Pemilihan presiden 2019 menghadapi ancaman hoaks atau informasi palsu. Lembaga konsultan politik PolMark Indonesia dalam risetnya di Jakarta pada 2017 yang dirilis pada September 2018 menyebutkan adanya peredaran hoaks yang tinggi di media sosial. Dari responden yang disurvei, sebagian besar pernah mendapat informasi palsu dengan intensitas yang berbeda-beda. Kondisi yang sama, berpotensi terulang di pemilihan umum tahun depan.
PolMark Indonesia juga menjelaskan, terdapat upaya klarifikasi yang rendah terhadap hoaks. Dari responden yang disurvei, hanya 3,5 persen yang sering menyebarluaskan klarifikasi. Sementara 29,5 persen lainnya sangat jarang membagikan informasi penjelasan. Sementara itu, pada responden yang sudah terlanjur membagikan informasi hoaks, hanya 4,7 persen yang sering memberikan klarifikasi.
Selain penyebaran hoaks, PolMark juga menggarisbawahi potensi keretakan sosial. Survei menemukan adanya peningkatan perselisihan di kalangan masyarakat selama masa pemilihan umum, khususnya di Pemilihan Presiden 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah 2017. Direktur Riset PolMark Indonesia, Eko Bambang Subiyantoro menyatakan peningkatan tersebut memang kecil jika hanya didasarkan kuantifikasi namun hal ini tidak bisa dianggap remeh.
(Baca : Hoaks dan Sikap Elite Politik Picu Keretakan Sosial saat Pemilu)