Sejarah orde lama ditandai dengan kepemimpinan Soekarno sebagai proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia. Pada masa itu, Indonesia masih harus berjuang melawan penjajahan Belanda.
Sejarah orde lama juga tak luput dari penyelenggaraan perjanjian, maupun konferensi yang membahas penerimaan kedaulatan Indonesia terhadap Belanda. Selain itu, sejarah orde lama juga ditandai pemberontakan dari partai politik, hingga masyarakat tertentu. Peristiwa tersebut dilandasi ketidakpuasan perundingan yang dihasilkan oleh Indonesia dan Belanda.
Untuk lebih jelasnya, kali ini Katadata.co.id akan membahas lebih lanjut tentang tokoh dan peristiwa penting di dalam sejarah orde lama. Simak tulisan di bawah ini.
Tokoh-tokoh dalam Sejarah Orde Lama
1. Soekarno
Sejarah orde lama sangat kental dengan peran Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selama kepemimpinannya, Indonesia mengalami perubahan bentuk pemerintahan. Di antaranya yaitu presidensial, parlementer, liberal, hingga demokrasi terpimpin.
2. Mohammad Hatta
Dikenal sebagai wakil presiden, sosok yang biasa dipanggil Bung Hatta ini berperan dalam pembentukan perhimpunan masyarakat Indonesia berdasarkan segmentasi tertentu. Selain itu, ia juga merupakan seorang organisatoris dan pelopor pembentukan koperasi.
3. Abdul Wahid Hasyim
KH. Abdul Wahid Hasyim merupakan Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1945-1949. Setelahnya, beliau melanjutkan jabatan tersebut hingga 1953. Selain itu, sosoknya juga berperan penting dalam perumusan Pancasila untuk menjabarkan landasan negara tersebut secara teologis dan filosofis.
4. Amir Sjafroeddin
Amir Sjafroeddin berperan penting di dalam Kongres Pemuda II pada 1928. Selain itu, sosoknya juga menjadi wakil Jong Sumatra dan memprakarsai didirikannya himpunan Jong Batak. Amir juga sempat naik jabatan dan memimpin kabinet sampai perjanjian Renville ditandatangani.
Peristiwa Penting di Sejarah Orde Lama
1. Pembangunan Gelora Bung Karno
Peristiwa yang terjadi menjadi salah satu sejarah orde lama salah satunya adalah pembangunan Gelora Bung Karno yang tujuan awalnya untuk penyelenggaraan Asian Games IV pada 1962. Tak hanya itu, bangunan ini juga digunakan saat perhelatan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) pada tahun setelahnya.
Pembangunan GBK diatur dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001. Diketahui juga bahwa GBK pernah berganti nama menjadi Gelora Senayan. GBK kerap melakukan renovasi untuk pembaharuan dan menjaga kualitasnya. Salah satunya pada 2018, saat akan digunakan untuk Asian Games dan Asian Para Games 2018.
2. Pemilu 1955
Pada masa orde lama, peristiwa penting lainnya yaitu penyelenggaraan pemilihan umum untuk pertama kali. Tepatnya saat kepemimpinan Kabinet Burhanudin. Diketahui bahwa kala itu, sistem pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Sementara itu, kepala negara tetap dipegang oleh Presiden.
Sebelum itu, pencanangan pemilu sudah digodok terlebih dahulu pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo. Lalu, baru sempat dilaksanakan pada Burhanudin Harahap menjadi Perdana Menteri, tepatnya pada 1955. Saat inilah, terdapat peran banyak dari partai politik yang berasal dari komunitas masyarakat sebagai bentuk penggagas demokrasi yang lebih konkret.
3. Perjanjian Linggarjati
Pada masa orde lama, sempat diadakan perjanjian Linggarjati yang berangkat dari konflik tak berkesudahan antara Indonesia dan Belanda. Pertemuan ini dilaksanakan di Cirebon, tepatnya pada 10 November 1946. Satu tahun setelahnya, kedua pihak kembali berunding.
Pada 1947, perjanjian Linggarjati menghasilkan keputusan bahwa Belanda mengakui sejumlah wilayah Indonesia secara de facto. Di antaranya yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Maka dari itu, Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat dua tahun setelahnya.
4. Perjanjian Renville
Perjanjian Renville merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang membahas tentang sistem pemerintahan. Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, ditekankan bahwa Belanda tetap menguasai seluruh wilayah Indonesia sebelum RIS terbentuk.
Maka dari itu, RIS harus dibentuk sesegera mungkin. Diketahui bahwa penyebab diadakannya perjanjian Renville adalah ketidakpatuhan Belanda terhadap isi perjanjian Linggarjati.
5. Perjanjian Roem Royen
Tak sampat di dua perjanjian tersebut, masa orde lama juga sempat diadakan perjanjian Roem Royen pada 1949 yang berlangsung di Kota Jakarta. Diketahui bahwa latar belakangnya adalah keinginan mempersatukan pihak Indonesia dan Belanda.
Perjanjian Roem Royen berisi tentang pemberhentian kegiatan perang antara Belanda dan Indonesia. Selain itu, pihak Belanda harus menyerahkan kedaulatan secara utuh kepada Indonesia.
6. Pemberontakan PKI
Pada 1948, Partai Komunis Indonesia (PKI) sempat memberontak. Peristiwa ini berlangsung di Madiun. Diketahui bahwa pihaknya memiliki keinginan agar pemerintahan Republik Indonesia mengganti landasan negara. Kala itu, PKI dipimpin oleh Amir Sjarifuddin dan Muso.
Diketahui bahwa Amir Sjarifuddin sempat memimpin kabinet dan turun jabatan tepat setelah ditandatanganinya perjanjian Renville. Lantaran isi perjanjian tersebut hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera yang diterima kedaulatannya oleh Belanda.
7. Proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS)
Proklamasi RMS dilaksanakan pada 26 April 1950. Pemberontakan ini sempat ditandatangani oleh jaksa agung Negara Indonesia Timur, yakni Dr. Christian Robert Steven Soumokil. Diketahui bahwa peristiwa ini dilaksanakan oleh gerakan separatis yang ingin NIT terpisah dengan Republik Indonesia Serikat (RIS).
Diketahui bahwa pemberontakan ini bermula pasca Konferensi Meja Bundar. Berhasil menimbulkan reaksi kurang baik dari masyarakat Ambon, proklamasi akhirnya dilakukan oleh kepala Daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu.
8. Konferensi Meja Bundar (KMB)
Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan saat bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS). Perhelatan ini diikuti oleh 15 negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Hampir serupa dengan pertemuan sebelumnya, KMB dilaksanakan untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda.
Dilaksanakan pada 1949, KMB menghasilkan kedaulatan Indonesia yang diakui oleh Belanda. Sejumlah tokoh yang terlibat di dalamnya yaitu Prof. Dr. Soepomo, Ali Sastroamidjojo, Suyono Hadinoto, Kolonel TB Simatupang, Dr. Johannes Leimena, Abdul Karim Pringgodigdo, dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo.