Kerentanan Jakarta dan Daerah

Tingginya kasus di daerah sekitar Ibu Kota ini sejalan dengan Indeks Kerentanan Provinsi terhadap Covid-19 yang disusun oleh Katadata Insight Center (KIC). Indeks yang dirilis pada 3 April ini mengukur kerentanan daerah terhadap penyebaran corona melalui tiga indikator risiko.

Pertama, risiko terkait dengan karakteristik daerah seperti jumlah penduduk, kepadatan, hingga akses terhadap hunian yang layak. Kedua, risiko Kesehatan Penduduk seperti jumlah penduduk lanjut usia, hingga persentase penduduk yang merokok. Ketiga, risiko terkait mobilitas penduduk seperti jumlah penumpang pesawat dan mobilitas pekerja.

Hasilnya, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat paling rentan terhadap pandemi Covid-19 dibandingkan provinsi-provinsi lain. Tiga provinsi itu menanggung risiko dari mobilitas penduduk yang tinggi, padat penduduk ditambah dengan kualitas udara yang buruk.

“Lalu lintas penduduk yang tinggi membuat tiga provinsi tersebut menjadi rentan terhadap penyebaran Covid-19 ,”  kata Mulya Amri, Direktur Riset Katadata, dalam acara Press Briefing “Siapkah Daerah Menghadapi Pandemi: Peluncuran Indeks Kerentanan Provinsi terhadap Covid-19” di Jakarta, Jumat (3/4).

Skor ketiga provinsi ini jauh lebih tinggi daripada provinsi yang paling rentan berikutnya, yaitu Kepulauan Riau. Urutan ke-4 hingga akhir mempunyai skor yang relatif landai dan seragam. Artinya, terdapat jarak lebar kerentanan antara DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dengan 31 provinsi lain.

Ketiga provinsi itu memiliki skor kerentanan berdekatan karena terkait dalam kawasan megapolitan Jabodetabek. Kawasan ini menampung lebih 10% jumlah penduduk Indonesia dalam kepadatan mendekati 5.000 orang per km². Untuk lebih detailnya, skor indeks dan sub-indeks ini bisa diakses melalui lamn website Databoks.

Kondisi Layanan Kesehatan

Sebagai pembanding kerentanan dan kondisi risiko, Katadata Insight Center juga memetakan kondisi layanan kesehatan provinsi dalam menghadapi Covid-19. Dalam pemetaan ini, parameter yang digunakan yaitu keberadaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan per penduduk, serta ketersediaan anggaran kesehatan yaitu besarnya APBD untuk fungsi kesehatan per kapita.

Hasilnya, meski mempunyai kerentanan yang tinggi, DKI Jakarta memiliki kondisi layanan kesehatan paling memadai dibandingkan provinsi lain. Ibu Kota unggul pada semua parameter, baik ketersediaan fasilitas, tenaga medis, hingga anggaran sektor kesehatan.

Bahkan dengan skor 82, DKI Jakarta unggul jauh dibandingkan provinsi lain. Di bawahnya ada Sulwesi Utara dengan skor 59,6 dan diikuti provinsi lain yang nilainya tak terpaut jauh.

Namun, Jawa Barat dan Banten yang merupakan provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap Covid-19, ternyata tidak didukung oleh layanan kesehatan memadai. Tingginya jumlah penduduk pada dua provinsi ini tak sebanding dengan kondisi layanan kesehatan yang relatif minim.

“Ini akan menjadi tantangan bagi provinsi-provinsi tersebut dalam menghadapi Covid-19,” kata Mulya. Ia menambahkan, adanya keunikan pada provinsi-provinsi dengan layanan kesehatan terendah adalah Jawa Barat, Lampung, dan Banten, yang notabene bukan provinsi miskin.

“Tapi, karena memiliki jumlah penduduk yang besar, provinsi-provinsi ini berpotensi mengalami tekanan pada anggaran kesehatan dan fasilitas kesehatan publik, terutama pada saat wabah Covid-19 ini,” ujar Mulya.

Jika disandingkan, DKI Jakarta paling rentan menghadapi Covid-19 namun memiliki dukungan layanan kesehatan yang memadai. Sebaliknya, Banten dan Jawa Barat yang memiliki kerentanan tinggi, belum mempunyai layanan kesehatan memadai. Sedangkan provinsi lain cenderung mengumpul pada titik dengan karakteristik yang serupa. 

Pentingnya Jaga Jarak

Menurut Mulya, indeks kerentanan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat. Untuk provinsi dengan tingkat mobilitas tinggi dan padat penduduk yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, misalnya penanganannya lebih tepat dengan physical distancing (jaga jarak fisik) dan pembatasan aktivitas di luar rumah.

Menurut perhitungan asisten profesor di Fakultas Kedokteran Universitas California Robert Signer, satu orang positif Covid-19 yang tidak melakukan jaga jarak bisa menyebabkan 406 orang lain terinfeksi pada hari ke-30. Namun, jika dia mengurangi kontak fisik sebesar 50 persen, jumlah penularannya bisa turun menjadi 15 orang pada periode waktu yang sama.

Pada pertengahan pekan ini, Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Jokowi juga memutuskan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemilihan Pembatasan Sosial Berskala Besar karena Indonesia sudah belajar dari pengalaman negara lain yang menetapkan lockdown atau karantina wilayah. Indonesia tidak bisa menerapkan kebijakan lockdown, karena setiap negara memiliki ciri khas masing-masing.

Namun, kebijakan pembatasan interaksi fisik tersebut perlu diimbangi dengan tes kesehatan secara massal. Hal ini untuk mengetahui jumlah orang yang terjangkit virus corona. Pemerintah pun perlu membuka data sebaran wilayah penderita sehingga orang yang tubuhnya sehat dapat menghindari kawasan-kawasan dengan kasus aktif yang tinggi.