Erosi Kepercayaan dan Ujian Kredibilitas

Dalam beberapa bulan terakhir, banyak masyarakat memilih menahan konsumsi, memperbesar tabungan, atau menunda keputusan keuangan penting. Sekilas, ini tampak sebagai sikap hati-hati yang wajar. Namun bagi ekonom, perilaku tersebut sering kali menjadi sinyal meningkatnya ketidakpastian. Ketika masyarakat semakin enggan membelanjakan uangnya, yang berubah bukan hanya kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga keyakinan mereka terhadap masa depan.

Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan yang mengkhawatirkan. Di atas kertas, angka statistik kita terlihat mengesankan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026 mencapai 5,61%, tertinggi sejak pandemi berakhir. Inflasi terkendali. Sistem perbankan stabil. Tapi di saat yang sama, rupiah terus melemah menembus Rp18.000 per dolar AS dan merupakan level terlemah sepanjang sejarah. 

Pasar bereaksi dengan kecemasan yang sulit disembunyikan. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di kisaran 6,8% dan bergerak naik. Investor asing terus menekan tombol exit. Ada yang salah, tapi tidak terlihat jelas di angka-angka resmi. 

Ketika fundamental ekonomi tampak stabil tetapi pasar terus menunjukkan kegelisahan. Persoalannya sering kali bukan lagi soal kondisi ekonomi saat ini, melainkan keyakinan terhadap arah kebijakan ekonomi ke depan.

Kepercayaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang abstrak. Padahal, hampir seluruh aktivitas ekonomi dibangun di atas fondasi tersebut. 

Masyarakat bersedia menyimpan uang di bank karena percaya dananya aman. Investor membeli obligasi pemerintah karena percaya utangnya akan dibayar. Kita memegang rupiah karena percaya nilainya akan tetap diterima dan relatif stabil di masa depan. 

Dalam ekonomi, kepercayaan adalah modal yang tidak tercatat dalam neraca, tetapi menentukan hampir seluruh keputusan ekonomi.

Ketika kepercayaan itu goyah, prosesnya jarang dramatis. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada berita besar. Yang ada adalah nilai tukar yang pelan-pelan melemah, premi risiko yang diam-diam naik, dan investor yang satu per satu mulai bergeser ke aset yang lebih aman. Ibarat air yang merembes sebelum bendungan jebol.

Baker, Bloom, dan Davis (2016) mengukur fenomena ini dengan cermat. Mereka menemukan bahwa ketidakpastian kebijakan (Economic Policy Uncertainty) adalah penyebab utama mengapa perusahaan menunda investasi dan rumah tangga menahan konsumsi. 

Orang bukan tidak mau belanja atau berinvestasi karena ekonomi sedang buruk, tetapi karena mereka tidak yakin bagaimana kondisi ekonomi akan berkembang ke depan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh investor besar atau pelaku pasar keuangan. Penelitian Can Xu (2023) melengkapi gambaran ini. Ketika ketidakpastian meningkat, rumah tangga meningkatkan tabungan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko masa depan. 

Dari sudut pandang individu, keputusan ini sangat rasional. Namun bayangkan ketika jutaan rumah tangga melakukan hal yang sama secara bersamaan, konsumsi agregat dapat melemah dan pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat. 

Dengan kata lain, ketidakpastian kebijakan bukan hanya persoalan pasar keuangan. Ia pada akhirnya masuk ke dapur rumah tangga dan memengaruhi keputusan konsumsi masyarakat.

Sumber Kegelisahan Pasar

Kegelisahan pasar saat ini bukan tanpa alasan konkret. Di balik angka pertumbuhan yang impresif, ada tekanan struktural yang diam-diam menggerus ruang gerak kebijakan.

Pertama, dari sisi fiskal. Rasio pajak Indonesia pada 2025 anjlok ke 9,31% dari PDB dan turun signifikan dari 10,08% pada tahun sebelumnya. Pada kuartal I-2026, angkanya bahkan baru 7,48%. 

Artinya, dari setiap Rp100 aktivitas ekonomi yang terjadi di Indonesia, negara baru berhasil mengumpulkan kurang dari Rp10 sebagai pajak. Angka yang tipis untuk mendanai sebuah negara berpenduduk 280 juta jiwa dengan ambisi besar.

Di sisi lain, kebutuhan pengeluaran terus membesar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saja diperkirakan membutuhkan sekitar Rp335 triliun per tahun, sementara pemerintah juga meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih dan berbagai program prioritas lainnya. 

Pembayaran bunga utang pada 2026 diperkirakan mencapai Rp599 triliun. Ini setara sekitar 22% dari penerimaan pajak, dan lebih dari dua kali lipat ambang batas 10% yang sering dijadikan patokan IMF sebagai sinyal kehati-hatian fiskal. 

Pemerintah juga harus menerbitkan utang baru sekitar Rp833 triliun tahun ini. Dengan rasio pajak yang rendah, ruang fiskal Indonesia semakin sempit.

Kedua, dari sisi moneter. Dalam kondisi normal, ketika rupiah melemah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menarik modal masuk dan menstabilkan nilai tukar. Tapi ketika beban biaya bunga utang pemerintah sudah semakin besar, setiap kenaikan suku bunga otomatis meningkatkan beban fiskal. 

Di sinilah dilema muncul: merespons tekanan nilai tukar berarti memperburuk tekanan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Tidak merespons berarti rupiah terus melemah dengan segala konsekuensinya terhadap harga-harga dan kepercayaan.

Studi dari Hanno Kase et al. (2026) menyebut kondisi ini sebagai fiscal constraint on monetary policy yakni situasi di mana menyempitnya ruang fiskal secara efektif memangkas ruang gerak kebijakan moneter bank sentral. Pasar yang jeli tentu telah membaca sinyal ini.

Para ekonom peraih nobel Thomas Sargent dan Neil Wallace sebenarnya telah mengingatkan persoalan ini lebih dari empat dekade lalu. Bahwa stabilitas moneter pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fiskal pemerintah. 

Bank sentral mungkin memiliki mandat menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar, tetapi kemampuannya akan semakin terbatas apabila pasar mulai meragukan keberlanjutan fiskal negara. Sederhananya, bank sentral tidak bisa menyelamatkan kapal yang bolong sendirian.

Itulah mengapa independensi bank sentral bukan sekadar soal kelembagaan, melainkan soal ekspektasi. Rogoff (1985) berargumen bahwa ketika publik percaya bank sentral bekerja bebas dari tekanan jangka pendek, ekspektasi inflasi lebih terjaga, nilai tukar lebih stabil, dan biaya pembiayaan lebih rendah. Kepercayaan terhadap institusi, bukan hanya terhadap angka, adalah kunci yang membuat kebijakan bekerja.

Menariknya, ancaman terhadap kredibilitas ini sering kali datang diam-diam. Scheurer, Sturm, dan de Haan (2026) menemukan bahwa meningkatnya populisme berkorelasi dengan berkurangnya independensi bank sentral bahkan tanpa pergantian pimpinan atau perubahan kebijakan yang terlihat jelas. 

Artinya, tekanan politik terhadap kebijakan moneter bisa bekerja secara halus, melalui narasi publik, melalui ekspektasi pasar, melalui persepsi yang terbentuk perlahan.

Ketiga, komunikasi kebijakan. Ini mungkin faktor yang paling sulit diukur, tetapi justru yang paling cepat ditangkap pasar. Dalam ekonomi modern, kebijakan tidak hanya bekerja melalui tindakan, tetapi juga melalui ekspektasi. 

Karena itu, cara pemerintah berkomunikasi sering kali sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Ketika pernyataan antar-lembaga tidak selaras, ketika kekhawatiran pasar direspons secara defensif, atau ketika sinyal yang disampaikan terkesan mengabaikan keresahan publik, ketidakpastian cenderung meningkat. 

Dalam situasi seperti sekarang, pasar tidak selalu mengharapkan pemerintah memiliki jawaban untuk setiap persoalan. Namun pasar berharap pemerintah menunjukkan bahwa mereka memahami persoalan yang sedang dikhawatirkan.

Bahaya terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah erosi kepercayaan yang berlangsung perlahan ketika ruang fiskal menyempit, ruang moneter semakin terbatas, dan arah kebijakan dianggap semakin sulit diprediksi.

Sejarah berulang kali mengajarkan bahwa krisis jarang dimulai ketika angka-angka ekonomi sudah terlihat buruk. Krisis biasanya dimulai ketika masyarakat dan pasar berhenti percaya bahwa pembuat kebijakan masih memiliki ruang dan kemampuan untuk merespons.

Karena itu, agenda terpenting saat ini bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa komunikasi kebijakan berlangsung secara konsisten dan transparan. Disiplin fiskal harus tetap terjaga agar pasar yakin terhadap keberlanjutan pembiayaan negara. Pada saat yang sama, independensi dan kredibilitas bank sentral perlu terus dijaga agar ekspektasi masyarakat tetap stabil.

Kepercayaan, seperti reputasi, dibangun bertahun-tahun dan bisa runtuh dalam sekejap. Dan ketika ia sudah runtuh, tidak ada satu pun kebijakan moneter atau fiskal yang cukup cepat untuk membangunnya kembali.

Itulah mengapa menjaganya adalah pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai.