Risiko Besar Intai Misi 8 Ribu Pasukan Perdamaian Indonesia di Gaza

Rencana Indonesia berpartisipasi dalam pasukan perdamaian di Gaza kian dekat. Ini setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana mengirim 8 ribu pasukan ke wilayah tersebut.

Rencana ini dibenarkan oleh Istana Kepresidenan hingga TNI. Pemerintah saat ini masih melakukan persiapan pengiriman pasukan. "Ada kemungkinan kita kurang lebih di angka 8 ribu (pasukan)," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Selasa (14/2).

 Dikutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar pada pertemuan pertama Dewan Perdamaian pada minggu depan. Dalam acara tersebut, Trump juga akan menjelaskan pembentukan pasukan stabilisasi 

Pertemuan tersebut rencananya akan dihadiri 20 negara. Prabowo juga telah menerima undangan pertemuan tersebut. "Iya, ada (undangan)," kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) Maruli Simanjuntak mengatakan, penentuan personel akan ditetapkan setelah ada arahan dari pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza.

"Unit Zeni, Kesehatan kami siapkan," kata Maruli di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (9/2).

Risiko Keamanan dari Pengiriman Pasukan

Pengiriman pasukan ini menjadi sorotan. Pakar mempertanyakan situasi Gaza yang masih belum kondusif hingga maksud dari keberadaan pasukan Indonesia di wilayah tersebut.

Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai rencana pengiriman prajurit TNI ke misi Dewan Perdamaian berisiko. Ini karena situasi di Gaza belum ditopang oleh gencatan senjata formal antara pasukan Israel dan Hamas.

Ia memandang konflik bersenjata masih berlangsung, sementara mandat misi tidak berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melainkan dari Dewan Perdamaian yang belum memiliki legitimasi internasional mapan. Kondisi tersebut dinilai dapat menempatkan prajurit Indonesia dalam situasi yang tidak menguntungkan.

"Pemerintah harus memastikan apa yang menjadi mandat dari pasukan Indonesia dan apa jaminan pasukan Indonesia tidak mendapat serangan dari Israel," kata Hikmahanto saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Jumat (13/2).

Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 23 Tahun 2020 tentang kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia mengatur pengerahan pasukan TNI harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam operasi perdamaian PBB.

Dewan Keamanan PBB sebenarnya telah memberikan lampu hijau atas pembentukan Dewan Perdamaian dan rencana masuknya pasukan stabilisasi internasional sementara di Gaza. Ini setelah 13 anggota DK PBB menyatakan dukungan dalam voting yang dilakukan pada 17 November 2025.

Meski demikian, dalam setiap penugasan, kehadiran pasukan TNI harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para pihak yang bertikai di wilayah konflik. Selain itu, pasukan wajib menjaga sikap netral dan tetap berdiri sebagai kekuatan netral.

Pengamat pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, posisi Indonesia bisa menjadi risiko karena penempatan pasukan harus disetujui Israel. Tak hanya itu, kemungkinan TNI ditempatkan di titik strategis seperti Rafah juga bisa membawa kemungkinan eskalasi meningkat.

"Rafah itu check point (pos pemeriksaan). Kalau TNI di sana, maka kontrol Israel akan terputus. Dampaknya gangguan ke warga Gaza (oleh Israel) bisa meningkat," kata Fahmi kepada Katadata.co.id, Jumat (13/2).

Netralitas Indonesia

Sisi netralitas TNI di Gaza juga menjadi sorotan. Hikmahanto juga menyoroti potensi pelanggaran prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenhan Nomor 23/2020.

Menurutnya, operasi perdamaian hanya dapat berjalan jika seluruh pihak yang bersengketa menyepakati kehadiran pasukan dan mandat yang dijalankan, termasuk apabila terdapat tugas pelucutan senjata.

Tanpa konsensus, pelucutan senjata tidak dapat dilakukan karena akan menggeser operasi perdamaian menjadi pemaksaan perdamaian yang sarat risiko konflik terbuka.

Ia memperingatkan bahwa apabila prajurit Indonesia ditempatkan dalam situasi harus berhadapan langsung dengan salah satu pihak, khususnya Hamas.

"Misalnya ternyata tentara kita diminta untuk melucuti senjata Hamas. Berarti tentara kita berhadapan langsung dengan Hamas. Itu bisa membuat rakyat marah," ujarnya.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona menilai pengiriman ribuan personel TNI ke dalam misi Dewan Perdamaian bisa memiliki keuntungan sekaligus risiko.

Keuntungannya, pengerahan pasukan dapat menguatkan posisi tawar diplomatik Indonesia, meningkatkan pengalaman operasional TNI, serta penguatan citra Indonesia sebagai negara yang aktif menjaga perdamaian dunia.

Namun, ia juga menyoroti potensi kerugian politik dan keamanan, termasuk risiko polarisasi opini publik di Indonesia. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah berhati-hati dalam menentukan sikap terkait pengiriman pasukan.

"Jika tidak dikelola bisa mengarah ke macam-macam, salah satunya soal keberpihakan ke pihak mana," kata Afrimadona lewat sambungan telepon pada Jumat (13/2).

Sorotan terhadap netralitas Indonesia muncul usai Israel memastikan diri masuk Dewan Perdamaian. Kementerian Luar Negeri mengatakan keikutsertaan Israel tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel.

Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mawengkang, mengatakan, keikutsertaan Indonesia didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).

“Keanggotaan negara manapun tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” kata Yvonne dalam keterangan tertulis pada Kamis (12/2).

Sedangkan Khairul Fahmi memprediksi Israel mau tidak mau harus menerima TNI di Gaza. Ini karena adanya kemungkinan Trump menekan negara tersebut demi mendapatkan simpati negara-negara Muslim. "Kebutuhan Trump berbeda dengan Israel," katanya.

Sedangkan Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita mengatakan, prajurit yang akan dikirim ke Gaza adalah anggota yang pernah bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Sebab, prajurit tersebut dinilai telah berpengalaman dari sisi medan dan cara berkomunikasi di Timur Tengah.

"Jadi, kami tidak akan mengirimkan satuan-satuan yang belum pernah bertugas di Timur Tengah," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2).

Sorotan Terhadap Misi Besar

Afrimadona menilai jumlah 8 ribu prajurit merupakan kontribusi yang sangat besar jika dilihat dari proporsionalitas misi perdamaian. Ini karena, dalam banyak misi PBB, total pasukan internasional biasanya mencapai 10 ribu hingga 14 ribu personel.

Jika akhirnya mengirimkan 8 ribu pasukan, berarti kontribusi Indonesia hampir menyamai mayoritas kekuatan misi secara keseluruhan.

Saat ini Indonesia telah mengirimkan ratusan personel TNI dalam sejumlah misi internasional. Angka terbesar pasukan yang menjadi bagian dari UNIFIL yaitu sebanyak 868 orang.

Jika TNI mengirim 8 ribu pasukan ke Gaza, ini akan menjadi penugasan terbesar Indonesia dalam misi internasional. Afrimadona melihat pengiriman pasukan dalam jumlah besar dapat dibaca sebagai sinyal komitmen politik pemerintah terhadap isu Palestina dan konflik Gaza.

Dari sudut pandang diplomasi publik, langkah tersebut dinilai relevan untuk menunjukkan kepedulian dan keberpihakan moral Indonesia kepada rakyat Palestina.

"Dengan wilayah konflik yang tidak terlalu luas, jumlah 8 ribu prajurit itu relatif besar sebenarnya. Tetap kalau melihat dari kebutuhan stabilisasi pasca konflik, mungkin ini juga relevan," Afrimadona.

Khairul Fahmi memprediksi pengiriman pasukan akan berlangsung secara bertahap. Menurutnya, angka 8 ribu pasukan kemungkinan adalah kapasitas maksimal yang disiapkan pemerintah.

Meski demikian, ia menganggap wajar pengiriman pasukan dalam jumlah besar. Apalagi situasi Gaza saat ini masih berkonflik sehingga tak akan sederhana bagi personel militer.

"Tantangannya multidimensi, meliputi pemulihan stabilitas keamanan, perlindungan sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan layanan dasar. Kebutuhannya beragam," kata dia.

 Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan, pengiriman pasukan adalah bagian dari langkah Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina serta memperjuangkan nilai kemanusiaan.

Meski demikian, mereka juga berharap pemerintah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga internasional agar misi berjalan sesuai aturan global. "Dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru di mata dunia," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Jumat (13/2).

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menentukan jumlah pasti personel yang akan dikirim ke Gaza. Donny mengatakan, kemungkinan jumlah pasukan yang dikirim sebanyak 600 dan bukan 8 ribu.

"Intinya, kami sudah menyiapkan prajurit untuk sewaktu-waktu diberangkatkan. Kami tinggal menunggu perintah dan koordinasi waktu keberangkatan," kata Donny di Gedung DPR, Selasa (10/2).

Dengan kondisi itu, Khairul Fahmi meminta TNI untuk menjaga kedisiplinan dan komunikasi.  Ini karena misi ke Gaza memiliki tantangan yang lebih besar ketimbang pengerahan pasukan perdamaian ke wilayah lain.

"Gangguan keamanan akan nyata. Keterampilan komunikasi dan negosiasi harus lebih baik untuk berdialog," katanya.