Karbon yang Dihitung, Perang yang Dimaafkan

Ketika sebuah pabrik terlambat melaporkan emisi karbon, ia bisa dikenai sanksi. Ketika sebuah negara gagal memenuhi target pengurangan emisi, ia dikritik di forum internasional. Namun ketika bom dijatuhkan, rudal diluncurkan, dan kota-kota dibakar, tidak ada satu pun laporan emisi yang diminta.

Dunia hari ini hidup dalam sebuah paradoks: emisi karbon diawasi secara ketat di sektor sipil, tetapi nyaris diabaikan sepenuhnya dalam perang.

Padahal, skala emisi yang dihasilkan dari konflik bersenjata bukanlah sesuatu yang kecil. Dalam dua minggu pertama konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, emisi karbon telah mencapai sekitar 5 juta ton CO₂. Jika konflik tersebut berlangsung selama sekitar 40 hari, maka secara konservatif—dengan asumsi intensitas relatif serupa—emisi yang dihasilkan berpotensi melampaui 10 hingga 14 juta ton CO₂.

Dalam waktu yang sangat singkat, sebuah perang dapat menghasilkan emisi setara dengan jejak karbon tahunan sebuah negara.

Bahkan, dalam 40 hari, sebuah perang dapat menghasilkan emisi karbon setara dengan seluruh emisi tahunan negara seperti Niger atau Chad—negara-negara yang selama ini justru didorong untuk menekan jejak karbonnya.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Dalam konflik di Gaza, hanya dalam 60 hari pertama, emisi mencapai ratusan ribu ton CO₂. Sementara itu, perang di Ukraina diperkirakan telah menghasilkan sekitar 175 juta ton CO₂—setara dengan emisi tahunan negara industri seperti Belanda.

Angka-angka ini mengungkap sebuah kenyataan yang jarang dibicarakan: satu perang dapat menghapus capaian pengurangan emisi yang diperjuangkan selama bertahun-tahun.

Namun yang lebih problematik bukan hanya besarnya emisi tersebut, melainkan bagaimana sistem global memperlakukannya. Emisi dari sektor militer praktis berada di luar pengawasan. Banyak negara tidak memasukkan konsumsi bahan bakar militer dalam laporan emisi nasional mereka. Transparansi hampir tidak ada, dan akuntabilitas nyaris nihil. Dalam arsitektur kebijakan iklim global, militer adalah sektor yang “tidak terlihat”.

Di sinilah muncul standar ganda yang mencolok. Sektor sipil—industri, transportasi, bahkan individu—dibebani berbagai regulasi: pajak karbon, standar efisiensi energi, hingga tuntutan net zero emission. Sebaliknya, sektor militer yang justru memiliki intensitas energi sangat tinggi, dibiarkan tanpa regulasi yang sebanding. Dunia menuntut masyarakat untuk mengurangi emisi per kilometer perjalanan, tetapi tidak pernah mempertanyakan emisi per serangan udara.

Namun, ada satu lapisan yang lebih dalam dari sekadar standar ganda. Perang tidak hanya dikecualikan dari regulasi karbon, tetapi juga ditempatkan dalam domain yang sepenuhnya berbeda secara moral dan politik. Dalam logika negara, perang adalah soal hidup dan mati—tentang kedaulatan, keamanan, dan eksistensi. Dalam situasi seperti itu, tidak ada negara yang akan berhenti sejenak untuk menghitung emisi karbon dari setiap serangan.

Di sinilah terlihat asimetri mendasar dalam tata kelola global. Emisi karbon diatur melalui mekanisme teknokratis yang ketat—target, angka, dan evaluasi periodik. Sebaliknya, perang diatur melalui mekanisme politik yang rapuh, bergantung pada konsensus yang sering kali terhambat oleh kepentingan dan hak veto. Dunia memiliki instrumen yang relatif efektif untuk menekan emisi, tetapi tidak memiliki instrumen yang sama kuatnya untuk mencegah perang.

Akibatnya, setiap kali konflik bersenjata terjadi, seluruh disiplin karbon yang dibangun dengan susah payah seolah ditangguhkan. Bukan karena tidak penting, tetapi karena dalam hierarki global, ancaman perang selalu ditempatkan di atas ancaman iklim.

Paradoks ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar inkonsistensi kebijakan. Ia menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam tata kelola karbon global. Negara-negara kuat memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan emisi di sektor sipil, tetapi sekaligus mempertahankan kebebasan penuh di sektor militer. Dalam konteks ini, karbon bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal kekuasaan.

Perang juga menciptakan apa yang bisa disebut sebagai carbon shock event—lonjakan emisi dalam waktu singkat yang sulit dikompensasi. Ledakan bom menghasilkan emisi instan dalam jumlah besar. Kebakaran fasilitas energi melepaskan karbon dalam skala besar. Infrastruktur yang hancur menuntut rekonstruksi berbasis semen dan baja—dua material paling intensif karbon di dunia.

Artinya, dampak karbon dari perang tidak berhenti ketika senjata diletakkan. Ia berlanjut dalam fase pemulihan, bahkan bisa berlangsung selama puluhan tahun.

Ironi ini semakin tajam ketika ditempatkan dalam konteks ambisi global menuju net zero emission pada 2050. Negara-negara berlomba menampilkan komitmen hijau, memperketat regulasi, dan mendorong transisi energi. Namun pada saat yang sama, konflik bersenjata terus berlangsung tanpa batasan karbon yang jelas.

Dunia tampak sangat serius menghitung emisi dari kendaraan listrik, tetapi diam terhadap emisi dari kendaraan tempur. Dunia memperdebatkan jejak karbon industri, tetapi tidak pernah memasukkan jejak karbon perang ke dalam kalkulasi global.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka agenda perubahan iklim berisiko menjadi sekadar proyek parsial—ketat di satu sisi, tetapi longgar di sisi lain yang justru paling destruktif.

Lebih jauh lagi, perang tidak hanya menghasilkan emisi dalam jumlah besar, tetapi juga merusak fondasi kerja sama global yang diperlukan untuk mengatasi krisis iklim. Konflik geopolitik mendorong negara kembali pada kepentingan jangka pendek, meningkatkan ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan melemahkan komitmen kolektif yang telah dibangun dengan susah payah.

Dalam situasi seperti ini, sulit untuk tidak melihat adanya bentuk hipokrisi ekologis dalam tata kelola global. Dunia menyerukan pengurangan emisi sebagai tanggung jawab bersama, tetapi pada saat yang sama membiarkan salah satu sumber emisi terbesar tetap berada di luar jangkauan regulasi.

Pada akhirnya, persoalan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah krisis iklim benar-benar diperlakukan sebagai ancaman eksistensial, atau hanya sebagai isu yang bisa dinegosiasikan sesuai kepentingan?

Dunia mungkin mampu menghitung emisi hingga ke satuan terkecil dalam aktivitas sipil. Namun dunia belum mampu—atau belum mau—membangun mekanisme yang sama kerasnya untuk mencegah perang.

Selama perang tetap menjadi ruang pengecualian yang sah, maka setiap target pengurangan emisi akan selalu memiliki satu lubang besar yang tidak pernah ditutup.

Dan selama bom tidak pernah dihitung sebagai karbon, krisis iklim tidak lagi sekadar persoalan lingkungan—melainkan cermin dari batas kekuasaan manusia dalam mengatur dirinya sendiri.