20 Latihan Soal SKB Kemenkumham CPNS 2024, Lengkap dengan Kunci Jawaban

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2024 telah dibuka sejak pertengahan Agustus ini. Masing-masing instansi merilis formasi yang bisa dipilih oleh calon peserta. Termasuk di dalamnya Kementerian, lembaga, badan, dan dinas dari pusat hingga tingkat daerah.

Tentu momentum ini merupakan salah satu yang paling ditunggu-tunggu sebagian masyarakat. Mengingat seleksi hanya dilakukan satu atau dua kali dalam beberapa tahun.

Salah satu yang banyak diminati yaitu formasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Formasi yang diumumkan meliputi seluruh provinsi di Indonesia yang membutuhkan.

Terkait dengan itu, kali ini kami ingin membahas latihan soal SKB Kemenkumham CPNS 2024 yang bisa dijadikan bahan pembelajaran di rumah. Lengkap dengan kunci jawaban, simak tulisan di bawah ini.

Formasi CPNS Kemenkumham 2024

Sebelum masuk ke soal, kami ingin menginformasikan formasi CPNS Kemenkumham 2024 yang patut diketahui. Sebagian bisa secara spesifik mendaftar di daerah tertentu. Sementara juga yang memiliki keterangan pernyataan “siap ditempatkan di mana saja.” Maka dari itu, penting untuk Anda membaca dengan seksama sebelum melakukan pendaftaran.

Nanggroe Aceh Darussalam: 191
Sumatera Utara: 354
Sumatera Selatan: 136
Sumatera Barat: 187
Bengkulu: 57
Riau: 150
Kepulauan Riau: 95
Jambi: 82
Lampung: 121
Bangka Belitung: 49
Kalimantan Barat: 91
Kalimantan Timur: 115
Kalimantan Selatan: 86
Kalimantan Tengah: 80
Banten: 99
DKI Jakarta: 130
Jawa Barat: 287
Jawa Tengah: 400
Daerah Istimewa Yogyakarta: 63
Jawa Timur: 360
Bali: 116
Nusa Tenggara Timur: 110
Nusa Tenggara Barat: 63
Gorontalo: 35
Sulawesi Barat: 52
Sulawesi Tengah: 70
Sulawesi Utara: 111
Sulawesi Tenggara: 67
Sulawesi Selatan: 161
Maluku Utara: 59
Maluku: 75
Papua Barat: 55
Papua: 71

Latihan Soal SKB Kemenkumham CPNS 2024

1. Apa yang dimaksud dengan asas "presumption of innocence"?

A. Setiap orang dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah
B. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah
C. Tahanan harus dibebaskan setelah 30 hari penahanan
D. Penjaga tahanan harus menduga semua tahanan bersalah

Jawaban: B

2. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah…

A. Pelaksana negara tertinggi
B. Pemegang kedaulatan negara
C. Pelaksanaan pemerintah negara tertinggi
D. Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat

Jawaban: B

3. Kapan Penjaga Tahanan wajib melaporkan setiap kejadian penting di penjara?

A. Hanya jika diminta oleh atasan
B. Setiap kali kejadian terjadi
C. Seminggu sekali
D. Saat narapidana mengeluh

Jawaban: B

4. Apa fungsi utama Penjaga Tahanan di lembaga pemasyarakatan?

A. Melakukan pengawasan terhadap narapidana
B. Menyediakan makanan untuk tahanan
C. Menyusun laporan administrasi
D. Memberikan pembinaan moral kepada tahanan

Jawaban: A

5. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh…

A. Presiden
B. Menteri
C. Mahkamah Agung
D. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: A

6. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika yang dikenal dengan teori pemisah kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan…

A. Presiden dalam kekuasaan DPR
B. DPR dalam kekuasaan presiden
C. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung
D. Mahkamah Agung dalam kekuasaan presiden

Jawaban: A

7. Sanksi yang dapat diberikan kepada narapidana yang melanggar aturan di penjara adalah:

A. Remisi tambahan
B. Isolasi dalam sel khusus
C. Pengurangan jatah makanan
D. Pengurangan masa tahanan

Jawaban: B

8. Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui…

A. Perjanjian, traktat, dan ratifikasi
B. Perjanjian, pendahuluan, dan traktat
C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
D. Perundingan, ratifikasi, dan penandatanganan

Jawaban: D

9. Apa yang dimaksud dengan "remisi" dalam sistem pemasyarakatan?

A. Pengurangan masa tahanan
B. Pemindahan tahanan ke penjara lain
C. Pembebasan bersyarat
D. Penundaan eksekusi hukuman

Jawaban: A

10. Dalam situasi darurat seperti kebakaran di penjara, langkah pertama yang harus dilakukan Penjaga Tahanan adalah:

A. Memastikan tahanan tetap berada di sel
B. Melaporkan kejadian kepada atasan
C. Menyelamatkan tahanan ke tempat yang aman
D. Memadamkan api

Jawaban: C

11. Kehilangan kewarganegaraan menurut UU No. 62 tahun 1958 dapat disebabkan oleh…

A. Memiliki paspor dari negara lain
B. Menyimpan kekayaan di luar negeri
C. Mendirikan perusahaan di luar negeri
D. Menetap dalam waktu yang lama di luar negeri

Jawaban: D

12. Kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 meliputi...

A. Berhak atas pekerjaan
B. Memajukan kebudayaan
C. Hak mendapat pendidikan
D. Fakir miskin dan anak terlantar

Jawaban: D

13. Tujuan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah…

A. Hasil buah pikir wakil rakyat
B. Melakukan perubahan tertulis
C. Pembuatan undang-undang baru
D. Penyesuaian dengan keadaan terbaru

Jawaban: D

14. Tugas Penjaga Tahanan dalam pelaksanaan sidang di pengadilan adalah...

A. Menyusun dakwaan
B. Menjaga keamanan dan ketertiban di ruang sidang
C. Memutuskan hukuman
D. Menyediakan bukti-bukti dalam persidangan

Jawaban: B

15. UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan untuk memilih…

A. Anggota DPR/MPR, DPR
B. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD
C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, presiden
D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kota kabupaten

Jawaban: D

16. Apa tujuan utama dari pembinaan narapidana di dalam penjara?

A. Mengisolasi narapidana dari masyarakat
B. Meningkatkan keterampilan narapidana untuk kehidupan setelah penjara
C. Menjaga ketertiban di dalam penjara
D. Meningkatkan keamanan penjara

Jawaban: B

17. Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer adalah…

A. Stabilitas politik dan pemerintahan lebih terjamin
B. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah desa
C. Pemerintah tidak dibayangi dengan adanya krisis cabinet
D. Pemerintah selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR

Jawaban: A

18. Salah satu prinsip dasar pemasyarakatan adalah:

A. Penindasan terhadap narapidana
B. Perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana
C. Pengasingan narapidana dari masyarakat
D. Pemisahan narapidana berdasarkan umur

Jawaban: B

19. Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN adalah…

A. Wewenang fraksi yang terbesar di MPR
B. Usul DPR yang disampaikan kepada MPR
C. Tugas MPR yang dinyatakan dalam UUD 1945
D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara

Jawaban: B

20. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemasyarakatan di Indonesia adalah:

A. UU No. 12 Tahun 1995
B. UU No. 8 Tahun 1981
C. UU No. 13 Tahun 2003
D. UU No. 20 Tahun 2003

Jawaban: A

Demikian contoh latihan soal SKB Kemenkumham CPNS 2024 yang bisa dipelajari. Selain itu, Anda perlu memastikan dokumen administrasi yang disiapkan sudah sesuai persyaratan agar lolos di tahap pertama.