Tenang di Permukaan, Rapuh di Dalam: Krisis Energi Mengintai Indonesia

Sejumlah negara telah menghadapi kekosongan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan membatasi konsumsi energi di tengah eskalasi konflik global. Namun di Indonesia, tanda-tanda krisis itu belum tampak. Pasokan BBM masih relatif aman dan harga bahan bakar subsidi masih ditahan pemerintah sehingga tidak mengalami kenaikan.

Namun, apakah ketenangan ini benar-benar mencerminkan ketahanan energi Indonesia, atau sekadar jeda sebelum tekanan datang?

Sejumlah Negara Mulai Antisipasi Krisis Energi

Lonjakan harga energi global dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dibalas dengan penutupan Selat Hormuz. Penutupan jalur strategis yang menjadi rute distribusi sekitar sepertiga pasokan minyak dan gas dunia ini berdampak pada gangguan pasokan energi dan komoditas di berbagai negara. 

Berdasarkan data Global Petrol Prices, harga BBM jenis bensin tercatat naik di 106 negara setelah sekitar tiga pekan konflik berlangsung. Kenaikan paling tinggi terjadi di Filipina, yakni mencapai 54,2% per 23 Maret 2026 dibandingkan sepekan sebelum perang meletus pada 23 Februari 2026. Sementara di India, antrean warga mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Filipina menjadi salah satu negara pertama yang mengumumkan status darurat energi nasional di tengah konflik Timur Tengah pada Rabu (25/3). Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. memerintahkan Kementerian Energi negaranya untuk menerapkan langkah-langkah terkoordinasi guna memastikan ketersediaan energi bagi sektor pangan, industri, dan transportasi.

Sejumlah negara Asia Tenggara lain juga mulai mengambil langkah penghematan energi. Thailand, misalnya, menghentikan ekspor energi kecuali ke Laos dan Myanmar, serta menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai pemerintah dan BUMN.

Kebijakan WFH juga diterapkan di negara lain seperti Vietnam, Sri Lanka, dan Filipina untuk menekan konsumsi energi. Di sektor transportasi, sejumlah maskapai di Vietnam, Filipina, dan Malaysia mulai mengkaji penghentian operasional pada beberapa rute penerbangan. Selain itu, berbagai kampanye efisiensi energi juga digencarkan, mulai dari pembatasan penggunaan lift dan pendingin ruangan di kantor pemerintahan di Thailand, hingga imbauan mandi lebih singkat di Korea Selatan.

Indonesia Rentan tapi Lambat Mengantisipasi

Berbeda dengan sejumlah negara tersebut, pemerintah Indonesia sejauh ini belum menunjukkan langkah nyata untuk mengantisipasi krisis pasokan energi. Pemerintah lebih banyak mengeluarkan pernyataan mengenai keamanan pasokan energi domestik dan juga janji tidak menaikkan BBM subsidi hingga lebaran.

Di tengah risiko yang mulai meningkat, pemerintah Indonesia baru mengkaji langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengantisipasi krisis energi. Kebijakan tersebut masih menunggu arahan Presiden sehingga belum bisa diterapkan secara resmi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah mendorong pemangkasan perjalanan dinas kepala daerah sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut menjadi pelengkap dari rencana penerapan skenario work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, penghematan energi di lingkungan perkantoran juga mulai didorong.

“Kita bisa gunakan mekanisme pada waktu Pandemi Covid-19 lalu. Misalnya, jangan meninggalkan kantor saat kondisi lampu dan AC masih hidup,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (25/3).

Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pemerintah juga tengah mengkaji efisiensi anggaran Kementerian dan sejumlah lembaga lainnya. Kebijakan itu termasuk efisiensi terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dipangkas dari enam hari menjadi lima hari sepekan. Dia juga mendukung wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah.

“Setuju, itu  bagus, gajinya sudah kegedean,” kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (19/3). Meski begitu, Purbaya menyatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan angka pasti terkait besaran nominal pemangkasan gaji pejabat tinggi negara.

Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kondisi pasokan energi nasional masih relatif aman karena ditopang produksi dalam negeri.

Indonesia masih memproduksi sekitar 600 ribu barel minyak mentah per hari, yang setelah diolah di kilang menghasilkan sekitar 400 ribu barel per hari. Produksi ini menjadi penyangga di tengah kebutuhan impor BBM yang mencapai sekitar 1,2 juta barel per hari.

“Secara pasokan sesungguhnya masih aman,” ujar Fahmy kepada Katadata, Rabu (25/3).

Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya tanpa tekanan. Ketergantungan tinggi terhadap impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi global. Cadangan operasional BBM Indonesia juga hanya 21 hari, jauh di bawah standar internasional selama 90 hari.

Di sisi lain, pemerintah juga masih menahan harga BBM bersubsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia, yang berpotensi menambah beban anggaran negara. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor membuat Indonesia rentan terhadap lonjakan harga minyak global, terutama jika konflik geopolitik berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Naikkan Harga BBM Subsidi atau Ambil Risiko Fiskal?

Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai tekanan terbesar justru berada pada sisi fiskal. Menurutnya, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga BBM atau menambah beban subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Jika krisis energi terjadi, dampaknya defisit anggaran akan semakin melebar, pertumbuhan ekonomi terganggu, dan masyarakat paling bawah yang paling menderita karena daya beli menurun,” ujarnya.

Sejumlah proyeksi menunjukkan ketahanan energi Indonesia sangat bergantung pada perkembangan konflik global dalam beberapa bulan ke depan. Hadi memperkirakan Indonesia masih dapat bertahan hingga enam bulan ke depan, dengan asumsi harga minyak berada di kisaran US$90 per barel.

Menurutnya, dalam skenario tersebut, tambahan beban subsidi masih relatif dapat dikelola melalui penyesuaian anggaran. Namun, jika konflik berkepanjangan dan harga minyak terus meningkat, ruang fiskal pemerintah akan semakin tertekan.

Perbedaan proyeksi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi Indonesia saat ini masih bersifat sementara dan sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Jika konflik mereda, tekanan terhadap harga energi berpotensi menurun. Namun sebaliknya, eskalasi yang berlanjut dapat mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih drastis, mulai dari pembatasan konsumsi energi hingga penyesuaian harga BBM.

Tinggal Menunggu Waktu

Tekanan krisis energi global juga mulai dirasakan pelaku usaha di dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyebut kenaikan harga energi telah mendorong peningkatan biaya produksi, terutama pada komponen energi dan logistik yang paling sensitif terhadap dinamika geopolitik.

“Lonjakan harga minyak mulai memberikan tekanan langsung pada biaya produksi. Di saat yang sama, gangguan jalur logistik global juga meningkatkan biaya distribusi serta menyebabkan keterlambatan pengiriman,” ujarnya.

Selain itu, tekanan juga dirasakan pada bahan baku impor, khususnya bagi industri yang bergantung pada komoditas seperti gula, gandum, dan kedelai, serta bahan penunjang seperti plastik untuk kemasan. Kondisi ini membuat tekanan biaya menjalar ke berbagai sektor, seiring eratnya keterkaitan rantai pasok global.

Shinta mengatakan pelaku usaha masih berupaya menahan kenaikan harga di tingkat konsumen untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, kemampuan tersebut dinilai memiliki batas, terutama jika tekanan biaya berlangsung dalam jangka panjang.

Indonesia mungkin belum merasakan krisis energi seperti negara lain hari ini. Namun, ketergantungan pada impor, tekanan harga global, dan beban subsidi yang terus membesar menunjukkan bahwa ketahanan tersebut berdiri di atas fondasi yang rapuh. Jika gejolak tak segera mereda, krisis bukan lagi soal kemungkinan, melainkan tinggal menunggu waktu.