Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan kehormatan dari masyarakat Pulau Nias, berupa pengakuan menjadi bagian dari Marga Zebua. Dengan kehormatan ini, Erick telah dianggap sebagai warga Pulau Nias.
Bagi Erick, gelar tersebut merupakan sebuah kehormatan besar, sekaligus merupakan tanggung jawab untuk mendampingi masyarakat Nias agar segera terangkat kondisi perekonomiannya.
Kondisi perekonomian Pulau Nias menjadi penekanan Erick karena empat kabupaten yang ada di pulau paling Barat Indonesia ini tergolong tertinggal. Termasuk, jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Sumatera Utara.
“Ini adalah sebuah kehormatan luar biasa bagi saya sebagai bagian dari warga Zebua, dan menjadi bagian dari warga Pulau Nias. Karena itu, tidak mungkin kita meninggalkan saudara -saudara kita yang tertinggal di berbagai wilayah,” ujar Erick di Taman Kota Gunung Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara, Minggu (7/1) dikutip dari keterangan tertulis.
Pemberian gelar adat Nias tersebut ditetapkan melalui musyawarah para tetua adat. Erick menyadari, disematkannya suatu gelar kehormatan selalu beriringan dengan tanggung jawab dan darma bakti yang harus diemban serta dijaga.
"Saya kini dikenal oleh masyarakat Nias sebagai Erick Thohir Zebua, dengan gelar kebangsawanan Balugu Sangeri Banua yang bermakna ‘Pengayom Negeri’. Zebua adalah nama keluarga terhormat yang juga berperanan penting dalam kebudayaan Nias," tuturnya.
Upaya Memperbaiki Perekonomian Nias
Untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Nias, Erick mengaku akan menyiapkan upaya jangka pendek melalui penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program PNM Mekaar.
Saat ini, KUR yang tersalurkan di seluruh Pulau Nias baru mencapai Rp 300 miliar, dan menyentuh 7.580 nasabah. Adapun penerima bantuan pada program PNM Mekaar adalah 7.500 ibu-ibu dengan nilai total Rp 24 miliar, dimana masing-masing menerima dukungan pembiayaan pada kisaran Rp 1 juta-Rp 4 juta.
Selain itu, Erick melirik komoditas utama yang banyak ditemukan di Pulau Nias seperti perkebunan kelapa. Pengalaman di Deli Serdang dapat diterapkan di Nias.
Sehari sebelumnya, Erick meninjau proyek pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Deli Serdang untuk produksi minyak makan merah. Pengembangannya tidak menekankan pada BUMN, melainkan pada keterlibatan petani secara lebih maksimal, melalui koperasi petani.
Sedangkan dalam jangka panjang, Erick mengatakan, dirinya telah dengan para pimpinan daerah di Nias untuk mengangkat masukan terkait masa depan pengembangan ekonomi Pulau Nias.
Ada sejumlah alternatif antara lain adalah menjadikan Nias sebagai pusat wisata (seperti Labuan Bajo dan Mandalika) atau menjadi kawasan kelautan terpadu.
“Bagaimana bersama pemerintah pusat kami melakukan pembangunan Nias ini secara menyeluruh. Jadi tidak parsial satu per satu. Ini yang akan disampaikan pimpinan daerah kepada Presiden sebagai prioritas pembangunan di Pulau Nias,” katanya.