Sejumlah hal perlu mendapat perhatian serius pemerintah Indonesia guna mengurangi kesenjangan di balik kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia.
Yostan Absalom Labola
Oleh Yostan Absalom Labola
8 Agustus 2017, 20.16

Pembangunan manusia adalah sebuah proses untuk memperbanyak pilihan bagi setiap orang. Pilihan mendasar meliputi, umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan memiliki hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dengan komponen dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak (Lihat skema pengukuran dimensi dan indikator IPM pada Gambar 1).

Gambar 1. Skema dimensi dan Indikator IPM (Sumber gambar: hdr.undp.org) 

IPM Indonesia (Metode Baru)

United Nations Development Programme (UNDP) melaporkan bahwa Indonesia berada pada ranking 113 dari 188 negara dengan nilai indeks 0,689 (meningkat 30,5%). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan indeks pembangunan manusia berada di level menengah dari 188 negara.

Mekanisme penilaian IPM Indonesia yang dilakukan pada 2014 meliputi penilaian terhadap angka harapan hidup (68,9), harapan tahun bersekolah (13,0), rata-rata waktu sekolah yang sudah dijalani oleh orang berusia 25 tahun ke atas sebesar (7,6) dan pendapatan nasional bruto per kapita (9,788).

Dalam perkembangannya memang terjadi peningkatan IPM Indonesia seperti ditunjukkan Gambar 2. Namun, pada kenyataannya masih terjadi kesenjangan pembangunan di berbagai daerah Indonesia sendiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan IPM Indonesia tidak memberi manfaat bagi semua orang karena adanya kesenjangan pada aspek-aspek penentu IPM.

Gambar 2. IPM Indonesia 2010-2016 metode baru (Sumber data : BPS Indonesia, sumber gambar : penulis)

Dalam laporan (http://www.id.undp.org), ada beberapa kesenjangan penyebab peningkatan IPM Indonesia yang tidak serta merta bermanfaat bagi semua kalangan, yaitu:

  1. Kesenjangan pada kelompok tertentu, terutama perempuan, etnis minoritas dan penduduk di daerah terpencil yang mengalami deprivasi secara terbuka dan tersembunyi.
  2. Kesenjangan pendidikan dan harapan hidup saat lahir di Indonesia (laki-laki = 0,712 dan perempuan = 0,66), lebih tinggi dari rata-rata di Asia Timur dan Pasifik.

Apabila kesenjangan diperhitungkan maka IPM Indonesia menurun ke (0,563 = 18%). Oleh karena itu, kesenjangan pembangunan manusia perlu diminimalisasi dengan cara revolusi digital dalam dunia kerja dan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan sehingga menciptakan kehidupan yang layak (Labola, 2017). 

IPM Provinsi Kalimantan Timur (Metode Baru)

Peningkatan IPM Indonesia seiring dengan peningkatan IPM pada provinsinya. Salah satu provinsi yang mengalami peningkatan signifikan adalah Kalimantan Timur. Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur diperoleh informasi bahwa dari tahun 2010-2015 IPM meningkat sebesar 2,86.

Peningkatan ini menempatkan Kalimantan Timur dengan nilai IPM 74,17 seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Kalimantan Timur berada di atas Provinsi Bali (IPM 73) dan di bawah DI Yogyakarta (77). Tentunya, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten di Kalimantan Timur.

Di Kalimantan Timur, secara umum aspek ekonomi, khususnya kemiskinan mampu ditekan sehingga menurun signifikan. Namun tidak serta merta ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat karena masih tercatat 6,11 persen (213 ribu jiwa) yang mengalami kemiskinan (www.dprd-kaltimprov.go.id).

 

Gambar 3. PM Propinsi Kalimantan Timur 2010-2015 (Sumber data : BPS Kalimantan Timur, sumber gambar : Penulis) 

Selain itu, data yang dilaporkan oleh Profil Kesehatan Indonesia (2015) tercatat angka kematian bayi 762/1.000 kelahiran hidup, kematian balita sebesar 847/1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu 100/100.000 kelahiran hidup. Ini artinya, angka kematian ibu rendah tetapi angka kematian bayi dan balita cukup tinggi.

Data pendidikan Kalimantan Timur juga cukup memuaskan, namun seperti yang dirilis oleh http://www.dprd-kaltimprov.go.id, Kaltim secara umum masih memerlukan perbaikan kualitas pendidikan dari segi kesenjangan kompetensi antar sekolah. Lebih lanjut, menurut Muhammad Samsun, anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan yang meliputi Kukar, Kubar dan Mahakam Ulu, wilayah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Berdasarkan analisis ini, penulis berpendapat bahwa walaupun IPM Indonesia tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 30,5% dari tahun 1990 dan IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya (2010 hingga 2015). Namun realitanya, peningkatan ini tidak serta merta menjawab problema kesenjangan pada setiap indikator IPM dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Beberapa Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian 

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah Indonesia meliputi; (a) kesenjangan terhadap perempuan, etnis minoritas dan penduduk di daerah terpencil, (b) kesenjangan pendidikan, dan (c) harapan hidup saat lahir.

Sementara di wilayah Kalimantan Timur beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi, (a) pendidikan, khususnya kesenjangan kompetensi antar sekolah, (b) menekan kemiskinan, dan (c) menekan tingkat kematian bayi dan balita.

Untuk meminimalisasi beberapa persoalan di atas, tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Peran seluruh komponen bangsa diperlukan untuk memimalisasi problema kesenjangan yang ada. Dengan demikian, harapan bersama pemerintah dan orang tua sekarang terhadap generasi emas dalam menjemput siklus se-abad Indonesia yang memiliki daya saing (akademik), sehat dan tentunya berakhlak mulia. (Labola, 2017).

Editor: Yostan Absalom Labola