Investasi Rp 20 T Bebani Peternak Rakyat: Ambisi Danantara dan Risiko Oligopoli

Kekhawatiran menyelimuti Eva Maryam (42), saat menerima informasi mengenai program pembangunan peternakan terintegrasi Rp 20 triliun yang digagas oleh Danantara Indonesia. Perempuan yang telah menjadi menggeluti budidaya ayam broiler selama hampir 20 tahun itu menilai, kebijakan tersebut akan menambah beban bagi peternak rakyat seperti dirinya.

Selama ini, peternak rakyat sudah dibayangi surplus produksi daging ayam broiler yang kerap membuat harga di tingkat peternak anjlok dan rugi. Eva merupakan salah satu dari segelintir peternak mandiri yang masih bertahan.

“Dulu kalau lihat daerah Tasikmalaya, itu pusat peternakan ayam mandiri, ada ribuan di sana. Sekarang sudah habis,” ujarnya pada Katadata.co.id, Rabu (11/2).

Beban peternak rakyat semakin berat seiring bermunculannya investor asing raksasa yang membangun usaha daging ayam dari hulu hingga hilir di Indonesia. Persaingan dengan pemilik modal besar membuat posisi peternak mandiri semakin terjepit. Kini, Eva khawatir kondisi itu bakal semakin memburuk dengan hadirnya peternakan terintegrasi buatan Danantara, yang diprediksi akan semakin menekan harga di pasar.

“Sebenarnya harga mulai membaik setelah ada MBG (program Makan Bergizi Gratis), Sudah jarang anjlok banget. Tapi kalau pemerintah mau bangun lagi, ya itu jadinya cuma menguntungkan satu pihak saja,” kata dia.​

Kondisi tersebut diamini oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Gabungan Organisasi Peternak Ayam Indonesia (GOPAN), Sugeng Wahyudi. Dia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kelebihan pasokan ayam. 

Data Badan Pusat Statistik pun menunjukkan bahwa Indonesia selalu surplus daging ayam selama 2020-2025. Pada 2025 Indonesia masih surplus daging dan telur ayam meskipun program MBG sudah berjalan.

Menurut perhitungan Sugeng, peternakan terintegrasi Danantara akan meningkatkan kapasitas indukan asal alias grand parent stock (GPS) dari 500 ribu menjadi 800 ribu dalam dua tahun ke depan. Hal ini akan membuat produksi daging ayam bertambah signifikan dan lebih besar dari permintaan rumah tangga, industri, serta program MBG.

Di sisi lain, Sugeng menilai program ini bisa menguntungkan pengusaha kecil jika menggunakan sistem yang tepat. Masuknya Danantara ke rantai industri hulu–hilir, mulai dari pabrik pakan, pembiakan alias breeding, produksi anak ayam atau day old chicken (DOC), hingga obat-obatan ternak, dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi peternak rakyat. Selama ini, ekosistem tersebut masih didominasi oleh pelaku usaha besar. 

“Dengan adanya ekosistem baru, ada peternak kecil, BUMN, dan rumah potong ayam, diharapkan tercipta skema closed loop yang lebih adil,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (9/2). 

Humas Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Ki Musbar Mesdi, menambahkan, rencana hilirisasi terintegrasi belum jelas secara rinci, termasuk BUMN mana yang akan ditunjuk. Ia mengingatkan, pembangunan industri yang terlalu berat di sektor hulu bisa memicu deflasi harga ayam dan telur, berisiko membuat peternak gulung tikar.

Menurutnya, pengembangan industri perunggasan perlu dilakukan bertahap dan terencana, menyesuaikan strategi jangka menengah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Intervensi dari Hulu ke Hilir

Pemerintah menyatakan proyek peternakan ayam terintegrasi senilai Rp 20 triliun bukan sekadar membangun pabrik, tapi bagian dari strategi hilirisasi industri unggas. Tujuannya utama adalah menstabilkan harga daging ayam dan telur, sekaligus memastikan pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap lancar. 

“Yang pertama, kita ingin harga stabil. Caranya adalah bergerak dari hulu, di pakan, vaksin, dan DOC. Tanpa itu, tidak mungkin harga konsumen dan peternak terkendali,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2).

Secara teknis, proyek ini dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir. Tahap hulu mencakup pembangunan pabrik pakan dan fasilitas breeding untuk produksi DOC. Pakan dan DOC ini kemudian didistribusikan ke peternak kecil yang menjadi mitra offtaker, sehingga produksi ayam bisa berjalan kontinu dan efisien.

Untuk menjangkau berbagai wilayah dan menyeimbangkan distribusi, Danantara menargetkan pembangunan 30 pabrik ayam di enam provinsi: Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kapasitas produksi, potensi sumber pakan lokal, dan akses logistik. 

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut proyek ini sebagai bagian dari enam proyek hilirisasi yang mulai dibangun pada Februari 2026. Investasi yang masif ini ditujukan untuk memperkuat industri ayam nasional sekaligus menjaga ketahanan pangan. 

Kebijakan Tidak Menyasar Masalah Utama

Pakar Kebijakan Publik dan Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai rencana Danantara masuk ke industri unggas menimbulkan pertanyaan besar. Menurutnya, industri ayam nasional sudah sering menghadapi fluktuasi harga akibat overproduksi; harga bisa naik saat momen tertentu, tapi biasanya turun di bulan-bulan biasa. 

Kehadiran investor besar seperti Danantara justru berpotensi menyingkirkan UMKM dan peternak kecil, karena akses modal yang tidak seimbang. Trubus menyarankan peran Danantara sebaiknya lebih sebagai offtaker, mendukung produk UMKM dan memastikan distribusi untuk program MBG, daripada menambah kapasitas produksi sendiri. Tanpa regulasi dan pengendalian harga yang tepat, risiko jatuhnya harga dan konflik industri tetap tinggi.

Pengamat Pertanian dari CORE Indonesia, Eliza Mardian, menekankan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan ayam dan telur. Masalah utama justru pada distribusi dan struktur pasar yang oligopolistik, di mana 2–3 perusahaan besar menguasai hampir 80% volume perdagangan, sehingga peternak kecil sulit bersaing. 

Menurut Eliza, investasi Rp20 triliun Danantara akan bermanfaat jika diarahkan melalui koperasi peternak, termasuk pemberian modal, pelatihan manajemen, transfer teknologi, dan akses offtaker. Jika mekanismenya keliru dan menguntungkan perusahaan besar, investasi ini justru memperparah oversupply, terutama di Jawa, dan kesejahteraan peternak lokal stagnan.

“Kalau kebijakan ini gagal, struktur pasar oligopolistik tidak akan terurai, peternak kalah saing, dan kesejahteraan mereka tidak meningkat. Investasi besar harus diarahkan agar benar-benar memberi manfaat bagi peternak lokal, bukan hanya memperkuat pemain besar,” tegas Eliza.

Di tengah gemerlap angka investasi dan janji hilirisasi industri, kenyataan yang dihadapi peternak kecil seperti Eva Maryam tetap tak berubah. Tanpa mekanisme yang benar, dana Rp 20 triliun Danantara berisiko mengulang kesalahan lama, yaitu memperbesar skala produksi tanpa memperbaiki kesejahteraan peternak lokal, sementara oligopoli pemain besar tetap menguasai pasar. Inilah titik kritis dari kebijakan ini, bahwa ambisi besar harus dibarengi strategi yang adil, atau seluruh ekosistem ayam nasional hanya akan semakin timpang.