Selain untuk Sensus Penduduk 2020, apakah ada rencana menggunakan data Dukcapil dalam kegiatan-kegiatan survei BPS yang lainnya?
Kami lihat data Dukcapil banyak sekali dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, tentunya ini sesuatu yang bagus. BPS dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus berupaya meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Jadi, nanti kami harapkan seluruh data penyaluran bantuan sosial dan semuanya akan menginduk kepada data Dukcapil. Upaya sensus penduduk ini adalah untuk meningkatkan kualitas data Dukcapil, karena harus diakui untuk beberapa provinsi, misalnya di Papua Barat, kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
Selain sosialisasi yang semakin gencar, kami mendapat informasi bahwa pendataan mandiri secara online untuk Sensus Penduduk 2020 akan dikampanyekan oleh Bapak Presiden Joko Widodo?
Saya meminta dukungan dari semua pihak. Saya akan meminta Bapak Presiden Jokowi mengimbau seluruh masyarakat agar berpartisipasi, baik melalui online maupun menerima kunjungan petugas BPS pada bulan Juli 2020. Saya juga akan meminta dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga.
Saya sedang meminta surat dari Pak Mendagri Tito Karnavian agar menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk mensukseskan Sensus Penduduk 2020. Tetapi, di provinsi sebetulnya teman-teman kepala BPS Provinsi sudah menggandeng gubenurnya, sudah menggandeng bupatinya, dan itu sudah kita lakukan karena persiapan sensus ini sudah lama sekali, hampir dua setengah tahun.
BPS bersama Dukcapil, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan semua institusi sudah berupaya ke sana. Saya sungguh berharap bahwa partisipasi masyarakat akan tinggi sehingga Sensus Penduduk 2020 ini berjalan lancar.
Dengan metode kombinasi ini, apakah diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih maksimal?
Kami harapkan demikian. Kalau dulu pada Sensus Penduduk 2010 dan sebelumnya, kita hanya menggunakan metode tradisional. Petugas harus datang mengetuk pintu satu-persatu. Apa yang terjadi? Karena mobilitas masyarakat, kesibukan masyarakat itu makin banyak, makin tinggi, ketika petugas datang, orangnya tidak ada. Berkali-kali datang, tidak ada sehinggga waktunya menjadi panjang. Tetapi kalau ada alternatif, masyarakat bisa mengisi dengan menggunakan telepon seluler (ponsel), saya pikir itu akan memberikan kemudahan.
Tetapi juga perlu dicatat, ini adalah upaya pertama kali. Jumlah penduduk kita ada 267 juta. Oleh karena itu, saya juga sangat mengharapkan peran dan dukungan dari seluruh media untuk menyosialisasikan supaya masyarakat mau ikut aktif dalam Sensus Penduduk 2020.
Hasil dari sensus penduduk ini sangat penting untuk membuat perencanaan Indonesia, tidak hanya sekarang tapi juga di masa depan. Dari hasil Sensus Penduduk 2010, BPS bersama Bappenas dan seluruh demografer membuat proyeksi penduduk sampai dengan 2045.
Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan yang ada sekarang, tetapi juga mengantisipasi, katakanlah 100 tahun Indonesia merdeka. Misalnya, dari hasil proyeksi penduduk 2015 diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia pada 2045 itu adalah 319 juta. Sekarang ini jumlah penduduk 267 juta, kalau meningkat menjadi 319 juta kan besar sekali.
Jadi, kita perlu memikirkan dengan jumlah penduduk sebesar itu, berapa jumlah pangan yang dibutuhkan, berapa jumlah sekolah, berapa jumlah guru. Kemudian pada 2045, misalkan juga diketahui jumlah manula meningkat tiga kali lipat sehingga perlu perencanaan. Hasil sensus penduduk ini sangat penting bukan hanya untuk para demografer, tetapi juga untuk menentukan kebijakan di seluruh sektor, baik pertanian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Tadi Bapak menyinggung soal pentingnya satu data, dan ini yang akan menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Beberapa waktu yang lalu, ada perbedaan data BPS dan data Kementerian Pertanian (Kementan), bagaimana ke depannya dengan satu data ini?
BPS baru saja memperpanjang memorandum of understanding (MoU) dengan Pak Mentan. Kami sudah berkomitmen mewujudkan satu data pertanian. Semua duduk bersama. Jadi, akan ada kerja sama BPS, Kementan, Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembagan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
Kerja sama ini menggunakan data terkini, citra satelit, menggunakan ponsel, dan sebagainya untuk menghasilkan satu data pertanian. Yang paling penting dan perlu dilakukan terus-menerus adalah kolaborasi dari seluruh kementerian/lembaga. Jadi saya sangat berharap masing-masing meninggalkan egonya, karena kita semua bekerja satu tim untuk Indonesia. Jadi, satu data pertanian saya yakin akan terwujud.