Luka Dalam IHSG dan Rupiah: Mengapa Pasar RI Jadi yang Terburuk di Dunia?

Pasar keuangan Indonesia menghadapi salah satu periode terberat sejak krisis pandemi Covid-19. Dalam beberapa bulan terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sama-sama mengalami tekanan hebat. Fenomena ini memunculkan istilah baru di kalangan pelaku pasar global yang disebut "Sell Indonesia".

Meski pada Selasa (9/6) kemarin IHSG berhasil bangkit dengan lonjakan 7,57% ke level 5.746,65, penguatan tersebut belum mampu menghapus luka dalam yang telah terjadi sejak awal tahun. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan IHSG masih terkoreksi 33,54% secara tahun berjalan (year to date/ytd). Bahkan sebelum rebound tersebut, indeks sempat terjun ke kisaran 5.300 dan kehilangan hampir 40% nilainya dari level puncak.

Kondisi itu menempatkan pasar saham Indonesia sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Data perbandingan bursa global menunjukkan, IHSG mencatat penurunan terdalam di kawasan ASEAN dan termasuk yang paling buruk secara global sepanjang tahun berjalan. Ketika bursa Thailand masih mampu menguat 25,76% ytd, Jepang naik 29,95% ytd, Taiwan melonjak 54,35% ytd, dan Korea Selatan bahkan melesat 92,14% ytd, IHSG justru terperosok lebih dari 33% ytd.

Mengutip laporan statistik di laman resmi BEI, hingga penutupan perdagangan Selasa (9/6) kemarin, kinerja IHSG hingga pertengahan tahun ini berada di posisi paling buncit di antara enam pasar utama Asia Tenggara (Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia). Sementara di Asia Pasifik, performa IHSG juga berada di urutan terakhir dari 13 negara yang didata. Adapun di level global, kinerja IHSG berada di urutan 35 dari 35 negara yang diperbandingkan.

Tekanan tidak hanya terjadi di pasar saham. Rupiah juga terus melemah hingga mendekati Rp 18.200 per dolar AS, bahkan sempat mencetak rekor terendah sepanjang sejarah. Pelemahan simultan pada pasar saham dan mata uang biasanya menjadi sinyal bahwa investor sedang melakukan penilaian ulang terhadap risiko suatu negara.

Analis pasar modal Hendra Wardana menyebut kondisi tersebut sebagai proses repricing risk, yakni penyesuaian ulang premi risiko Indonesia di mata investor global. "Pasar tidak hanya melihat prospek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menilai tingkat risiko yang harus ditanggung investor. Saat ini, perhatian utama tertuju pada kepastian arah kebijakan, keberlanjutan fiskal, stabilitas nilai tukar, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar," ujarnya kepada Katadata, pada awal pekan ini.

Arus keluar modal asing menjadi bukti nyata perubahan persepsi tersebut. Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat, mencatat nilai jual bersih (net sell) investor asing sejak awal tahun telah melampaui Rp 70 triliun untuk pasar reguler saja. Angka itu menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Sebagai perbandingan, rekor sebelumnya hanya berkisar Rp 50 triliun pada 2023, dan itu pun terjadi dalam satu tahun penuh (full year).

Menurut Teguh, penurunan hampir 40% yang terjadi pada IHSG bukanlah kejadian biasa. "Penurunan sampai 40% itu bukan sesuatu yang terjadi setiap tahun. Terakhir kali terjadi saat pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 dan sebelumnya pada Krisis Global 2008," kata Teguh.

Selain faktor domestik, tekanan eksternal memang ikut berperan. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun hingga sekitar 4,5% membuat aset-aset dolar kembali menarik bagi investor global. Pakar ekonomi dan pasar modal Ferry Latuhihin menyebut fenomena itu sebagai "dolar pulang kampung", yang mendorong dana asing keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga memperburuk sentimen global. Namun sejumlah analis menilai faktor eksternal tidak cukup menjelaskan mengapa Indonesia mengalami tekanan lebih besar dibanding negara-negara berkembang lainnya.

Ferry justru menilai persoalan utama justru terletak pada faktor domestik. Menurutnya, pelemahan rupiah dan IHSG mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. "Fundamental ekonomi kita ini masalah trust (kepercayaan). Nah, masalah trust, kembali lagi, tidak terlepas dari masalah kebijakan-kebijakan pemerintah," kata Ferry dalam siniar bertajuk Heboh “Sell Indonesia”, Mau Dibawa ke Mana Negara Kita? di kanal YouTube pribadinya, Senin (8/6).

Ia menilai pasar sedang mengirimkan pesan yang jelas bahwa terdapat kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal, konsistensi regulasi, dan kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia.

Kritik terhadap Kebijakan Fiskal

Melemahnya pasar keuangan memicu perdebatan mengenai akar persoalan yang sebenarnya. Di tengah kritik yang semakin deras, muncul pula narasi bahwa para pengkritik kebijakan ekonomi pemerintah adalah "agen George Soros" atau "antek asing" yang ingin mengguncang stabilitas nasional.

Ferry Latuhihin menolak tudingan tersebut. Menurutnya, narasi semacam itu justru mengalihkan perhatian publik dari masalah utama.

Dalam pandangannya, tokoh seperti George Soros tidak membutuhkan agen politik untuk menyerang suatu negara. Sebagai pengelola hedge fund, Soros hanya mencari keuntungan dengan mengidentifikasi kelemahan kebijakan ekonomi suatu negara.

"Kalau sebuah mata uang atau pasar keuangan diserang, itu biasanya menunjukkan ada kerentanan yang gagal diantisipasi pemerintah," ujarnya dalam siniar Intigrue yang dipandu ekonom Rhenald Kasali, 22 Mei lalu.

Ferry melihat kontras yang tajam antara optimisme pemerintah dan respons pasar. Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5%, nilai tukar rupiah Rp 16.800-17.500 per dolar AS, serta defisit APBN 1,6% hingga 2,4% terhadap PDB. Namun pasar justru menunjukkan reaksi sebaliknya melalui pelemahan IHSG dan keluarnya modal asing.

Menurut Ferry, perhatian investor saat ini bukan lagi sekadar pada angka pertumbuhan ekonomi, melainkan pada kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan tersebut. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah selama ini sangat bergantung pada lonjakan belanja negara. Karena itu investor mulai mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan tanpa memperbesar tekanan terhadap APBN.

Ferry lalu secara terbuka mengkritik sejumlah program populis yang dinilai belum memberikan dampak ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara. Ia melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program belanja lainnya telah membebani anggaran negara tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang sepadan. Karena itu, Ferry menyarankan agar program tersebut dirasionalisasi dan difokuskan hanya kepada wilayah tertinggal atau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Dia lantas mengutip defisit APBN kuartal I 2026 yang mencapai 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika tren tersebut berlanjut sepanjang tahun, ia memperkirakan defisit dapat menembus 3,72% secara tahunan, bahkan berpotensi melewati batas 3% apabila penerimaan pajak tertekan akibat perlambatan ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di sisi lain, pemerintah menolak anggapan bahwa kondisi fiskal Indonesia sedang bermasalah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa kali menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia masih kuat. Defisit APBN masih berada di bawah ambang batas 3% terhadap PDB sehingga secara formal belum menunjukkan tanda-tanda krisis.

Teguh Hidayat mengakui pernyataan Purbaya tersebut tidak keliru. Namun dia mengingatkan bahwa investor tidak semata-mata melihat fiskal.

"Kalau bicara fiskal, memang benar. Defisit APBN masih sekitar 2,9%, jadi masih dalam batas aman. Tapi investor kan juga melihat rupiah, kondisi pasar saham, persoalan saham-saham spekulatif, dan komunikasi pemerintah. Jadi fiskal mungkin baik, tetapi faktor lain masih menjadi perhatian pasar," ujarnya kepada Katadata, Selasa (9/6).

Kekhawatiran investor semakin besar setelah muncul persepsi bahwa independensi Bank Indonesia (BI) dapat tergerus menyusul disahkannya revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Selain itu, sejumlah kebijakan baru dinilai meningkatkan ketidakpastian regulasi.

Beberapa hal yang disorot Ferry antara lain rencana pembatasan komisi platform ojek online, pembentukan lembaga pengelola ekspor sumber daya alam (PT Danantara Sumberdaya Indonesia), hingga berbagai intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar. Menurutnya, pasar melihat kebijakan-kebijakan tersebut sebagai sinyal meningkatnya campur tangan negara dalam aktivitas bisnis.

Akibatnya, investor menilai risiko investasi di Indonesia semakin tinggi. Krisis kepercayaan itu tercermin dari berkurangnya eksposur investor institusi global terhadap Indonesia. Ferry mengungkapkan sejumlah dana pensiun di Eropa memangkas alokasi investasi mereka dari sekitar 2% menjadi hanya 0,5%. Menurut dia, hal itu menjadi sinyal bahaya bagi pasar Indonesia untuk jangka panjang.

Proyeksi IHSG dan Jalan Panjang Pemulihan Kepercayaan

Kendati demikian, tidak semua kabar datang dalam nuansa pesimistis. Penguatan IHSG lebih dari 7% pada perdagangan Selasa (9/6) kemarin menunjukkan bahwa pasar masih memiliki ruang untuk rebound setelah mengalami tekanan yang sangat dalam.

Menurut Teguh Hidayat, secara teknikal rebound tersebut memang wajar terjadi karena koreksi sebelumnya sudah terlalu ekstrem. "Separah-parahnya kondisi ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah, kalau penurunannya sampai 40%, hampir pasti akan ada rebound," ujarnya.

Namun Teguh mengingatkan bahwa rebound tidak sama dengan pemulihan. Untuk kembali ke jalur pertumbuhan yang sehat, pasar membutuhkan perbaikan nyata pada faktor-faktor fundamental yang menjadi sumber kekhawatiran investor. Tanpa itu, kenaikan yang terjadi hanya akan bersifat sementara.

Langkah pertama yang dinilai paling penting adalah memperkuat kredibilitas fiskal. Pemerintah perlu memastikan belanja negara lebih efisien dan fokus pada program yang memiliki dampak produktif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi. Investor pada dasarnya dapat menerima perubahan kebijakan selama arah dan tujuan kebijakan tersebut jelas serta didukung tata kelola yang baik.

Ketiga, stabilitas rupiah harus menjadi prioritas. Kenaikan BI-Rate sebesar 75 basis poin menjadi 5,50% dalam waktu singkat memang berhasil menahan laju pelemahan rupiah. Akan tetapi, stabilitas jangka panjang tetap bergantung pada masuknya kembali arus modal dan membaiknya sentimen investor.

Keempat, transparansi pasar modal perlu terus diperkuat. Teguh menilai langkah BEI yang membuka data kepemilikan saham dan memperbaiki tata kelola pasar sebagai perkembangan positif. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan investor global setelah kontroversi saham-saham konglomerasi yang sempat menjadi perhatian MSCI.

Kelima, komunikasi kebijakan pemerintah perlu diperbaiki. Pasar keuangan sangat sensitif terhadap sinyal. Pernyataan yang menimbulkan ketidakpastian atau dianggap meremehkan kekhawatiran investor justru berpotensi memperburuk sentimen.

Sementara Ferry menilai tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia belum akan berakhir. Dia bahkan memperkirakan IHSG masih berpotensi bergerak menuju area 5.000 apabila sentimen negatif tidak segera mereda. Dalam pandangannya, pelemahan indeks yang terjadi sepanjang tahun ini bukan sekadar koreksi teknikal, melainkan refleksi dari proses penilaian ulang risiko Indonesia oleh investor global. Karena itu, pemulihan pasar saham diperkirakan berlangsung lebih lambat dibanding periode-periode koreksi sebelumnya.

Risiko yang sama juga membayangi nilai tukar rupiah. Ferry menilai tekanan terhadap mata uang domestik belum mencapai titik akhir, terutama jika arus modal keluar terus berlanjut dan pemerintah gagal memperbaiki persepsi pasar terhadap keberlanjutan fiskal. Dalam salah satu skenario yang ia sampaikan, rupiah bahkan berpotensi melemah hingga Rp 22.000 per dolar AS pada Juli 2026 apabila tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi maupun upaya pemulihan kepercayaan investor.

Prediksi tersebut didasarkan pada kombinasi faktor domestik dan eksternal. Dari sisi global, tingginya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat membuat dana internasional terus mengalir ke aset-aset dolar. Sementara dari sisi domestik, pasar masih mencermati perkembangan defisit fiskal, kepastian regulasi, stabilitas rupiah, hingga prospek ekspor Indonesia. Menurut Ferry, selama faktor-faktor tersebut belum menunjukkan perbaikan, investor yang sudah keluar dari Indonesia tidak akan mudah kembali dalam waktu singkat.

"Kalau institutional investor kabur dari Indonesia, jangan harap dalam sekejap mereka akan balik lagi. Ini akan sangat lama merayu mereka untuk kembali," ujar Ferry.

Karena itu, ia menilai langkah utama yang perlu dilakukan pemerintah bukan sekadar melakukan intervensi pasar atau menyampaikan narasi optimistis, melainkan memperkuat kredibilitas fiskal, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta memastikan setiap kebijakan ekonomi memiliki arah yang jelas dan konsisten. Menurut Ferry, hanya dengan cara itu kepercayaan investor dapat dipulihkan sehingga tekanan terhadap rupiah dan IHSG berangsur mereda.

Pada akhirnya, persoalan terbesar yang dihadapi pasar keuangan Indonesia saat ini bukan sekadar soal suku bunga, nilai tukar, atau pergerakan indeks saham. Persoalan utamanya adalah kepercayaan.

Selama investor belum yakin bahwa Indonesia tetap menjadi tempat yang aman, rasional, dan menguntungkan untuk berinvestasi dalam jangka panjang, tekanan terhadap rupiah dan IHSG akan terus membayangi. Sebaliknya, apabila pemerintah mampu memulihkan kredibilitas kebijakan, menjaga disiplin fiskal, dan menghadirkan kepastian regulasi, maka arus modal asing berpotensi kembali masuk dan pasar keuangan Indonesia dapat keluar dari fase terburuknya.***