KATADATA - Rencana pengembangan Blok Masela telah menimbulkan perbedaan tajam di antara para menteri. Satu kubu menginginkan pengembangan blok kaya gas di Laut Arafuru, Provinsi Maluku, itu menggunakan skema kilang gas terapung di laut (FLNG) dengan mengutamakan nilai investasinya lebih kecil. Kubu yang lain mendukung skema pipanisasi di darat karena bisa memantik efek berantai bagi perekonomian nasional, khususnya masyarakat Maluku.
Hingga kini, belum ada titik temu di antara dua kubu tersebut meski Presiden Joko Widodo telah dua kali menggelar rapat kabinet terbatas. Dalam mengambil keputusan, Jokowi mensyaratkan pengembangan Blok Masela harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (Baca: Dua Kali Rapat, Jokowi Belum Bisa Putuskan Skema Blok Masela)
Tak ingin terjebak di antara dua kubu, Gubernur Maluku Said Assagaff menyerahkan keputusan skema pengembangan Blok Masela kepada Presiden. Yang penting, seluruh daerah di Maluku dapat bangkit bersama dengan Proyek Masela tersebut.(Baca: Pemerintah Minta Pertamina Gandeng Pemda Masuk ke Blok Masela)
Menanggapi keinginan PT Pertamina (Persero) masuk dan turut mengelola Blok Masela, Said mengaku Maluku melalui BUMD siap bekerjasana dengan BUMN. “Pertamina juga boleh kerjasama, karena kami butuh dana yang besar,” katanya dalam wawancara khusus dengan wartawan Katadata, Ameidyo Daud, setelah menghadiri rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, Jumat sore (12/2). Berikut wawancara selengkapnya.
Bagaimana sikap Pemprov Maluku terhadap pengembangan Blok Masela?
Bagi saya (skema) di laut memiliki variabel X, di darat juga punya variabel X. Kalau itu ada di laut, kenapa kita pilih darat. Kalau ada di darat, kenapa kita pilih di laut. Ditambah satu variabel (pertimbangan) itu kepentingan rakyat, kepentingan daerah, dan kepentingan pembangunan. Saya mau seluruh daerah di Maluku bangkit bersama dengan Blok Masela. Jangan seperti (kilang LNG Arun) di Aceh, cuma Lhokseumawe yang muncul, (kota) yang lain tidak (berkembang). Ini menjadi pelajaran bagi Maluku agar tidak ada kabupaten lain yang merasa cemburu.
Jadi, Pemprov Maluku lebih condong memilih skema di darat atau laut?
Saya serahkan ke Presiden karena saya yakin presiden akan memutuskan yang terbaik. (Baca: Seteru di Balik Kisruh Pengembangan Blok Masela)
Dari provinsi sendiri pernah ada kajian mengenai skema yang terbaik?
Dari universitas pernah ada kajian.
Apa hasil kajian tersebut?
Saya kira kajiannya sudah diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden segera akan memutuskan dalam waktu dekat. Saya tidak bisa bilang di laut atau darat, nanti bisa diklaim.
Apakah sudah disiapkan BUMD untuk mengelola jatah 10 persen saham partisipasi Blok Masela?
Sudah ada itu, namanya PT Maluku Energi. Tinggal nanti kami kerjasama dengan BUMN, silakan untuk pendanaannya. Mau perbankan, mau Pertamina silakan.
Ada alokasi dana APBD untuk BUMD Maluku Energi?
(Dananya) dari BUMN yang mau kerjasama dengan kami. Pertamina juga bisa, boleh kerjasama karena kami butuh dana yang besar sampai Rp 40 triliun.
Kalau begitu, Pertamina dapat bagian saham pemda?
Tidak. Kami kan membutuhkan uang untuk disetor. Saya meminta, mari BUMN (berpartisipasi).
Jadi yang memiliki 10 persen saham itu tetap Maluku?
Iya
Bagaimana kalau Pertamina tetap ingin masuk dan punya saham Blok Masela?
Kalau dia (Pertamina) mau, silakan ambil (saham) yang lain atau bisa juga kalau mau mengambil kepunyaan kami. Tapi kami mengajak BUMN supaya kami juga aman dan (berkontribusi) juga buat negara.