TVRI dan Panggung Bersama di Era Algoritma

Di tengah ruang publik yang kian terfragmentasi oleh algoritma dan selera individual, peristiwa global justru kembali mempertemukan masyarakat di satu layar. Penetapan hak siar Piala Dunia FIFA 2026 kepada Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada akhir 2025 menjadi penanda bahwa televisi publik masih dipercaya mengelola momen besar. 

Bukan semata tentang sepak bola, melainkan siapa yang berhak menghadirkan peristiwa dunia sebagai pengalaman kolektif di tengah mahal dan eksklusifnya siaran olahraga internasional. Di banyak negara, hak siar ajang olahraga dunia semakin terkonsentrasi pada platform berbayar dan layanan streaming global. Akibatnya, akses publik menyempit, karena dibatasi oleh kemampuan ekonomi dan infrastruktur digital.

Keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa di tengah dominasi platform digital, televisi publik belum sepenuhnya kehilangan relevansinya. Sepanjang 2025, TVRI tetap menayangkan program pendidikan sekolah rakyat, dokumenter kebudayaan daerah, serta siaran kebangsaan. Di saat banyak media berlomba mengejar engagement, TVRI menyediakan konten yang tidak selalu populer, tetapi memiliki nilai publik. 

Dalam lanskap media yang semakin ditentukan oleh klik, viralitas, dan personalisasi ekstrem, televisi publik tampil sebagai anomali: media yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika algoritma. Lantas, pertanyaan mendasarnya: Apa makna televisi publik di era algoritma? Ketika perhatian publik dipilah dan dipecah berdasarkan data perilaku, apakah televisi publik masih dibutuhkan? Ataukah justru di tengah fragmentasi inilah peran televisi publik menemukan urgensinya kembali?

Memikul Mandat Ganda

Sejak awal berdirinya, TVRI memikul mandat ganda: melayani kepentingan publik sekaligus menjaga integrasi nasional. Keunggulan historisnya terletak pada jangkauan siaran hingga wilayah terluar Indonesia serta konsistensinya menyiarkan program budaya, pendidikan, dan kebangsaan—konten yang kerap tersisih dari logika rating televisi komersial. Selama puluhan tahun, TVRI menjadi ruang bagi kesenian tradisi, bahasa daerah, dan narasi kebhinekaan yang jarang mendapat tempat di media berbasis pasar.

Namun, keunggulan tersebut berkelindan dengan persoalan struktural. TVRI kerap dicitrakan lamban beradaptasi, terbelit birokrasi, dan kurang inovatif dalam kemasan konten. Reformasi pasca-1998 memang mengubah statusnya menjadi lembaga penyiaran publik, tetapi perubahan budaya organisasi tidak selalu seiring dengan perubahan regulasi. Memasuki 2024–2025, tantangan ini semakin nyata ketika audiens muda beralih ke platform digital yang menawarkan kecepatan, interaktivitas, dan personalisasi tanpa batas.

Era algoritma memperlebar dilema ruang publik. Platform digital bekerja dengan logika seleksi berbasis data yang mengutamakan relevansi individual, bukan kepentingan bersama. Armin Nassehi (2024) mengingatkan bahwa digitalisasi bukan kekuatan eksternal yang menguasai masyarakat, melainkan mekanisme sosial untuk mereduksi kompleksitas melalui pola dan angka. Algoritma membantu manusia menavigasi dunia yang rumit, tetapi sekaligus menyederhanakannya secara berlebihan. Masalah muncul ketika reduksi itu tidak lagi membuka pemahaman bersama, melainkan justru mempersempit horizon publik.

Dalam masyarakat yang semakin terdiferensiasi, kohesi sosial tidak lagi bertumpu pada keseragaman nilai. Claudio Baraldi, Giancarlo Corsi, dan Elena Esposito (2021) menegaskan bahwa masyarakat modern disatukan oleh komunikasi yang terus berlangsung. Media, dalam kerangka ini, bukan sekadar saluran informasi, melainkan infrastruktur komunikasi yang memungkinkan masyarakat memahami dirinya sendiri. Ketika komunikasi terlalu disegmentasikan oleh algoritma, risiko yang muncul bukan hanya polarisasi, tetapi melemahnya kemampuan masyarakat membangun makna bersama.

Media Publik dan Kompleksitas Komunikasi

Di titik inilah televisi publik menemukan relevansinya kembali. Berbeda dari platform digital yang mengoptimalkan perhatian individual, media publik berperan menjaga panggung bersama—ruang simbolik tempat masyarakat yang berbeda tetap berbagi pengalaman, nilai, dan percakapan kolektif. Peran ini semakin nyata dalam konteks Indonesia, ketika TVRI kerap menjadi rujukan informasi relatif stabil di tengah krisis, mulai dari maraknya hoaks politik hingga kebutuhan informasi publik yang akurat dan menenangkan selama pandemi.

Dalam konteks nasional, posisi media publik dapat dipahami melalui gagasan Hermin Indah Wahyuni (2025) tentang sistem media yang bersifat autopoietik. Media bekerja dengan logika internalnya sendiri, namun tetap peka terhadap dinamika lingkungan. Media massa harus dapat mengenali diri dan lingkungannya, yang terdiri dari sistem-sistem yang lain. 

Karena itu, media publik diharapkan menjaga kemandirian editorialnya sebagai pijakan utama untuk tetap melayani kepentingan bersama, sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. Kemandirian ini bukan berarti menutup diri, melainkan menunjukkan kemampuan untuk menetapkan batas yang sehat sehingga fungsi pelayanan publik tetap terjaga dan tidak mudah terhanyut oleh kepentingan jangka pendek.

Belajar dari Praktik Baik Internasional

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa televisi publik tetap relevan bila bertransformasi tanpa kehilangan mandat. BBC di Inggris serta ARD–ZDF di Jerman mempertahankan pendanaan publik yang kuat sambil mengembangkan platform digital mereka sendiri. 

Di Amerika Serikat, PBS menegaskan perannya melalui dokumenter dan program edukatif yang tidak ditawarkan media komersial. NHK di Jepang menonjolkan jurnalisme sains dan kebudayaan, sementara KBS dan EBS di Korea Selatan memadukan fungsi publik dengan inovasi lintas platform. Polanya serupa: teknologi dimanfaatkan, tetapi kurasi editorial tetap berpijak pada kepentingan publik, bukan semata metrik popularitas.

Dalam konteks Indonesia, pandangan ini sejalan dengan sikap pemerintah yang menempatkan media massa—termasuk TVRI—sebagai institusi strategis dalam ekosistem komunikasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan bahwa media memiliki tanggung jawab menghadirkan ruang dialog yang mendorong pemahaman, bukan perpecahan. Di tengah derasnya arus informasi digital, media diharapkan mampu memperkuat literasi publik, menumbuhkan toleransi, dan merawat semangat persatuan.

Masa Depan Penuh Optimisme 

Ke depan, tantangan TVRI tidak semata terletak pada teknologi, melainkan pada visi dan tata kelola. Transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan menjadi fondasi kepercayaan publik, sementara birokrasi yang terlalu kaku perlu ditata ulang agar tidak mematikan kreativitas. Penguatan sumber daya manusia—terutama dalam produksi multiplatform, jurnalisme data, dan literasi digital—menjadi prasyarat agar transformasi berjalan tanpa mengorbankan etos pelayanan publik.

Optimisme terhadap masa depan TVRI bukanlah nostalgia atas kejayaan masa lalu. Justru di tengah banjir informasi yang dipilah algoritma, kebutuhan akan media publik yang kredibel, inklusif, dan berorientasi kepentingan bersama semakin mendesak. Jika TVRI mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat, serta meneguhkan mandat publiknya, maka televisi publik akan tampil lebih dari sekadar fungsi siaran. Ia berpeluang menjadi ruang rujukan bersama—tempat masyarakat Indonesia, dengan segala perbedaannya, tetap dapat melihat diri mereka sebagai bagian dari cerita bersama.

Di era algoritma, masa depan komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan personalisasi, tetapi oleh keberanian merawat makna kebersamaan.