Pemerintah menunjuk 37 perusahaan digital untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN). Nantinya mereka akan menarik PPN 10% dari masing-masing transaksi dan melaporkannya saban tiga bulan.
Pemungutan PPN diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak. Sebab penerimaan pajak turut tertekan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah mendorong adanya kesetaraan perlakuan bisnis asing dan domestik.
“Penerapan PPN produk digital dari luar negeri juga diharapkan dapat menciptakan kesetaraan berusaha atau level playing field antar pelaku usaha,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (1/9) dilansir dari Kontan.
Sejumlah perusahaan telah dan akan memungut PPN sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mereka adalah perusahaan yang memiliki nilai transaksi minimal Rp 600 juta per tahun atau 12 ribu pengakses per tahun.