

Namun, yang paling menonjol adalah penurunan belanja modal sebesar 20,37%, yang disebabkan oleh pengalihan belanja modal ke Danantara dan BUMN. Ini adalah keputusan strategis untuk menggeser biaya  pembangunan infrastruktur dan investasi ke entitas di luar APBN. 

Sementara itu, belanja lain-lain melonjak 50,44% untuk mengantisipasi kebutuhan belanja diskresioner, yang memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk merespons kondisi tak terduga atau menginisiasi program prioritas baru. Ironisnya, transfer ke daerah dipangkas 24,77% dalam rangka program efisiensi, yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang pemerataan pembangunan dan kemampuan daerah untuk menjalankan programnya.

Dengan konfigurasi ini, defisit APBN 2026 diproyeksikan menyempit menjadi Rp637,8 triliun (2,48% dari PDB) dari Rp662 triliun (2,78% dari PDB) pada 2025. Penurunan defisit ini merupakan sinyal positif tentang keberlanjutan fiskal. Meskipun untuk menutupinya, pemerintah akan mengandalkan penerbitan surat utang baru senilai Rp749,2 triliun—lebih tinggi dari tahun sebelumnya—dan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp60,4 triliun.

Realitas Tren versus Asumsi: Proyeksi yang Perlu Dicermati

Yang tak kalah penting untuk dicermati adalah potensi perbedaan antara asumsi makroekonomi dan kemungkinan realisasi di 2026. Meskipun RAPBN memproyeksikan pertumbuhan 5,4%, realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2026 dapat lebih rendah di kisaran 4,8%-5,0%, sama dengan 2025. 

Faktor-faktor penyebabnya adalah masih berlanjutnya tren yang terjadi di 2025, antara lain lemahnya konsumsi rumah tangga karena lesunya pasar lapangan kerja, melambatnya konsumsi pemerintah akibat efisiensi, dan perlambatan aktivitas perdagangan yang disebabkan oleh proteksionisme serta rendahnya daya saing produk ekspor Indonesia.

Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai pertumbuhan investasi. Melambatnya belanja modal pemerintah, berkurangnya investasi asing akibat ketegangan geopolitik, dan belum optimalnya fungsi investasi BPI Danantara dapat menjadi batu sandungan. 

Prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang belum membaik ini pada akhirnya akan berdampak pada postur APBN, yakni dengan penerimaan yang lebih rendah dari target. Keterbatasan penerimaan negara juga berimplikasi pada belanja negara yang cenderung tidak optimal. Ini mencerminkan kemungkinan adanya pergeseran dan perubahan belanja untuk memenuhi kebutuhan mendesak, termasuk belanja diskresioner Presiden Prabowo untuk program prioritasnya.

Meskipun demikian, defisit APBN diperkirakan masih akan terkendali di bawah 3% PDB, yakni sekitar Rp708 triliun–Rp764 triliun (-2,75%–2,97% dari PDB). Pembiayaan defisit yang lebih besar ini akan ditopang oleh kombinasi pinjaman, investasi pemerintah, penerbitan SBN, dan peningkatan penggunaan SAL hingga Rp100 triliun–Rp120 triliun. Tren suku bunga rendah global dan domestik juga diperkirakan mendorong peningkatan penarikan pinjaman, sementara pembiayaan investasi bisa meningkat seiring akselerasi program koperasi desa. Maka dari itu, penerbitan SBN untuk 2026 diperkirakan lebih rendah dari angka RAPBN, yaitu Rp728 triliun–Rp744 triliun.

Kesimpulan: Optimisme Realistis dan Kewaspadaan Struktural

APBN 2026 mencerminkan optimisme yang berhati-hati terhadap prospek ekonomi domestik di tengah badai ketidakpastian global. Ketergantungan pada konsumsi rumah tangga dan investasi swasta sebagai pendorong utama menunjukkan kepercayaan pada kekuatan fundamental ekonomi Indonesia. Namun, masih berlanjutnya tren yang berpotensi memperlambat perekonomian domestik, gejolak perekonomian global, serta prioritas belanja yang menekankan efisiensi dan fleksibilitas, menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tampaknya menyadari tantangan ini, dan telah menyiapkan strategi fiskal yang dinamis, termasuk penggunaan fleksibilitas anggaran untuk program-program prioritas. Namun, untuk memastikan proyeksi ini terwujud dan Indonesia dapat melewati gelombang ekonomi global dengan stabil, fokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekspor, dan optimalisasi investasi domestik harus menjadi prioritas utama. Ini adalah tahun yang membutuhkan adaptasi cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan implementasi yang efektif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.