Ada masa ketika perang tidak hanya soal wilayah atau kekuasaan, tetapi juga tentang kebenaran yang diyakini berasal dari langit. Para raja berperang atas nama Tuhan. Dalam banyak peradaban, kekuasaan politik dan iman berjalan beriringan.
Namun, dunia berubah. Perang panjang di Eropa, terutama Perang Tiga Puluh Tahun, menunjukkan bagaimana agama yang dipolitisasi membuat konflik sulit dihentikan. Pemikiran seperti yang dikembangkan John Locke bersama gelombang Revolusi Prancis, mendorong lahirnya tatanan modern. Negara mengelola politik, sementara agama menempati ruang moral dan spiritual. Meski demikian, batasan tersebut tidak pernah benar-benar hilang.
Trump vs. Paus
Polemik terbaru terkait konflik Iran menunjukkan bagaimana garis tersebut tidak mudah dipisahkan. Donald Trump mengkritik Paus Leo XIV yang menyerukan penahanan diri dan peredaan eskalasi. Di sisi lain, Paus Leo menegaskan bahwa perang adalah “kegilaan” dan tidak ada kekerasan yang dapat dibenarkan atas nama Tuhan.
Dalam ketegangan antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, akar persoalan tetap geopolitik. Namun, narasi yang berkembang menunjukkan bahwa agama digunakan untuk memperkuat legitimasi di berbagai sisi. Simbol, bahasa, dan bahkan tafsir keagamaan kembali digunakan untuk memberi makna pada tindakan politik.
Di Israel, sebagian anak muda mulai kembali mendekat ke agama di tengah perang. Banyak yang merasa bahwa dalam situasi penuh ancaman, hanya keyakinan yang memberi rasa aman dan makna. Fenomena ini tidak selalu berarti menjadi religius secara formal, tetapi menunjukkan peningkatan keterikatan pada iman dan tradisi (Bloomberg, 2026).
Agama sebagai Penguat
Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar perang modern berakar pada faktor politik, etnis, atau teritorial. Agama lebih sering hadir sebagai faktor pendukung daripada penyebab utama, tetapi berperan dalam memperkuat mobilisasi dan eskalasi konflik (Basedau, Pfeiffer, & Vüllers, 2016).
Namun ketika agama masuk ke dalam konflik, sifatnya berubah. Konflik dengan dimensi keagamaan cenderung berlangsung lebih lama dan lebih sulit diselesaikan, karena menyangkut nilai yang dianggap tidak dapat dinegosiasikan (Toft, 2007; Atran & Ginges, 2012).
Dalam konteks AS, dinamika ini mulai terlihat. Trump tidak hanya menggunakan bahasa geopolitik, tetapi juga spiritual. Trump menampilkan dirinya secara simbolik sebagai figur mesias. Pemerintahan AS juga membingkai kebijakan militer dengan narasi religius. Pendekatan ini kemudian diperkuat oleh kelompok evangelikal yang mengangkat konflik dalam dimensi keyakinan (Reuters, 2026).
Dalam kondisi ini, agama berfungsi sebagai penguat. Ia membantu membangun loyalitas dan memperdalam dukungan publik. Penjelasan rasional tetap ada, tetapi tidak selalu menjadi faktor utama dalam membentuk sikap.
Batas Tak Tegas
Sekularisasi dulu dimaksudkan untuk mencegah situasi seperti ini. Ia menjaga jarak antara iman dan kekuasaan agar konflik tidak menjadi absolut. Namun dalam praktiknya, hubungan keduanya tidak pernah benar-benar terputus.
Di banyak negara, saat ini agama tidak lagi mengatur pemerintahan, tetapi tetap berada di sekitarnya. Agama mungkin tidak lagi memulai perang. Namun ketika ia kembali dipanggil untuk membenarkan, agama sering membuatnya lebih sulit diakhiri.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.