Barisan Kader Partai di Kursi Empuk BUMN

Langkah Erick Thohir kerap membetot perhatian publik, termasuk dalam urusan bongkar-pasang pejabat teras di sejumlah badan usaha milik negara. Salah satu yang termutakhir yakni ketika Menteri BUMN ini mengubah kompoisi petinggi PT Telkom Indonesia pekan lalu. Beberapa nama dari partai politik menghiasai perusahaan pelat merah tersebut.

Tentu ini bukan yang pertama. Pada awal masa jabatannya sebagai Menteri BUMN, dia mengantongi apresiasi masyarakat. Di antara aksi yang menarik perhatian yakni saat merombak direksi PT Garuda Indonesia yang terlibat penyelundupan Brompton. Dalam beberapa bulan, perombakan besar-besaran kemudian meluas ke belasan BUMN lain.

Punya latar belakang sebagai pengusaha, Erick memang berniat ‘bersih-bersih’. “Saya background-nya swasta, alhamdulillah Allah telah berikan suatu yang lebih buat saya. Mungkin sudah waktunya saya juga bersih-bersih,” kata Erick di Kementerian BUMN, tak lama setelah mulai bertugas, Rabu (23/10/2019) lalu.

Apakah ia berhasil membebaskan 142 perusahaan BUMN dari “belenggu” kepentingan politik? Setidaknya, para politisi hingga relawan pendukung kampanye Presiden Joko Widodo kini menduduki komisaris BUMN. Dari sektor energi, perbankan, konstruksi, hingga telekomunikasi tak luput dari keberadaan orang partai.

Yang baru terpilih adalah Rizal Mallarangeng dan Wawan Iriawan sebagai Komisaris Telkom. Rizal merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode kepengurusan 2019-2024. Pria asal Makassar ini merupakan adik dari Andi Mallarangeng. Berbeda dengan kakaknya yang bergabung dengan Partai Demokrat, Rizal memilih berteduh di bawah ‘pohon beringin’.

Sedangkan Wawan Iriawan dikenal sebagai kader Partai Nasdem. Dalam Kongres II Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran Jakarta, namanya masuk dalam kepengurusan partai periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Surya Paloh. Ia menjabat Sekretaris di Mahkamah Partai Nasdem.

(Baca: Tak Hanya Angkat Fajrin, Erick Thohir Rombak Total Manajemen Telkom)

Sebelumnya, yang sempat jadi sorotan adalah saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Punya gelar Sarjana Geologi, Ahok sendiri telah berkecimpung lama di dunia politik. Dia pernah menjadi kader dari Partai Golkar, Gerindra dan terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Setelah Ahok, Erick juga melantik Darmawan Prasodjo menjadi Wakil Direktur PT PLN (Persero). Darmawan diketahui pernah juga menjadi kader PDI-P.

Kemudian ada Triawan Munaf yang menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) itu juga merupakan penggagas gambar banteng moncong putih yang jadi simbol PDI-P.

Daftar ini masih akan panjang. Masuk sektor perbankan, di BRI ada nama Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen. Ia merupakan politikus PDI-P yang juga mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019. Ada juga Zulhanar Usman yang merupakan politisi dari Partai Hanura. Zulhanar mundur dari posisinya sebagai bendahara partai setelah menjadi Komisaris BRI.

(Baca Juga: Fadli Rahman, Komisaris Milenial Subholding Pertamina Hulu Energi )

Sedangkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, ada nama Pataniari Siahaan. Ia kader PDIP yang menjabat komisaris independen. Kemudian, ada Arif Budimanta yang didapuk menjadi Komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seperti Jokowi, ia juga merupakan politisi PDI-P.

Bagaimana kinerja bank-bank pelat merah tahun lalu? Berikut datanya:

Jika di sektor perbankan ada komisaris yang berasal dari partai politik, ada empat BUMN sektor konstruksi memiliki komisaris dari kalangan relawan. Keempat BUMN karya ini merupakan perusahaan konstruksi terbesar baik dari sisi aset maupun kapitalisasi pasar. Tiga di antaranya bahkan berstatus perusahaan publik.

Yang pertama, di PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP ada Andi Gani Nena Wea sebagai Presiden Komisaris. Sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Andi Gani aktif dalam penggalangan massa pada beberapa acara kampanye Jokowi.

Kemudian ada Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Waskita. Fadjroel yang menjadi relawan Jokowi sejak Pilpres 2014 kini juga menjadi Juru Bicara Presiden. Sebelum Waskita, Fadjroel pernah diangkat menjadi Komisaris Utama Adhi Karya.

Selain itu ada Viktor S Sirait yang menjabat Komisaris Waskita. Viktor merupakan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang mendukung Jokowi sejak maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014.

Dikutip dari laman resmi Waskita Karya, Viktor sudah menduduki posisi komisaris di BUMN karya itu sejak April 2015, hanya beberapa bulan setelah Jokowi menjadi presiden di periode pertama pemerintahannya. Viktor merupakan lulusan S1 Teknik Mesin ITB.

(Baca: Dicopot dari Adhi Karya, Jubir Jokowi Diangkat Jadi Komisaris Waskita)

Selanjutnya, di Hutama Karya ada Lukman Edy yang merupakan seorang politisi kawakan. Dia merupakan mantan Sekjen Partai PKB yang sempat menjabat sebagai Direktur Saksi Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Di PT Hutama Karya (Persero), Lukman tercatat menjabat sebagai wakil komisaris utama.

Bolehkah Kader Partai Jadi Komisaris BUMN?

Bagaimana sebenarnya ketentuan pemilihan komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN? Bolehkan kader partai menempati jabatan tinggi di BUMN?

Secara tertulis, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam bab II soal persyaratan berbunyi, “Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif,” demikian bunyi pasal tersebut.

Jadi, pengurus partai seharusnya mundur dari posisinya saat dipilih menjadi pejabat BUMN. Selain pengurus, boleh saja kader partai menduduki jabatan komisaris perusahaan pelat merah.

Bagaimanapun, Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip menyatakan bahwa Menteri BUMN seharusnya dapat membangun kepercayaan publik ke BUMN melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG), termasuk menangkal intervensi politik. “Bukan tidak boleh orang politik masuk, tapi agar intervensi politik itu tidak mengacaukan model bisnis yang sudah dibangun,” katanya.

Begitu pula ekonom Institute Development of Economics and Finance (INDEF) Abrar PG Talattov menyatakan, kader partai yang menjadi komisaris BUMN harus dapat memposisikan dirinya demi kepentingan perusahaan tersebut. “Kompetensi dan track record, pengalaman dan kredibilitas penting untuk membuat BUMN jauh dari kepentingan (pribadi atau golongan),” ujarnya.

Menanggapi kritik yang diarahkan padanya, Erick Thohir menekankan bahwa ada seleksi ketat dalam proses penilaian atau yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum seseorang dipilih menjadi direktur atau komisaris BUMN.

“Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership,” kata dia, Jumat kemarin (19/6) lalu.

Selain itu, Kementerian BUMN juga melibatkan Kementerian terkait yang berhubungan dengan sektor bisnis BUMN. Tak kalah penting, opini publik juga perlu didengar, terutama untuk perusahaan terbuka agar diterima pasar.

“Karena tidak mungkin BUMN Karya (misalnya) tidak punya hubungan baik dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar,” kata Erick.

Ia tak menampik pilihannya akan menuai pro dan kontra. “Semua keputusan tidak ada yang sempurna,” ujarnya.