Ambisi Dominasi AI Mempertajam Konflik Ekonomi Antarnegara

Dunia menghadapi lonjakan risiko konfrontasi geoekonomi seiring memanasnya persaingan antarnegara. Ambisi negara-negara mendominasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai semakin memperkuat rivalitas, mendorong penggunaan kebijakan ekonomi sebagai alat untuk menekan pesaing.

Laporan Risiko Global 2026 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) pada 14 Januari 2026 memberikan peringatan tegas bahwa konfrontasi geoekonomi kini menjadi risiko nomor satu yang paling ditakuti para pemimpin dunia.

Dari survei terhadap lebih dari 1.300 pemimpin pemerintahan, bisnis, dan akademisi, 18% responden menyebut konfrontasi geoekonomi sebagai risiko paling berpotensi memicu krisis global pada 2026. Posisinya naik dua tingkat dibandingkan 2025, dan menggeser konflik bersenjata antarnegara ke posisi kedua.

WEF mendefinisikan konfrontasi geoekonomi sebagai penggunaan alat-alat ekonomi, seperti sanksi, tarif, kontrol ekspor, dan pembatasan investasi, untuk mencapai tujuan geopolitik. Ini adalah peperangan di mana rantai pasokan dijadikan senjata, regulasi dirancang untuk melemahkan pesaing, dan akses ke teknologi dijadikan hak istimewa yang dikontrol negara.

"Itu adalah ketika alat kebijakan ekonomi pada dasarnya menjadi senjata daripada dasar kerja sama," kata Direktur Pelaksana Pertemuan Tahunan WEF Saadia Zahidi dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, pada Januari. WEF menyebut era saat ini sebagai ‘Age of Competition’, ketika konfrontasi menggantikan kolaborasi.

AI dinilai menjadi salah satu alasan konfrontasi geoekonomi. “Kenapa AI bisa menjadi risiko terbesar konfrontasi geoekonomi? Konfrontasi ini tidak terlepas dari upaya penguasaan terhadap seluruh ekosistem AI," ujar Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Edwin Hidayat dalam acara diskusi IDE Katadata Future Forum 2026 bertajuk ‘Menuju Visi Kecerdasan Artifisial: Penguatan Tata Kelola AI’ di Jakarta, Rabu (15/4).

Edwin merujuk pada teori ‘lima lapisan kue’ yang diungkapkan oleh CEO Nvidia Jensen Huang sebagai berikut:

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati juga menyampaikan, instrumen perdagangan dan teknologi saat ini dimanfaatkan negara-negara sebagai senjata strategis. Kondisi ini, kata dia, akan mendatangkan beberapa gejolak, utamanya seperti harga-harga komoditas penting.

Pada Oktober 2022 misalnya, BIS atau Bureau of Industry and Security Kementerian Perdagangan AS mengeluarkan aturan komprehensif yang membatasi ekspor semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur terkait ke Cina.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat bahwa strategi AS dirancang secara bertingkat, yakni memblokir akses langsung ke cip canggih, menolak perangkat lunak (software) dan mesin yang dibutuhkan untuk mendesain dan memproduksi cip, kemudian menghalangi lokalisasi dengan mempersulit akses ke komponen penting pembuat mesin produksi cip.

Strategi AS mendapat ujian berat pada Januari 2025, ketika startup AI Cina DeepSeek merilis model R1 yang performanya setara dengan model terbaik Amerika Serikat, dan dilatih menggunakan cip yang belum sempat diblokir.

Brookings Institution menyebut DeepSeek sebagai ‘burung kenari di tambang batu bara’ yang memperingatkan bahwa ada batas seberapa jauh kontrol ekspor bisa menghambat inovasi Cina.

Tiongkok merespons bukan dengan inovasi semata, tetapi juga menggunakan dominasinya atas mineral kritis sebagai senjata balas. Pada 3 Desember 2024, Beijing mengumumkan larangan total ekspor galium, germanium, dan antimon ke AS, mineral vital untuk produksi cip generasi lanjut. Langkah ini dilakukan sehari setelah AS menambahkan 140 perusahaan Cina ke Entity List.

Menurut CSIS, Tiongkok menguasai 98% produksi galium primer dunia, monopoli yang memberi Beijing leverage nyata untuk menghentikan pasokan ke pasar hilir. Harga galium di Rotterdam melonjak lebih dari 150% setelah kontrol itu diterapkan.

Peneliti senior di Inisiatif Demokrasi dan Teknologi Mark Scott mengatakan, seiring dengan semakin sentralnya peran AI dalam prospek ekonomi suatu negara, para pembuat kebijakan nasional kemungkinan akan berupaya menerapkan kontrol yang lebih besar atas infrastruktur digital yang penting, mencakup daya komputasi, penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud), mikrocip, dan regulasi.

Bagi kekuatan digital terbesar di dunia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina, dorongan untuk mengendalikan infrastruktur ini kemungkinan akan berkembang menjadi pertempuran ‘tumpukan AI’, pendekatan yang semakin bertentangan tentang bagaimana infrastruktur digital inti yang memungkinkan kecerdasan buatan berfungsi di dalam dan luar negeri.

‘Rencana Aksi AI’ AS, yang diterbitkan pada Juli 2025, menjadikan kebijakan resmi pemerintah federal untuk mengekspor teknologi AI AS ke negara-negara pihak ketiga, termasuk melalui potensi dukungan pendanaan dari Departemen Perdagangan AS agar pemerintah lain dapat membeli produk dari perusahaan seperti Microsoft, OpenAI, dan Nvidia.

Komisi Eropa telah mengalokasikan miliaran euro untuk apa yang disebut gigafactory AI, atau infrastruktur komputasi berkinerja tinggi, dari Estonia hingga Spanyol.  Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok mendesak perusahaan-perusahaan lokal untuk meninggalkan pengetahuan AI Barat dan sebagai gantinya mengandalkan alternatif domestik dari perusahaan seperti Alibaba atau Huawei.

Selain itu, data yang merupakan ‘bahan baku AI’ kini menjadi aset strategis. Aliran data lintas-negara yang dulunya tampak rutin kini menghadapi pengawasan yang lebih ketat atau pembatasan langsung di bawah panji ‘kedaulatan digital’.

WEF dalam artikel bertajuk ‘AI Geopolitics and Data in the Era of Technological Rivalry’ pada Juli 2025, menyebutkan pemerintah dari Uni Eropa hingga Cina menerapkan UU untuk menjaga data sensitif tetap berada di dalam negeri, memecah komputasi awan yang dulunya tanpa batas menjadi silo-silo nasional. Banyak negara khawatir bahwa mengizinkan data diproses di luar negeri dapat membuat mereka rentan terhadap pengawasan atau pengaruh asing, sehingga teknologi terjalin dengan keamanan nasional.

WEF memperingatkan bahwa persaingan antar-negara mendorong terciptanya fragmentasi ekosistem teknologi global, yakni AS dengan sekutunya, serta Cina dengan strategi Digital Silk Road-nya.

“Aturan dan institusi yang telah lama menopang stabilitas, kini terancam di era baru ketika perdagangan, keuangan, dan teknologi digunakan sebagai senjata pengaruh,” demikian dikutip dari laman resmi WEF. Hanya 6% responden yang percaya bahwa tatanan multilateral berbasis aturan yang selama ini ada akan bangkit kembali.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar dominasi teknologi, melainkan arah tatanan global ke depan. Ketika AI menjadi arena utama persaingan, konfrontasi geoekonomi berisiko semakin intens dan berkepanjangan.

Pertanyaan besarnya adalah: apakah strategi saling membatasi ini benar-benar akan memperkuat posisi masing-masing negara, atau justru mempercepat fragmentasi global? Ketika AI dijadikan alat kekuatan dan kebijakan ekonomi berubah menjadi senjata, dunia berisiko terjebak dalam siklus konfrontasi tanpa akhir, skenario yang telah diingatkan oleh WEF.