25 Contoh Soal SKB CPNS Auditor Ahli Pertama dan Kunci Jawabannya

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai diadakan sehari setelah pengumuman kelulusan peserta pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Keduanya merupakan rangkaian seleksi yang wajib dilaksanakan oleh peserta.

Secara teknis, SKB memiliki beberapa perbedaan dari SKD, ujian yang bersifat akademis, real-time, dan menggunakan komputer. Salah satu jenis SKB juga adalah Computer Assisted Test (CAT). Namun, ada instansi yang menerapkan SKD non-CAT. Seleksi bisa berupa wawancara dan praktik kerja.

Meski demikian, SKB CAT merupakan yang paling umum digelar oleh instansi perekrut CPNS. Salah satu formasi yang banyak dibuka tahun ini, yaitu Auditor Ahli Pertama. Posisi ini diperlukan pada berbagai instansi pemerintahan, termasuk kementerian, lembaga, hingga perangkat daerah.

Kali ini, kami ingin memberikan sejumlah contoh soal SKB CPNS Auditor Ahli Pertama. Lengkap dengan kunci jawaban, simak pembahasan berikut ini.

Contoh Soal SKB CPNS Auditor Ahli Pertama

1. Secara khusus auditor internal yang melaksanakan kegiatan konsultasi diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut….

A. Memiliki keahlian memfasilitasi dan kolaborasi
B. Kurang pengalaman tugas secara umum
C. Memproses dan merespon secara lambat
D. Berpikir kurang analitis dalam menyelesaikan masalah
E. Kurang mampu membangun hubungan baik dan cepat

Jawaban: A

2. Data yang telah diolah, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah disebut...

A. Informasi
B. Komunikasi
C. Pesan
D. Informan
E. Komunikan

Jawaban: A

3. Sebuah institusi pemerintah dalam menangani risiko kebakaran menerapkan upaya pemasangan alat pemadam kebakaran dan memasang petunjuk evakuasi saat kebakaran.Tindakan ini merupakan bentuk opsi penanganan risiko...

A. Mengurangi frekuensi risiko
B. Mengurangi konsekuensi risiko
C. Membagi risiko
D. Menerima risiko
E. Tidak ada jawaban yang benar

Jawaban: B

4. Peraturan yang mengatur bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah:

A. Perpres No. 192 tahun 2014
B. PP no. 60 tahun 2008
C. UU no. 17 tahun 2004
D. UU n0. 15 tahun 2004
E. Semua jawaban benar

Jawaban: B

5. Pengendalian prevention digambarkan sebagai kegiatan pengendalian yang bertujuan untuk...

A. Meningkatkan probabilitas
B. Mengurangi probabilitas
C. Meningkatkan dampak kerugian yang mungkin terjadi
D. Mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi
E. Meningkatkan probabilitas dan mengurangi dampak

Jawaban: B

6. Batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relative pada pencapaian tujuan dalam tingkat toleransi yang diperkenankan dalam konteks organisasi secara keseluruhan dikenal dengan istilah apa?

A. Risk taker
B. Risk avoidance
C. Risk appetite
D. Risk tolerance
E. Risk lover

Jawaban: D

7. Empat fungsi pokok manajemen yang menjadi cakupan manajemen pemerintahan adalah sebagai berikut, kecuali...

A. Perencanaan
B. Pengorganisasia
C. Pelaksanaan
D. Pengevaluasian
E. Pengendalian

Jawaban: D

8. Indikasi perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, cukup banyak. Salah satunya adalah . . .

A. Penggelapan uang atau surat berharga yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
B. Korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang
C. Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan
D. Korupsi yang terjadi antara pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan swasta
E. Semua benar

Jawaban: E

9. Indikasi perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, cukup banyak. Salah satunya adalah . . .

A. Penggelapan uang atau surat berharga yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
B. Korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang
C. Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan
D. Korupsi yang terjadi antara pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan swasta
E. Semua benar

Jawaban: E

10. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan tindak lanjut hasil temuan audit adalah…

A. Semua formulir dan bukti pendukung tidak saling berkaitan
B. Tim pemantauan tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti
C. Status tindak lanjut pelaksanaan tidak dilaporkan pimpinan
D. Laporan perkembangan kemajuan tidak diterima secara periodik
E. Laporan tidak memenuhi syarat kriteria

Jawaban: B

11. Secara khusus auditor internal yang melaksanakan kegiatan konsultasi diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut….

A. Memiliki keahlian memfasilitasi dan kolaborasi
B. Kurang pengalaman tugas secara umum
C. Memproses dan merespon secara lambat
D. Berpikir kurang analitis dalam menyelesaikan masalah
E. Kurang mampu membangun hubungan baik dan cepat

Jawaban: A

12. Asas dalam pengelolaan keuangan negara adalah; asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas pemeriksaan keuangan.

Asas yang mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, dalam arti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran merupakan...

A. Asas universalitas
B. Asas tahunan
C. Asas proporsionalitas
D. Asas kesatuan
E. Asas spesialitas

Jawaban: D

13. Pengendalian mitigation digambarkan sebagai kegiatan pengendalian yang bertujuan untuk...

A. Meningkatkan probabilitas
B. Mengurangi probabilitas
C. Meningkatkan dampak
D. Mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi
E. Meningkatkan probabilitas dan mengurangi dampak

Jawaban: D

14. Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan. Tujuannya adalah . . .

A. Agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara membantu pihak swasta untuk mencapai tujuan tertentu
B. Dapat memengaruhi putusan perkara, dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim
C. Laporan tidak ditindaklanjuti oleh KPK
D. Agar semua anggota masyarakat untuk terlibat aktif membuat pengaduan
E. Agar tidak terjadi ajang fitnah, KPK membuat beberapa prinsip dasar

Jawaban: B

15. Tahapan reviu laporan keuangan adalah, kecuali…

A. Perencanaan kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini berupa penentuan objek, proses dan akun yang akan direviu
B. Pelaporan hasil investigasi
C. Pelaporan berupa penyusunan
D. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam tahap penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi
E. Pendampingan selama pemeriksaan BPK

Jawaban: B

16. Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan. Tujuannya adalah . . .

A. Agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara membantu pihak swasta untuk mencapai tujuan tertentu
B. Dapat memengaruhi putusan perkara, dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim
C. Laporan tidak ditindaklanjuti oleh KPK
D. Agar semua anggota masyarakat untuk terlibat aktif membuat pengaduan
E. Agar tidak terjadi ajang fitnah, KPK membuat beberapa prinsip dasar

Jawaban: B

17. Dalam tataran praktis, wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia adalah ditetapkannya peraturan berikut, kecuali...

A. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/1999
B. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/8/2003
C. UU Nomor 17 Tahun 2003
D. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
E. Semua jawaban benar

Jawaban: C

18. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah melalui pengalokasian sebagian dana APBN kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas, kecuali:

A. Dana Alokasi Umum
B. Dana Alokasi Khusus
C. Dana Bagi Hasil
D. Dana Otonomi Daerah
E. Dana penyesuaian

Jawaban: D

19. Dalam bentuk data base, peta audit lebih mudah dalam menghasilkan laporan misalnya, kecuali…

A. Penugasan audit yang sedang berlangsung
B. Risiko yang mengancam tujuan tertentu
C. Rincian risiko yang diurutkan berdasarkan caranya
D. Beragam laporan lain sesuai data-data yang disimpan dalam data base
E. Informasi terkait pengendalian risiko tidak tersampaikan

Jawaban: E

20. APBN merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan merupakan fungsi...

A. Otorisasi
B. Perencanaan
C. Pengawasan
D. Alokasi
E. Distribusi

Jawaban: A

21. Dalam memberikan atau merumuskan rekomendasi auditor harus memperhatikan…

A. Rekomendasi harus dapat dilaksanakan
B. Jika terdapat alternatif diselesaikan dengan cara sendiri
C. Biaya yang akan terjadi dalam mengimplementasikan rekomendasi melebihi manfaat yang akan diperoleh
D. Tidak mengarah pada tindakan nyata
E. Kurang maksimal dalam melaksanakan audit

Jawaban: A

22. Berikut ini yang bukan termasuk prinsip etika Auditor Internal Pemerintah, yaitu...

A. integritas
B. objektivitas
C. akuntabel
D. transparansi
E. kompetensi

Jawaban: D

23. Positive assurance diberikan oleh auditor internal untuk memberikan...

A. Kebijakan Audit
B. Standar Audit APIP
C. Keyakinan informasi telah diaudit
D. Meningkatkan manajemen
E. Efektivitas dan Efisien

Jawaban: C

24. Laporan yang diterima KPK diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme sejak laporan diterima adalah...

A. Penuntutan
B. Verifikasi laporan
C. Koordinasi
D. Monitor
E. Penyidikan

Jawaban: B

25. APBN harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian merupakan fungsi APBN yaitu...

A. Otorisasi
B. Perencanaan
C. Pengawasan
D. Alokasi
E. Stabilisasi

Jawaban: E

Di atas merupakan sederet contoh soal SKB CPNS Auditor Ahli Pertama, formasi yang banyak dibuka oleh berbagai instansi pemerintahan tahun ini. Anda juga bisa melatih pemahaman dengan mengkaji materi-materi, sesuai kisi-kisi yang dirilis oleh Menpan RB. Semoga bermanfaat.