Balada Target Utang Jumbo Purbaya Kala Penjualan ORI029 Sepi Peminat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditaksir harus mencari utang lebih dari Rp 1.600 triliun pada tahun ini, yang separuhnya dibutuhkan untuk membayar utang jatuh tempo. Target ini menghadapi tantangan di tengah penjualan ORI029 yang meleset dari target dan indikasi melemahnya permintaan dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) awal tahun ini. 

Berdasarkan dokumen Strategi Portofolio Utang Jangka Menengah (SPPUJM) 2026-2030, pemerintah menetapkan penerbitan utang baru minimal 70% harus dilakukan dalam denominasi rupiah. Mayoritas atau minimum 75% harus mengggunakan tingkat bunga tetap dan mayoritas atau minimum 65% harus dengan tenor minimal 3 tahun.

Dengan strategi tersebut, penerbitan surat berharga ritel seperti obligasi ritel atau ORI menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menarik utang. Selama ini, penerbitan ORI konsisten menarik minat investor ritel.

ORI007 misalnya, bahkan mencatatkan oversubscribe hingga pemerintah beberapa kali menaikkan kuota penjualan. Obligasi ritel itu dijual pada 2010 dengan kupon hingga 7,95%. 

Namun kondisi jauh berbeda terjadi pada ORI029. Berdasarkan data yang dipublikasikan salah satu mitra distribusi ORI029, PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) hingga periode akhir penawaran,  ORI029 tenor 3 tahun dengan imbal hasil 5,45% hanya terserap sebesar 73,22% dari total kuota yang disediakan pemerintah, sedangkan ORI029 tenor 6 tahun dengan imbal hasil 5,8% hanya terserap sebesar 34,95%.

Hasil lelang surat utang pada pertengahan bulan ini juga menunjukkan penawaran yang melemah meski total utang yang ditarik pemerintah lebih besar dari target indikatif.  Pemerintah menarik utang mencapai Rp 40 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2), lebih besar dari target Rp 33 triliun. 

Kupon yang ditawarkan pemerintah dalam lelang tersebut mencapa 4,6% hingga 6,67%. 

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan, total penawaran yang masuk sebesar Rp 63.061 triliun. Angka ini lebih kecil dari penawaran yang masuk dalam lelang sebelumnya pada 3 Februari 2025 sebesar Rp 76,58 triliun, dan semakin turun dibandingkan lelang 20 Januari 2026 sebesar Rp 82,9 triliun. 

Mengapa ORI029 Tak Laris?

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelaskan, tak terpenuhinya target penjualan ORI029 ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya karena tidak adanya Surat Berharga Negara (SBN) ritel yang jatuh tempo selama periode penawaran ORI029, sehingga tidak terjadi reinvestasi dari investor ritel yang sudah ada.

“Tidak adanya SBN Ritel yang jatuh tempo membuat dana yang masuk ke ORI029 sepenuhnya fresh money. Meski secara nominal terlihat lebih rendah, minat investor ritel terlihat masih cukup besar,” kata Suminto kepada Katadata, dikutip Senin (23/2). 

Selain faktor tersebut, kondisi musiman juga menekan minat pembelian. Masa penawaran ORI029 bertepatan dengan periode long weekend, serta mendekati bulan Ramadan dan perayaan Imlek. Situasi ini, menurut dia, mendorong rumah tangga untuk meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga alokasi dana ke instrumen investasi menjadi lebih terbatas.

Meski penjualan ORI029 terbilang sepi, pemerintah tetap optimistis terhadap prospek penerbitan SBN ritel sepanjang 2026. Kemenkeu menilai struktur SBN ritel yang variatif baik dari sisi jenis kupon, tenor, maupun waktu penerbitan masih mampu menjawab kebutuhan investor dengan profil yang beragam.

Ia menilai, SBN Ritel masih memiliki prospek yang cukup baik. Instrumen ini, menurut dia, memberikan alternatif investasi yang aman, mudah diakses, dan semakin relevan bagi generasi muda yang mulai membangun dan mendiversifikasi portofolio investasinya.

Sedangkan terkait penurunan penawaran dalam beberapa lelang surat utang beberapa waktu terakhir, menurut dia, masih dalam jumlah sangat mencukupi. Ia menilai, selama Januari dan Februari lelang SBN masih sangat kuat. Bid to cover ratio lelang SUN masih mencapai 2,2 kali, sedangkan SPSN mencapai 3,8 kali. 

"Penawaran yang masuk saat lelang memang sedikit turun, tetapi ini lebih bersifat sesional karena akan memasuki masa Ramadan dan Lebaran, di mana investor khususnya perbankan tentu memerlukan likuiditas untuk persiapan Ramadan dan Lebaran," kata dia. 

Head of Fixed Income Research. Mandiri Sekuritas ·Handy Yunianto menjelaskan, kupon yang lebih rendah dari ORI seri sebelumnya tentu berpengaruh pada permintaan. Selain ada faktor lain yang menyebabkan tak terserapnya ORI029, yakni tak adanya SBN ritel yang jatuh tempo dan partisipasi ritel yang memang terlihat menurun pada produk obligasi negara sejak 2025.

"Investor ritel cenderung melakukan realokasi aset ke instrumen lain seperti saham dan emas yang mencatatkan kinerja signifikan tahun lalu," kata Handy kepada Katadata.co.id.

Investasi saham memberikan imbal hasil yang menjanjikan pada tahun lalu. Indeks Harga Saham Gabungan IHSG melesat 22% sepanjang tahun lalu. Kupon yang ditawaran ORI029 juga masih berada di bawah deposito sejumlah bank digital, yang berani mematok bunga 6% hingga 7,5%.

Sementara itu, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai penurunan outlook turut memengaruhi appetite investor. Dinamika domestik dalam satu hingga satu setengah bulan terakhir juga berkontribusi terhadap meningkatnya kehati-hatian investor, sehingga permintaan pada lelang obligasi menjadi lebih terbatas.

Kebutuhan Utang Jumbo Pemerintah dan Posisi Kritis APBN 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp 832 triliun yang digunakan untuk menambal defisit. Sedangkan total utang jatuh tempo pada 2026 berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun lalu mencapai sekitar Rp 833 triliun sehingga pembiayaan utang bruto mencapai Rp 1.655 triliun.

Target pembiayaan utang pemerintah meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai Rp 715,5 triliun. Meski demikian, realisasi pembiayaan utang pada bulan pertama tahun ini tercatat sebesar Rp 127,3 triliun, justru turun dibandingkan Januari 2025 sebesar Rp 153,33 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan, perkembangan realisasi ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan keuangan kas pemerintah dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Menurut dia, Pemerintah menerapkan disiplin yang strategis dan adaptif dalam pengelolaan pembiayaan.

“Dengan disiplin yang strategis dan adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN serta menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah,” ujarnya.

Kebutuhan pembiayaan utang pemerintah pada tahun ini merupakan yang terbesar setelah era pandemi Covid-19. Hal ini seiring dengan besarnya kebutuhan belanja negara yang mencapai Rp 3.621,2 triliun, terbesar dalam sejarah berdasarkan catatan Katadata.co.id.

Pemerintah membutuhkan dana besar untuk membiayai beragam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dua di antaranya yang membutuhkan anggaran besar adalah program Makanan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. 

Alokasi program MBG mencapai Rp 336 triliun pada tahun ini. Sedangkan untuk Kopdes Merah Putih, pemerintah pada kuartal I 2026 ini saja, berencana mengalokasikan anggaran Rp 90 triliun dari dana desa untuk membiayai pembangunan bangunan koperasi desa tersebut. 

 Wijayanto Samirin menilai, defisit APBN 2026 berpotensi menembus 3% terhadap PDB jika peemerintah mengurangi belanja. Hal ini karena target penerimaan perpajakan pada 2026 dipatok terlalu tinggi, yakni tumbuh 21%, yang diprediksi sulit tercapai. 

"Solusi utama adalah penghematan pengeluaran untuk program prioritas yang besar, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih," ujar dia.