Apa Itu Kesepakatan Islamabad? Bisakah Redakan Perang AS-Iran?
Ketegangan antara Iran dan aliansi Amerika Serikat–Israel kembali meningkat pada 2026 dan memicu kekhawatiran masyarakat dunia. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga menyangkut jalur energi strategis dunia, stabilitas kawasan Timur Tengah, serta rivalitas geopolitik yang telah berlangsung lama.
Di tengah eskalasi tersebut, muncul inisiatif diplomatik baru yang dikenal sebagai Kesepakatan Islamabad. Skema ini difasilitasi oleh Pakistan sebagai upaya meredakan konflik sekaligus membuka ruang perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat.
Kesepakatan Islamabad tidak hanya menawarkan penghentian konflik sementara, tetapi juga dirancang sebagai kerangka menuju perdamaian jangka panjang. Bahkan, proposal ini telah berkontribusi pada tercapainya gencatan senjata awal selama dua minggu antara kedua negara.
Apa Itu Kesepakatan Islamabad
Kesepakatan Islamabad merupakan kerangka diplomasi yang diajukan oleh pemerintah Pakistan untuk meredakan konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat–Israel. Proposal ini mulai dibahas secara intensif pada awal April 2026 dan disampaikan melalui jalur diplomatik kepada pihak-pihak terkait.
Mengutip laporan berbagai media internasional, skema ini dirancang sebagai gencatan senjata dua tahap. Tahap pertama berfokus pada penghentian konflik secara langsung,
Latar Belakang Munculnya Kesepakatan Islamabad
Kemunculan Kesepakatan Islamabad tidak terlepas dari meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang diperburuk oleh keterlibatan Israel. Konflik tersebut berdampak langsung pada keamanan jalur energi minyak dunia, terutama Selat Hormuz.
Situasi semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan tekanan terhadap Iran, termasuk ultimatum terkait pembukaan Selat Hormuz. Bahkan, Trump sempat mengeluarkan ancaman keras melalui pernyataan publik menjelang tenggat waktu yang ditetapkannya sendiri.
Di tengah kondisi tersebut, Pakistan mengambil peran sebagai mediator. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengajukan proposal gencatan senjata yang kemudian diterima oleh Amerika Serikat.
Trump mengumumkan bahwa ia menerima proposal tersebut dan setuju menangguhkan serangan terhadap Iran selama dua minggu. Namun, keputusan tersebut disertai syarat bahwa Iran harus membuka Selat Hormuz secara penuh, aman, dan segera.
Proposal 10 Poin Damai dari Iran
Dalam proses Kesepakatan Islamabad, Iran mengajukan proposal 10 poin kepada Amerika Serikat.
Dewan Keamanan Nasional Iran menyatakan bahwa dokumen tersebut akan menjadi acuan utama dalam pembicaraan yang dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2026 di Islamabad.
Sepuluh poin tersebut mencakup beberapa tuntutan utama Iran, antara lain komitmen Amerika Serikat untuk tidak melakukan agresi terhadap Iran, pengakuan hak Iran dalam pengayaan uranium, serta pencabutan seluruh sanksi utama dan sekunder.
Selain itu, Iran juga menuntut penghentian resolusi Dewan Keamanan PBB dan Badan Energi Atom Internasional terkait Iran, pembayaran kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan, serta penarikan pasukan Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah.
Proposal tersebut juga mencakup penghentian konflik di berbagai wilayah, termasuk Lebanon, serta penegasan bahwa Iran tetap mempertahankan kendali atas Selat Hormuz.
Daftar Delegasi dalam Negosiasi Kesepakatan Islamabad
Pertemuan di Islamabad dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2026 di Islamabad, Pakistan. Negosiasi ini melibatkan delegasi tingkat tinggi dari masing-masing negara.
Dari pihak Pakistan, delegasi terdiri atas Perdana Menteri Shehbaz Sharif, Kepala Staf Angkatan Darat Syed Asim Munir, Menteri Luar Negeri Ishaq Dar, serta Penasihat Keamanan Nasional Asim Malik.
Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, didampingi Utusan Khusus Gedung Putih Steve Witkoff, Jared Kushner, serta Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper.
Sementara itu, Iran diwakili oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, serta Wakil Menteri Luar Negeri Majid Takht Ravanchi.
Pertemuan ini juga berlangsung dalam kondisi pengamanan ketat. Otoritas Islamabad bahkan menetapkan hari libur lokal untuk mendukung kelancaran agenda diplomatik tersebut.