Berdasarkan penilaian Indeks Perhutanan Sosial tim Katadata Insight Center (KIC) pada 2020, Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi terbaik dalam implementasi skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Babel mendapatkan nilai indeks 54,2 yang merupakan tertinggi di kategorinya. Nilai ini bahkan lebih tinggi dari angka median nasional sebesar 35,8.
Nilai indeks didapatkan dari perhitungan indikator input, proses, dan output. Di antaranya, rasio izin yang disetujui dibandingkan izin yang diajukan bernilai 44 persen. Rasio luas Perhutanan Sosial dibandingkan luas PS indikatif senilai 15,4 persen. Keduanya merupakan nilai tertinggi dibanding provinsi lainnya.
Untuk mendorong keberhasilan implementasi kelompok usaha, pemerintah memasukkan program Perhutanan Sosial dalam Perda, RPJMD dan RKPD. Di lapangan, pemerintah melakukan pendampingan kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Ditambah mengintensifkan komunikasi kelompok kerja, meningkatkan kapasitas penyuluh, dan memperluas akses permodalan.
Dengan potensi alam yang indah, pemerintah daerah bertekad menjadikan pariwisata berkelanjutan sebagai bagian program ekonomi strategis untuk membangun daerah. HKm Arsel Community misalnya. Mereka membangun ekowisata dengan memanfaatkan pemanfataan hutan lindung. Pohon endemik, tanaman obat, dan hewan endemik jadi magnet menarik wisatawan.
Sedangkan HKm Sebrang Bersatu mengubah area bekas tambang timah jadi kawasan mangrove. Pengurus HKm beserta pendamping menghitung karbon yang tersedia untuk memilih tanaman mangrove apa yang cocok untuk area bekas tambang. Kelompok juga melibatkan pengunjung untuk turut serta menanam mangrove agar tumbuh kesaran bersama menjaga bumi.