Membedah Janji Manis Ganjar, Anies, dan Prabowo Dongkrak Ekonomi

• Ekonom dan pengusaha melihat tak banyak perbedaan pada visi misi tiga pasangan capres - cawapres di bidang ekonomi.
• Indonesia emas 2045 menjadi tolak ukur target-target ekonomi yang ingin dicapai para capres -cawapres.
• Dibutuhkan peta jalan industri  yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi sesuai harapan ketiga pasang kandidat

  ---

Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum dan mempublikasikan visi misinya. Janji ketiga pasangan ini di bidang ekonomi hampir serupa meskipun dalam angka yang berbeda-beda. 

Ganjar - Mahfud mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Anies - Muhaimin adalah “Indonesia Adil Makmur untuk Semua”, sedangkan Prabowo - Gibran mengusung visi “Menuju Indonesia Unggul”.

Dalam dokumen visi misi yang telah dipublikasikan ketiga pasangan tersebut, mereka menekankan pentingnya upaya untuk keluar dari jebakan negara kelas menengah dan menjadi negara maju pada 2045. Hal tersebut sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJN) 2025-2045.

Ketiganya menjanjikan pertumbuhan ekonomi di atas 5% jika terpilih dalam Pilpres 2024. Salah satu pasangan, Ganjar dan Mahfud bahkan cukup ambisius menjanjikan rata-rata  pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, serupa dengan janji Jokowi saat Pilpres 2009 yang belum pernah tercapai. 

Apa saja janji ketiga pasangan capres - cawapres di bidang ekonomi?

Janji Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

Dalam angka, Ganjar dan Mahfud adalah yang paling optimistis dibandingkan pasangan lainnya. Target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Anies dan Muhaimin jauh lebih moderat yakni rata-rata 5,5-6,5% per tahun pada 2025-2029. Sedangkan Prabowo dan Gibran menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% mulai 2025. 

Ganjar dan Mahfud menjanjikan 17 juta lapangan kerja baru per tahun. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi hanya 2,5% dan kemiskinan ekstrem dalam lima tahun memimpin jika terpilih.

Untuk mencapai target-target tersebut, Ganjar - Mahfud berjanji akan mendorong industrialisasi dan menargetkan rata-rata pertumbuhan industri mencapai 7-8%. Pasangan ini juga menjanjikan sejumlah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui program wajib belajar 12 tahun gratis, satu keluarga satu sarjana dan melipatgandakan anggaran riset dan penelitian. 

Di sisi lain, pasangan ini berencana untuk meneruskan proyek Ibu Kota Nusantara dan program keluarga harapan atau PKH dengan target lebih banyak yakni mencapai 15 juta kepala keluarga. 

Anies dan Muhaimin menjanjikan tambahan lapangan kerja baru lebih kecil yakni 15 juta per tahun. Penurunan kemiskinan menjadi 4% pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026. Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun dari 5,45% pada Februari 2023 menjadi 3,5%-4% jika keduanya terpilih. 

Pasangan ini pun berjanji akan lebih banyak mendorong lapangan kerja berkualitas dan menurunkan porsi pekerja sektor informal dari 60,23% pada Februari 2023 menjadi 50% pada 2029. Indeks ketimpangan juga diharapkan turun menjadi 0,36-0,37 pada 2029 dari saat ini 0388. 

Dalam dokumen visi misi, Prabowo dan Gibran tidak menjanjikan target pertumbuhan ekonomi jika terpilih secara gamblang. Namun, keduanya menyinggung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 6% hingga 7% yang dibutuhkan Indonesia mulai tahun 2025 untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045.

Prabowo dan Gibran juga tak menjabarkan berapa banyak lapangan pekerjaan yang akan tercipta jika keduanya menang meski menjanjikan lapangan kerja berkualitas. Sama seperti kedua pasangan lain, pasangan ini juga menjanjikan tingkat kemiskinan ekstrem menuju 0% dalam 2 tahun pertama pemerintahan dan kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6 persen di akhir 2029. Mereka menilai pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Keduanya juga berkomitmen untuk memperbaiki produktivitas perekonomian dengan tujuan memperbaiki angka Incremental Capital to Output Ratio (ICOR) hingga tata kelola utang. 

Kepala Ekonom David Sumual menilai, target rata-rata pertumbuhan ekonomi pasangan capres - cawapres yang mencapai di atas 6% tak mudah. Ia melihat, kondisi global masih akan melemah dalam 2-3 tahun ke depan. 

Namun demikian, menurut dia, target ekonomi di atas 5% memang dibutuhkan. Ini karena kemampuan pertumbuhan ekonomi menyerap lapangan kerja semakin minim. “Ada tantangan perkembangan teknologi dan otomatisasi,” kata dia kepada Katadata.co.id.

David mengatakan, tak sulit bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan di atas 5% karena konsumsi masyarakat yang besar. Namun, untuk dapat tumbuh 6% hingga 7%, pemimpin baru yang terpilih nantinya perlu meningkat porsi investasi menjadi 40% yang kini masih berada di bawah 30%.

“Saya perhatikan Cina, ketika tumbuh di atas 6%, porsi investasinya diperbesar,” ujar dia. 

Di sisi lain, David menilai, visi misi yang dipublikasikan tiga pasangan capres dan cawapres juga belum memberikan gambaran jelas terkait upaya mereka untuk membiayai program-program yang dijanjikan. “Banyak program kerja yang dijanjikan, tapi bagaimana pembiayaannya? Mendorong penerimaan negaranya seperti apa?,” katanya. 

Ketua Tim Pemenangan Ganjar - Mahfud Arsjad Rasjid yang sedang cuti dari posisi Ketua Kadin menjelaskan, Indonesia perlu tumbuh tinggi untuk menjadi negara maju. Namun, waktu yang dimiliki untuk tumbuh tinggi saat ini cukup sempit mengingat b0nus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada 2030 dan kemudian perlahan bergeser menjadi negara populasi menua dalam 10-15 tahun. 

"Kita tidak punya banyak waktu, jadi memang harus tumbuh tinggi dan memastikan menjadi negara maju," ujar Arsjad saat berbincang dengan Om Why dalam program baru podcast Katadata, Gultik-Pergulatan Politik yang dirilis Jumat (28/10).

Ia menjelaskan, bukan hal yang mustahil mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Beberapa daerah sudah membuktikan mampu tumbuh di atas 7%."Tinggal bagaimana  melaksanakan pemerataan," ujarnya.

Butuh Peta Jalan Industri 

Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencapai 7% sempat dijanjikan Presiden Joko Widodo saat kampanye pada Pilpres 2019. Salah satu strategi yang dijanjikan Jokowi kala itu adalah pembangunan infrastruktur secara masif. 

Meski pembangunan infrastruktur memang gencar dilakukan dalam satu dekade pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak pernah mencapai di atas 5%.

Ekonom senior Piter Abdullah melihat kegagalan Presiden Jokowi untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi meski berhasil membangun infrastruktur disebabkan oleh inefisiensi pada investasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio antara tambahan output dengan tambahan modal yang sangat tinggi. 

"Sekitar 6 sementara negara peer hanya dikisaran 4. Tingginya ICOR antara lain disebabkan masih maraknya korupsi (KKN) dan lemahnya penegakan hukum,” kata dia kepada Katadata.co.id.

Menurut Piter,  percepatan pertumbuhan ekonomi hanya  dapat dilakukan jika indonesia melakukan perubahan substantif pada sistem ekonomi untuk menurunkan tingkat ICOR. 

"Banyak sekali yang harus dilakukan. Tapi intinya, perbaiki sistem korup yang menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien. Ini syarat mutlak," ujarnya.

Ia menilai, target pertumbuhan ekonomi para capres - cawapres yang tinggi hanya dapat dicapai jika gal tersebut dilakukan. Ia.juga menekankan pentingnya mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7% untuk menjadi negara maju. 

Sementara itu, David Sumual menilai tak tercapainya pertumbuhan ekonomi 7% di masa pemerintahan Jokowi disebabkan karena Indonesia tak memiliki peta jalan industri yang jelas. 

"Perlu peta jalan kebiajakan industri. Infrastruktur sudah, tapi investasi belum. Kita juga harus fokus membangun ekosistem industri yang kita kuasai," kata dia. 

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Adhi Lukman juga menilai salah satu yang diharapkan pengusaha pada pemimpin yang akan datang adalah sinkronisasi regulasi dan kebijakan dari hulu dan hilir. Ini dibutuhkan untuk mendorong kontribusi industri terhadap ekonomi domestik.

"Kami ingin presiden dan wapres punya visi membangun industri sebagai lokomotif pembangunan dan mendorong sinkronisasi ke semua sektor. Kita bisa lihat Korea dan Jepang maju dengan menggandeng semua sektor industri," ujar Adhi kepada Katadata.co.id. 

Selain itu, Adhi berhara pasangan capres - cawapres yang terpilih dapat melanjutkan kebijakan pembangunan yang telah berjalan dan memastikan suasana kondusif agar ekonomi tak terganggu. "Di luar negeri juga perlu menjaga kedigdayaan Indonesia," kata dia.