Kegaduhan Narasi dan Arah Kebijakan Ekonomi

Di saat lebaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berbicara tentang e-commerce. Ia bilang, jika kepemilikan marketplace dikuasai asing, maka keuntungannya keluar dari Indonesia. Dia juga mengaku berupaya menghidupkan perusahaan domestik untuk menyaingi perusahaan Cina di pasar digital.

Ketika membahas isu e-commerce itu, sebenarnya, Menteri Purbaya hanya menjawab pertanyaan doorstop wartawan tentang bagaimana sesi live di platform Tiktok. Banyak hal yang ditanyakan oleh wartawan di sesi tersebut selain pertanyaan tentang live Tiktok; mulai dari daya beli Masyarakat jelang lebaran, soal rencana WFA, pertumbuhan ekonomi, harga minyak, hingga koperasi desa merah putih. 

Ia hanya sambil lalu menjawab pertanyaan wartawan. Isu e-commerce bukan isu utama yang publik ingin dengar. Menteri Purbaya sebenarnya sedang ingin bicara urusan yang “lebih besar”, yakni kondisi ekonomi makro Indonesia.

Namun kerap muncul momen dalam komunikasi publik yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mencerminkan bagaimana sebuah isu dibentuk dan dimaknai. Tak dinyana, isu e-commerce yang dilontarkan Purbaya sambil lalu itu malah jadi perhatian. Data media monitoring 20-24 Maret 2026 mencatat 859 mention baik di media konvensional maupun sosial media, dengan jangkauan 717,9 juta reach terkait dominasi marketplace.

Dalam perspektif ilmu komunikasi, realitas publik tidak hadir secara netral, melainkan dikonstruksi melalui seleksi dan penekanan (Berger & Luckmann, 1966). Mekanisme ini bekerja melalui agenda-setting (McCombs & Shaw, 1972) dan framing (Entman, 1993), yang menentukan isu apa yang dianggap penting dan bagaimana ia dipahami. 

Dalam kerangka ini, isu tidak sekadar muncul, tetapi dibentuk dan diarahkan.  Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai e-commerce menjadi contoh bagaimana narasi dapat dengan cepat bergerak menjadi agenda publik.

Kenapa?

Pada saat yang sama, tekanan terhadap kebijakan ekonomi sedang menguat; mulai dari stabilitas rupiah, fiskal, hingga implikasi program makan bergizi gratis (MBG). Namun dalam ruang publik, isu-isu tersebut tidak tampil utuh, melainkan masuk dalam kontestasi wacana. 

Seperti dijelaskan oleh Michel Foucault (1972) dan Teun A. van Dijk (1998), ruang publik adalah arena perebutan makna, di mana narasi yang paling kuat direproduksi akan menjadi dominan. Dalam konteks ini, isu e-commerce tampak memenangkan perhatian meski bukan yang paling mendesak.

Ini mencerminkan manifest content, realitas yang tampil di permukaan setelah melalui seleksi media (Krippendorff, 2018). Pada level ini, e-commerce menjadi wajah utama diskursus, bahkan di tengah isu lain seperti arus mudik, harga energi, dan tekanan ekonomi global.

Namun apa yang dominan di permukaan tidak selalu mencerminkan substansi. Dengan pendekatan konstruktivis dan dekonstruksi (Derrida, 1978), penting melihat jarak antara teks dan konteks. Isu ini berangkat dari sesi doorstop yang secara substantif justru didominasi pertanyaan ekonomi makro. Artinya, yang terjadi bukan sekadar pergeseran topik, melainkan penyederhanaan realitas, yang berpotensi mengaburkan prioritas.

Di sinilah persoalan komunikasi muncul. Respons yang spontan tanpa kerangka dapat dengan cepat dibaca sebagai sinyal kebijakan. Ketika narasi yang keluar tidak selaras dengan isu utama, yang tergerus bukan hanya akurasi pesan, tetapi juga kredibilitas individu.

Dampaknya meluas. Dalam praktik pemerintahan, pernyataan pejabat ekonomi kerap dibaca sebagai representasi sikap negara. Ketika komunikasi dilakukan secara gegabah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi juga citra kepemimpinan nasional. 

Dalam konteks ini, kegegabahan komunikasi justru dapat membebani citra presiden, menciptakan kesan inkonsistensi dalam mengelola isu ekonomi yang sensitif.

Implikasi ini juga menjalar ke ranah geopolitik. Narasi tentang dominasi satu negara–dalam hal ini Cina–tidak lagi sekadar isu ekonomi, tetapi berpotensi dibaca sebagai sinyal posisi ekonomi-politik. Ambiguitas semacam ini dapat memengaruhi persepsi mitra dagang dan investor terhadap arah kebijakan Indonesia.

Bagi dunia usaha, persoalannya sederhana: kejelasan. Ketidakpastian memang bukan hal baru, tetapi yang berulang akan terakumulasi. Ketika sinyal kebijakan tidak konsisten, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, menunda investasi, dan meningkatkan kehati-hatian. Pada titik ini, ketidakjelasan komunikasi berubah menjadi biaya ekonomi nyata.

Sementara itu, bagi publik, dampaknya bekerja secara lebih halus. Ketidaksesuaian tidak selalu disadari secara eksplisit, tetapi terbentuk melalui dominasi isu. Ketika perhatian diarahkan pada hal yang bukan utama, muncul jarak antara realitas yang dirasakan dan yang ditampilkan. Dalam kerangka narrative economics, jarak ini secara perlahan mengikis kepercayaan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang satu pernyataan. Ia menyangkut disiplin dalam membangun narasi di tengah tekanan kebijakan. Pejabat publik perlu menjaga ketepatan dan fokus komunikasi pada persoalan yang paling mendesak. Karena dalam ekosistem informasi yang cepat, kegaduhan jarang mereda dengan sendirinya, ia justru cenderung berganti bentuk. Dan dalam kondisi seperti itu, yang dibutuhkan bukan tambahan narasi, melainkan kejelasan arah.