Di periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), demokratisasi di Indonesia mendapatkan banyak tantangan. Sejumlah indikator dan survei menunjukkan kebebasan berpendapat mengalami kemunduran.
Freedom House, lembaga nirlaba yang berkedudukan di Washington, menyebutkan Indonesia berada dalam status setengah bebas sejak 2014. Padahal sebelumnya, Indonesia sempat menyandang sebagai negara dengan status bebas dalam kurun waktu 2005 hingga 2013.
Sementara hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kegalauan publik yang menilai sulitnya menyatakan pendapat saat ini. Survei yang berlangsung pada 24-30 September 2020 menyebutkan, 69,6% warga setuju makin takut untuk menyatakan pendapat.
Tak hanya itu, masyarakat menilai semakin sulit untuk berdemonstrasi, aparat semakin semena-mena, dan masih terdapat diskriminasi yang ditujukan kepada kaum minoritas.