- KATADATA - Pemerintah menunda pengambilan keputusan mengenai rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD 1) Blok Masela menjadi Desember 2015. Dalam dua bulan ke depan, Kementerian ESDM memberi waktu Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas mengkaji kembali PoD Masela dengan melibatkan konsultan independen tingkat internasional.
Kajian dilakukan terhadap dua opsi pengembangan Blok Masela. Opsi pertama, Blok Masela akan akan dikembangkan dengan menggunakan fasilitas produksi berupa kilang terapung atau floating LNG. Proyek ini ditaksir akan menelan biaya hingga US$ 14,8 miliar. Sedangkan, opsi kedua adalah pembangunan kilang darat. Fasilitas produksi yang akan dibangun di Kepulauan Aru ini ditaksir menelan dana hingga US$ 19,3 miliar.
SKK Migas merekomendasikan memilih opsi FLNG karena teknologi ini lebih menguntungkan bagi Indonesia. Apalagi, pembangunan FLNG mayoritas telah menggunakan komponen lokal. Skema FLNG akan membangkitkan industri galangan kapal nasional. Bahkan, kilang terapung ini akan menjadi pilot project pertama di Indonesia dan merupakan FLNG terbesar di dunia.
Sedangkan, jika memilih opsi kilang onshore, biayanya akan lebih mahal karena harus dilengkapi dengan pembangunan pipa dan unit penyimpanan dan produksi di laut (FPSO). Pembangunan pipa bawah laut dinilai sangat berisiko karena disebut ada palung sangat dalam yang membahayakan instalasi pipa ketika sudah berproduksi.
Namun, rekomendasi SKK Migas tersebut secara terang-terangan ditentang oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Menurutnya hitungan SKK Migas keliru. Pengembangan justru lebih menguntungkan jika gas dialirkan dengan pipa ke kilang darat di Pulau Aru. Dengan begitu gas bisa dimanfaatkan industri pupuk dan petrokimia di sekitar kilang.
Reporter: Leafy Anjangi