Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, ketika masa penjajahan di Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945.
Tugas BPUPKI adalah memberi bantuan dan dukungan proses kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI ini untuk mempelajari dan menyelidiki hal yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia.
Jumlah Anggota BPUPKI
Mengutip kemdikbud.go.id, jumlah anggota BPUPKI adalah 62 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat. Wakil ketua adalah Raden Pandji Soeroso dan perwakilan Jepang, Ichibangase Yosio.
Sedangkan kepala sekretariat adalah Toyohito Masuda dan Mr. AG. Pringgodigdo.
Dari 62 anggota BPUPKI, 8 orang istimewa dari Jepang yang tugasnya mengamati, dan tambahan 6 anggota dari Indonesia. Pembentukan anggota ini ditentukan oleh Jepang, sementara tambahan enam orang diangkat anggota BPUPKI sendiri.
Berikut beberapa nama Anggota BPUPKI:
- K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)
- R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
- Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua)
- Ir. Soekarno
- Drs. Moh. Hatta
- Mr. Muhammad Yamin
- Mr. Johannes Laturhary
- Mr. R. Hindromartono
- R. Soekardjo Wirjopranoto
- K.H. Ahmad Sanusi
- Agoes Moechsin Dasaad
- Tang Eng Hoa
- Soerachman Tjokroadisoerjo
- RAA. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro
- KRMTH. Woerjaningrat
- Mr. Achmad Soebardjo
- Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjajakoesoema
- RM . Abikoesno Tjokrosoejoso
- Parada Harahap
- Mr. RM. Sartono
- KH. Mas Mansoer
- Drs. KRMA. Sosrodiningrat
- Mr. R. Soewandi
- KH. Abdul Wachid Hasjim
- P.F Dahler
- Dr. Sukiman Worjosandjojo
- Mr. KRMT. Wongsonegoro
- R. Oto Iskandar Di Nata
- AR. Baswedan
- Abdoel Kadir
- Dr. Samsi Sastrowidagdo
- Mr. A.A Maramis
- Mr. R. Samoeddin
- Mr. R. Sastromoeljono
- KH. Abdoel Fatah Hasan
- R. Asikin Natangera
- GPH. Soerjohamidjojo
- Ir. P. Mohammad Noor
- Mr. Mas Besar Martokoesoemo
- Abdoel Kaffar
Sidang BPUPKI berlangsung selama dua kali yang melahirkan panitia sembilan. Tugas dari panitia sembilan yaitu memeriksan usul yang masuk dan menentukan kebulatan pendapat.
Jumlah Anggota BPUPKI dari Militer Jepang
Seperti informasi di atas, BPUPKI merupakan badan yang dibentuk dengan anggota yang tidak semuanya orang Indonesia. Setelah dibentuknya BPUPKI, dipilihlah Dr. Radjirman Wedyodiningrat sebagai ketua.
Dalam proses bekerja, Dr. Radjiman Wedyodiningrat dibantu oleh dua orang ketua muda, yang salah satunya adalah orang Jepang. Ketua muda tersebut adalah RP. Soeroso Suroso dan Icibangase Yosio. Selain memiliki dua ketua muda atau disebut juga wakil ketua. Dr. Radjiman Wedyodiningrat juga dibantu dua orang sekretaris.
Posisi sekretaris BPUPKI ini diisi oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo. Jadi, total seluruh anggota BPUPKI adalah 69 orang dengan 62 orang anggota aktif.
Tujuh anggota sisanya adalah orang dari pemerintahan militer Jepang yang ada di Indonesia. Berikut daftar nama tujuh orang anggota dari BPUPKI dari militer Jepang.
- Matuura Mitukiyo
- Miyano Syoozoo
- Tanaka Minoru
- Tokonami Tokuzi
- Itagaki Masumitu
- Masuda Toyohiko
- Ide Teitiroo
Jadi, keseluruhan orang Jepang yang bergabung dalam BPUPKI adalah delapan orang, tujuh orang anggota dan satu orang ketua muda.
Anggota Panitia Sembilan
Tokoh panitia sembilan terdiri dari peserta di sidang BPUPKI, terdiri dari golongan Islam dan golongan nasionalis. Berikut anggotanya panitia sembilan:
- Ir. Soekarno (Ketua)
- Drs. Mohammad Hatta (Wakil Ketua)
- K.H.A. Wahid Hasyim (Anggota)
- Kyai Haji Kahar Muzakir (Anggota)
- Mr. A.A. Maramis (Anggota)
- Abikusno Tjokrosujoso (golongan Islam)
- Mr. Achmad Soebardjo (golongan kebangsaan)
- H. Agus Salim (Anggota)
- Mr. Muhammad Yamin (Anggota)
Panitia kecil ini bertugas untuk merancang UUD 1945 ketika sidang pembahasan, pada 13 Juli 1945. Sementara pada 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan perancang UUD.
Isi laporan rancangan Undang-undang dasar yaitu:
- Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia
- Pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambule
- Batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi
Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menetujuan rancangan undang-undang dasar negara, seperti pembukaan dan batang tubuh yang disusun atas pasal. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.
Sebagai gantinya Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PKKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai. Pembubaran BPUPKI karena dianggap menyelesaikan tugas dengan baik.
Rancangan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia telah disusun. Kemudian dibentuk PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
Tugas Anggota BPUPKI
Tugas utama BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal menyangkut pembentukan negara Indonesia. Selain itu, BPUPKI juga memiliki beberapa tugas lain, meliputi:
- Membahas Dasar Negara Indonesia.
- Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan.
- Membentuk Panitia Kecil (panitia delapan) yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota.
- Membantu panita sembilan bersama panita kecil.
- Panita sembilan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.
Tujuan Anggota BPUPKI
Pembentukan BPUPKI oleh Jepang memiliki tujuan berikut ini:
- Menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kala itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945.
- Mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.
Demikian ulasan mengenai jumlah anggota BPUBPKI atau Dokuritsu Junbii Chosakai. BPUPKI berjumlah 62 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat.
Wakil ketua adalah Raden Pandji Soeroso dan perwakilan Jepang, Ichibangase Yosio. Sedangkn kepala sekretariat adalah Toyohito Masuda dan Mr. AG. Pringgodigdo.