Menata Ulang Strategi, Tata Kelola, dan Pendanaan Iklim Indonesia

Satu waktu di Belem, Brasil, dalam rangka Conference of the Parties (COP), berlangsung dialog bersama antara kawan kawan NGO dengan Menteri Lingkungan Hidup mengenai arah pengelolaan perubahan iklim dan sumber daya alam di Indonesia. Momen ini menjadi ruang refleksi penting untuk melihat kembali bagaimana kebijakan iklim seharusnya dibangun, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan penerimaan masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut mengemuka pandangan bahwa aspek ekonomi memang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim. Namun, pendekatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari prinsip keberlanjutan. Program lingkungan dan iklim yang tidak memperoleh penerimaan masyarakat secara utuh berisiko sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Pandangan teman-teman NGO yang mengikuti proses tersebut menekankan bahwa penerimaan masyarakat merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan kebijakan lingkungan. Masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan bagian penting dari sistem pengelolaan lingkungan itu sendiri. Karena itu, kebijakan perubahan iklim perlu dibangun dengan memperhatikan dimensi sosial, ekologis, dan tata kelola secara seimbang.

Atas dasar tersebut, pembenahan tata kelola perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam narasi perubahan iklim Indonesia. Tata kelola yang baik akan memastikan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Ketika ekosistem berada dalam kondisi sehat, masyarakat akan memperoleh manfaat langsung, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, perdagangan karbon seharusnya dipahami sebagai hasil (outcome) dari praktik tata kelola dan konservasi yang baik, bukan menjadi tujuan utama yang mendominasi kebijakan. 

Karbon pada dasarnya merupakan nilai tambah yang muncul dari keberhasilan menjaga ekosistem. Oleh sebab itu, orientasi kebijakan tidak seharusnya hanya terfokus pada nilai ekonomi karbon, tetapi juga pada perlindungan fungsi ekologis dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut.

Pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya menempatkan agenda adaptasi perubahan iklim sejajar dengan mitigasi. Selama ini, perhatian terhadap penurunan emisi gas rumah kaca cenderung lebih dominan dibandingkan upaya memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Padahal, kondisi Indonesia menunjukkan bahwa ancaman terbesar justru banyak berasal dari bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Berbagai catatan kebencanaan menunjukkan bahwa sekitar 97% bencana di Indonesia dipicu oleh faktor hidrometeorologi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan dan korban jiwa, tetapi juga gangguan terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam banyak kasus, anggaran pembangunan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru harus dialihkan untuk proses pemulihan pascabencana. Situasi ini memperlihatkan bahwa investasi pada adaptasi dan pengurangan risiko bencana sesungguhnya merupakan bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang.

Selain itu, pembahasan tersebut juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pendanaan perubahan iklim. Pemerintah perlu memastikan agar lembaga donor dan bantuan pembangunan memberikan porsi pendanaan yang lebih besar bagi kegiatan berbasis masyarakat.

Pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih menjamin keberlanjutan karena masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan dan ekosistem tempat mereka hidup. Bagi masyarakat, keberlanjutan lingkungan bukan sekadar isu konservasi, melainkan berkaitan langsung dengan sumber penghidupan, ketahanan sosial, dan keberlangsungan ekonomi lokal.

Dalam konteks lambatnya proses global yang membutuhkan kesepakatan para pihak (parties) serta berbagai mekanisme dan perangkat (tools) untuk mendukung implementasi, maka ketika dampak perubahan iklim sudah terjadi di lapangan, alokasi perhatian dan sumber daya perlu semakin difokuskan pada aksi di tingkat masyarakat dan sektor swasta. Fokus tersebut terutama diarahkan pada kegiatan yang mendukung resiliensi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Kerugian besar juga terjadi ketika pendapatan suatu negara dan pemerintah daerah tergerus untuk pembiayaan pemulihan, rehabilitasi, dan pembangunan kembali infrastruktur akibat bencana iklim. Kondisi ini sangat signifikan, mengingat seharusnya pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program lain yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Refleksi atas berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan iklim sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, keterlibatan masyarakat, serta keseimbangan antara agenda mitigasi dan adaptasi. 

Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada instrumen ekonomi seperti perdagangan karbon tanpa memperkuat fondasi ekologis dan sosial berisiko tidak berkelanjutan. 

Karena itu, arah kebijakan ke depan perlu lebih menekankan pada penguatan resiliensi masyarakat dan ekosistem, serta memastikan bahwa pendanaan iklim benar-benar mendukung transformasi di tingkat akar rumput dan sektor yang paling terdampak. 

Dengan demikian, pembangunan rendah karbon tidak hanya menjadi agenda global, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi ketahanan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.