Tantangan Ekonomi Bukan Sekadar Pulih

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah memukul perekonomian Indonesia hingga mengalami kontraksi dan masa resesi. Tahun ini, sembari terus berperang melawan pandemi, pemerintah berupaya memulihkan perekonomian nasional. Ekonomi pun ditargetkan kembali tumbuh hingga di atas 5%.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tantangan yang dihadapi tak sekadar memulihkan, namun membuat ekonomi lebih kuat setelah keluar dari krisis Covid-19 ini. Karena itu, selain memperbesar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah tetap membuat berbagai terobosan untuk membereskan persoalan fundamental perekonomian.

Bagaimana hasilnya sejauh ini?  “Kami berharap pemulihan ekonomi mulai muncul di kuartal kedua,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia yang juga baru didapuk menjadi Co-Chair the Coalition of Finance Ministers for Climate Action ini, dalam wawancara khusus secara virtual dengan Katadata.co.id, Minggu lalu (20/2).

Berikut petikan wawancara dengan Sri Mulyani perihal prospek ekonomi tahun ini dan upaya pemerintah keluar dari dampak krisis Covid-19.

Seperti apa prospek pemulihan ekonomi ke depan?

Di Kementerian Keuangan, tantangannya bukan hanya sekadar pulih tapi bagaimana kita keluar dari krisis ini dengan situasi yang lebih kuat. Berarti fondasinya harus diperbaiki.

Dalam konteks pandemi Covid-19, ekonomi kita mengalami pukulan dari sisi demand dan supply. Dari sisi demand, konsumsi kolaps. Di sisi lain, investasi turun, ekspor juga turun karena permintaan global merosot.

Jadi satu-satunya cara yang kita miliki untuk counter cyclical itu adalah dari fiskal dan moneter. Dari sisi moneter, untuk menjaga jumlah uang beredar dilakukan dengan menurunkan suku Bunga. Kami bersama-sama dengan Bank Indonesia juga melakukan burden sharing.

Kemudian yang penting melalui kebijakan fiskal, pemerintah membantu orang yang tiba-tiba kena PHK (pemutusan hubungan kerja), orang-orang miskin yang tidak bisa bekerja karena warungnya tutup, orang-orang yang pendapatannya turun, orang-orang yang kena Covid-19, para tenaga Kesehatan.

Belum lagi di sektor pendidikan, sekolah dan pesantren yang harus tutup. Guru dan murid tidak bisa beli pulsa, kuota internetnya dikasih. Itu semua adalah wujud APBN yang  turun ke bawah.

Bagaimana peran APBN dalam pemulihan ekonomi tersebut?

APBN ekstra kerja keras. Sebab, pada saat yang sama penerimaannya juga turun. Pembayar pajak, kita semua lagi megap-megap. Jadi defisit pembiayaan yang gede itu unavoidable. Itu adalah bagian dari konsekuensi sekaligus bagian dari strategi.

Bagaimana strategi penganggarannya?

Ini memang bagian dari strategi counter cyclical. Makanya waktu itu kami bikin anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Rp 695 triliun, ternyata pemerintah berhasil membelanjakannya Rp 553 triliun.

Tahun ini kami desain dana PEN itu hanya sekitar Rp 330 triliun. Lalu kami lihat perubahannya seiring waktu, jumlah eskalasi kasus Covid-19, vaksinasi dan yang lain-lain. Nanti dihitung lagi jumlahnya, mungkin akan mendekati Rp 700 triliun lagi ini. (Catatan update: Dalam konferensi pers APBN KiTa pada 23 Feburari 2021, Sri Mulyani menyatakan anggaran PEN akan dinaikkan menjadi Rp 699,43 triliun.)

Namun pertumbuhan ekonomi tahun lalu masih negatif, padahal defisit APBN sudah diperlebar.

APBN kita tahun 2020 defisit sekitar 6,09 %, tadinya kami mendesain sekitar 6,4%. Amerika Serikat yang mengeluarkan uang sampai triliunan dolar, defisitnya mendekati 13%, sementara pertumbuhan ekonominya masih minus 5%,

Perancis dan Inggris lebih kolosal lagi. Negara tetangga kita semua sama, paling tidak defisitnya lebih besar daripada kita, pertumbuhan ekonominya jatuh lebih dalam. Kita dengan defisit 6%, tapi pertumbuhan ekonominya relatif lebih bagus.

Kalau melihat penilaian lembaga pemeringkat, banyak negara yang sudah di-downgrade peringkatnya, outlook-nya negatif. Kita sampai hari ini outlook-nya masih stabil, jangan dikira itu sesuatu yang sederhana.

Bagaimana sejauh ini kondisi pemulihan ekonomi di awal tahun ini?

Pasar ekspor belum pulih karena permintaan dunia belum recover. Tapi kemudian kita sudah mulai melihat konsumsi sudah mulai sedikit membaik walaupun belum masuk ke zona positif.

Investasi sudah mulai masuk. Walaupun kita lihat kredit di perbankan masih negatif, tapi mereka bilang 2021 akan ekspansi lagi. Capital market sudah mulai bullish.

Saat nanti sudah mulai pulih, artinya kita harus konsolidasi lagi. Karena APBN kerja ekstra keras, kalau kita tidak hati-hati bisa jebol sendiri. Jadi kami berharap perekonomian akan kembali kuat, maka kami akan konsolidasi untuk memperbaiki lagi postur APBN.

Saya minta sama Dirjen Pajak, coba basis pajak kita diperkuat. Nanti begitu mereka recover, kita bisa langsung dapat penerimaan karena kita harus menyehatkan APBN lagi.

Di antara sektor usaha yang terpukul paling keras adalah otomotif dan pariwisata. Bagaimana pemerintah menyikapinya?

Kita bicara tentang otomotif. Tadinya saya mengatakan, hati-hati dulu (pelonggaran pajak 0%) karena kita lihat antara mobil baru dengan mobil bekas ini ada perbedaannya. Tapi, kalau kita nyungsep-nya terlalu dalam, naiknya lagi akan sulit.

Industri otomotif kita termasuk industri yang penting, tidak hanya dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan tapi juga ekspor dan yang lain-lain. Makanya, kita perlu menciptakan stimulus untuk menaikkan permintaan. Karena itulah  kami membuat pembebasan PPnBM untuk mobil yang konten lokalnya tinggi.

Di sektor pariwisata, pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Kesehatan menjadikan hotel-hotel sebagai tempat isolasi mandiri atau tempat menginap tenaga kesehatan. Hal-hal seperti itu kami coba urai satu demi satu.

Sejauh mana upaya vaksinasi sebagai game changer pandemi ini?

Dalam pemulihan ekonomi, vaksinasi memang berperan penting. Maka yang tadinya pemerintah menetapkan vaksin 50% gratis dan 50% mandiri.

Presiden kemudian mendengar dari WHO dan melihat praktiknya di seluruh dunia. Kalau diumumkan seperti itu (berbayar), orang mungkin tidak akan mau vaksinasi dengan alasan tidak punya uang. Maka langsung diumumkan gratis. Jadi tidak ada alasan orang tidak bisa ikut vaksinasi. Halangan itu harus dihilangkan dulu.

Setelah diumumkan bahwa ini semuanya gratis, dan pasokan vaksinnya diatur pemerintah, muncul lagi ide. Beberapa perusahaan bilang, ‘saya pengen bantu pemerintah. Bisa tidak kami mengadakan vaksin asal diperbolehkan?’ Maka, vaksinasi mandiri muncul lagi. Ini yang menggambarkan berbagai macam policy adjustment dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang memang sangat dinamis.

Bakal seperti apa dampaknya terhadap pemulihan ekonomi?

Nah, pemulihan ekonomi, kami berharap mulai muncul di kuartal kedua. Kenapa belum terjadi di kuartal I? Ya karena kemarin tiba-tiba eskalasi kasus Covid-19 makin tinggi sesudah liburan akhir tahun dan awal tahun. Kemudian pemerintah buat PPKM, pembatasan secara mikro. Ini pasti ada konsekuensinya, meski diharapkan tidak terlalu besar.

Sementara itu, upaya pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal tetap kami lakukan secara cukup agresif.

Kuartal kedua kita harapkan nanti pertumbuhan ekonominya bisa recover jauh lebih cepat karena basisnya tahun lalu juga sedang menurun di minus 5,3. Ini momentumnya kita harapkan terjadi sampai akhir tahun.

Bagaimana dengan pembenahan masalah-masalah fundamental agar ekonomi Indonesia lebih kuat pasca-pandemi?

Kita harus memikirkan isu fundamental Indonesia itu apa sih. Kami sudah mengidentifikasi. Indonesia, meski tidak ada Covid-19, menghadapi potensi ancaman middle income trap. Ini seperti yang terjadi dengan Amerika Latin selama 20 tahun.

Ada empat hal, yakni sumber daya manusianya, infrastruktur, yang ketiga regulasi dan yang keempat birokrasi. Semuanya tidak ada yang mudah. Karena itu, walaupun sibuk dengan Covid-19, kita tetap bikin Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tetap mengerjakan pekerjaan rumah yang fundamental tadi.

Jadi pemerintah tetap menyiapkan ease of doing business, infrastruktur tetap digeber. Pemerintah bikin SWF (sovereign wealth fund) agar bisa mengundang equity balancing lebih banyak.

Indonesia sumber pertumbuhannya dari mana? Ya bukan dari mencetak uang dan bukan dari defisit APBN, tapi kita kerja keras. Apa kerja kerasnya, dilihat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Memperbaiki ease of doing business itu bukan pekerjaan gampang. Paling gampang itu dengan mencetak uang, sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Ini hanya untuk melindungi Indonesia tidak jatuh, sehingga kita semua bisa bekerja lagi. Ayo  bangun lagi infrastruktur, ayo perbaiki lagi kebijakan sektoral, perdagangan, investasi, SDM kita, kesehatan kita, pendidikan kita. Itu semua kita perbaiki.