Dana APBN yang Menghijaukan Kinerja Keuangan Pertamina dan PLN

Pertamina dan PLN mencetak rapor keuangan positif pada tahun 2018. Suntikan dana pemerintah yang cukup besar membuat dua perusahaan BUMN kakap ini dapat membukukan laba bersih.

Nazmi Haddyat Tamara

17/6/2019, 08.00 WIB


Setelah lama dinanti, dua perusahaan BUMN kakap: PT Pertamina dan PT PLN, merilis laporan keuangan tahun 2018 pada akhir Mei yang lalu. Dua perusahaan di sektor energi itu sukses mempertahankan kinerja laba bersihnya, meski sebelumnya dikabarkan menderita penurunan laba, bahkan merugi. Piutang kepada pemerintah menjadi penolong utama bagi keuangan perusahaan.

Pertamina mencatatkan laba bersih US$ 2,53 miliar atau setara Rp 35,99 triliun (dengan kurs Rp 14.200 per dolar AS) pada 2018. Raihan tersebut turun tipis 0,3% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar US$ 2,54 miliar. Ini lonjakan kinerja keuangan yang sangat signifikan karena pada laporan terakhir yang dipublikasikan September 2018 torehan laba Pertamina hingga kuartal III hanya sekitar Rp 5 triliun.

Sementara itu, PLN mampu mencetak laba bersih Rp 11,6 triliun sepanjang 2018. Jumlah ini meningkat signifikan hingga 162,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 4,41 triliun. Padahal, serupa dengan Pertamina, hingga kuartal III tahun lalu, PLN masih merugi Rp 18,48 triliun.

Pendapatan Tak Menutup Beban Operasional

Berbeda dengan perusahaan swasta atau BUMN yang lain, kinerja Pertamina dan PLN memang lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Sebagai BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk menjual produk yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, dua BUMN tersebut tidak bisa leluasa menentukan harga jual ke pasar.

Demi menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kerap menetapkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik lebih rendah dari harga keekonomiannya. Kebijakan pengaturan harga itu membuat Pertamina dan PLN harus menanggung beban lebih besar dalam menjalankan operasionalnya.

Kinerja Pertamina


Sepanjang 2018, Pertamina membukukan pendapatan US$ 57,9 miliar atau meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan besar terjadi pada pos subsidi pemerintah dan pendapatan/aktivitas operasi lainnya.

Subsidi pemerintah meningkat hingga 60% menjadi US$ 5,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan lainnya tercatat US$ 3,9 miliar atau melonjak 427% dibandingkan 2017 yang hanya US$ 740 juta.

Hasil signifikan juga terlihat pada penjualan ekspor minyak yang naik dua kali lipat. Pada 2018, nilai ekspor mencapai US$ 3,6 miliar. Sementara itu, penjualan dalam negeri hanya naik 12% menjadi US$ 44,7 miliar. Padahal, penjualan dalam negeri merupakan pos pendapatan yang memiliki porsi terbesar. Penjualan dalam negeri ini melingkupi minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, hingga produk minyak.

Jika dikurangi subsidi dan pendapatan lainnya, Pertamina membukukan pendapatan utama sebesar US$ 48,4 miliar atau naik sebesar 16% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjualan terbesar Pertamina masih bersumber pada produk utama yakni BBM dan gas. Penjualan BBM jenis khusus Perta Series mencapai US$ 11,2 miliar dan Minyak Solar US$ 10,7 miliar. Kedua jenis BBM tersebut sama-sama mencatat kenaikan 14% dibandingkan tahun 2017.

Peningkatan cukup besar terjadi pada penjualan LPG, petrokimia, pelumas dan lainnya. Bagian ini mencatatkan penjualan US$ 8,2 miliar, naik 90% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, penjualan bensin jenis Premium turun 16,9%. Sepanjang 2018, nilai penjualannya US$ 4,5 miliar.

Namun, peningkatan pendapatan utama dari pos penjualan tersebut masih belum mampu menutupi beban penjualan dan operasional lainnya. Beban pokok yang ditanggung Pertamina pada 2018 mencapai US$ 48,7 miliar atau meningkat 29,4% dibandingkan tahun 2017.

Beban operasional ini terdiri dari beban pokok penjualan, produksi hulu dan lifting, eksplorasi, dan aktivitas operasi lainnya. Beban tertinggi dialami beban pokok penjualan sebesar US$ 42,7 miliar atau 88% dari total beban yang ditanggung Pertamina.

Dengan beban operasional mencapai US$ 48,7 miliar dan pendapatan utama dari penjualan hanya US$ 48,4 miliar, alhasil Pertamina belum bisa mencetak laba usaha secara mandiri dan masih mencatat minus sekitar US$ 300 juta. Defisit ini yang nantinya dapat tertutupi oleh suntikan dana pemerintah melalui berbagai pos dalam APBN.

Kinerja PLN


Tak jauh berbeda dengan Pertamina, perusahaan penyedia listrik ini juga mengalami rugi usaha jika tidak disokong oleh subsidi pemerintah. Pada 2018, PLN membukukan pendapatan usaha Rp 272,8 triliun atau naik tipis 6% dari tahun 2017.

Porsi utama pendapatan usaha PLN masih bergantung pada penjualan tenaga listrik yang mencapai 96%. Pendapatan pada pos ini tercatat Rp 263,4 triliun. Sedangkan pos lain seperti penyambungan pelanggan dan pendapatan usaha lain-lain masing-masing sebesar Rp 7,3 triliun dan Rp 2,1 triliun.

Di sisi lain, beban usaha PLN pada tahun lalu naik 11,8% menjadi Rp 308 triliun yang disumbang oleh bahan bakar dan pelumas serta pembelian tenaga listrik dengan masing-masing Rp 137 triliun dan Rp 84,2 triliun. Lainnya, ada beban sewa, pemeliharaan, penyusutan dan kepegawaian juga menjadi beban usaha yang ditanggung oleh PLN.

Pertumbuhan beban usaha yang lebih besar dari pendapatan menimbulkan kerugian usaha hingga Rp 35,2 triliun. Jumlahnya membengkak dari kerugian usaha tahun 2017 yang sebesar Rp 20,1 triliun.

Subsidi dan Piutang Pemerintah

Syukurnya, kerugian usaha yang terjadi pada kedua BUMN itu dapat ditutupi oleh adanya suntikan dana subsidi dari pemerintah dan juga pendapatan lain-lain. Pertamina mendapatkan US$ 5,6 miliar untuk penggantian biaya subsidi dari pemerintah dan US$ 3,9 miliar untuk pendapatan dan aktivitas operasi lain-lain.

Subsidi ini terdiri atas subsidi LPG sebesar US$ 3,4 miliar, subsidi Solar US$ 2,1 miliar dan subsidi Kerosene US$ 16,8 juta. Jika dikonversi pada rupiah, jumlah subsidi yang diterima sekitar Rp 79,5 triliun. Padahal, anggaran yang disiapkan pemerintah dalam APBN 2018 hanya Rp 46,8 triliun untuk penggantian subsidi BBM dan LPG.

Sementara itu, pada pos pendapatan lainnya, perolehan pos ini disokong oleh selisih harga jual beberapa produk Pertamina dengan nilai mencapai US$ 3,1 miliar. Selisih harga ini muncul karena berbagai tugas yang diterima Pertamina dalam menyalurkan produknya termasuk BBM jenis Premium di beberapa wilayah.

Lebih jauh, pos ini terdiri dari selisih harga yang ditanggung Pertamina sejak 3 tahun lalu dengan rincian US$ 1,8 miliar untuk 2018, US$ 1,04 miliar untuk 2017, dan US$ 178 juta untuk selisih harga pada 2016. Selisih harga yang diganti oleh pemerintah ini bersifat piutang yang belum dibayarkan. Estimasi penerimaan selisih ini diperkirakan baru lunas pada tahun 2023.

Beralih ke BUMN penyalur listrik, PLN memperoleh Rp 48,1 triliun untuk subsidi listrik dari pemerintah, sedangkan pendapatan lain diperoleh dari pendapatan kompensasi Rp 23,1 triliun. Sebagai perbandingan, dalam APBN 2018, anggaran untuk subsidi listrik sebesar Rp 47,6 triliun.

Dengan adanya pendapatan tambahan yang dibukukan, alhasil PLN menerima dana Rp 71,2 triliun untuk menutupi rugi usaha. Perusahaan ini pun berbalik untung Rp 11,6 triliun setelah dikurangi pajak dan penyesuaian lain-lain.

Pos kompensasi ini baru dibukukan pada akhir tahun anggaran 2018. Karena itulah, pada kinerja keuangan kuartal III tahun lalu, perusahaan masih mencatatkan kerugian. Namun, biaya kompensasi ini sebenarnya masih bersifat piutang yang baru dicatatkan di dalam laporan keuangan alias dananya belum diterima oleh PLN.

Pos ini merupakan piutang kompensasi dari Pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan (“BPP”) tenaga listrik tarifnya lebih rendah dibandingkan BPP, namun belum diperhitungkan dalam subsidi.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman pun melihat laba Pertamina dan PLN memang disebabkan oleh pendapatan dari kompensasi dan penggantian biaya penjualan. Kedua komponen tersebut merupakan piutang kepada pemerintah.

“Adanya pendapatan lain-lain yang dipaksakan membuat Pertamina dan PLN menjadi untung. Padahal, anggaran tersebut belum tercantum dalam nota APBN,” ujar Yusri kepada Katadata.co.id. Dia menduga, sepertinya pos dana tersebut akan ditambahkan dalam APBN Perubahan 2019 pada medio tahun ini.

PLN (KATADATA)

Pertamina (KATADATA)

Pelaksana Harian (Plh) Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN Dwi Suryo Abdullah menjelaskan PLN menerima dana kompensasi karena pemerintah tidak mengizinkan perusahaan tersebut memberlakukan penyesuaian tarif di tengah tekanan kondisi makroekonomi.

Menurutnya pemberian kompensasi sesuai dengan penjelasan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasal tersebut menyatakan meski BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah.

Sedangkan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menganggap kinerja keuangan Pertamina 2018 meningkat signifikan, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Peningkatan kinerja itu semata-mata atas capaian peningkatan penjualan dalam negeri berupa minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak sebesar 77,23 persen. “Bukan karena adanya pendapatan kompensasi dan pendapatan lainnya, bukan pula karena rekayasa laporan keuangan.” kata Fahmy.

***

Nazmi Haddyat Tamara