Mengapa Investor Pilih Vietnam daripada Indonesia?

Datang ke Indonesia tidak menjamin investor akan berinvestasi di Tanah Air. Nvidia misalnya, pernah disebut bakal membangun pusat riset dan pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Solo. Namun, perusahaan yang dipimpin Jensen Huang tersebut malah diketahui memilih berinvestasi di Vietnam.

Begitu pula Apple Inc. yang juga raksasa teknologi asal AS memilih menanamkan modalnya di Vietnam senilai US$15,84 miliar atau sekitar Rp 257 triliun. Adapun nilai investasi Microsoft lebih besar di Malaysia ketimbang Indonesia. 

Indonesia memang menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya tarik ekonominya. Iklim bisnis yang kurang ramah bagi investor telah lama dikaitkan dengan korupsi yang mengakar dan regulasi yang berbelit.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, batalnya Nvidia berinvestasi lantaran persoalan klasik yang selama ini mendera iklim investasi Indonesia. “Sulit mendapat perizinan, lama dan complicated. Lalu persoalan pajak,” katanya dalam acara MINDialogue di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.

Tak hanya di bidang olah raga, Indonesia dan Vietnam kerap dibandingkan di bidang ekonomi. Data menunjukkan, Indonesia masih kurang bersaing dalam merebut investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). 

Nilai investasi asing di Indonesia memang lebih tinggi. Pada 2023, nilai investasi asing di Indonesia mencapai US$22,1 miliar, sedangkan Vietnam sekitar US$18,5 miliar. Namun, tren pertumbuhan FDI Vietnam terus positif dan konsisten. Sebaliknya, Indonesia cenderung fluktuatif bahkan sempat anjlok pada 2016.  

Begitu pula rasio investasi asing terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam selalu lebih tinggi ketimbang Indonesia. Indikator ini penting untuk mengukur seberapa besar investasi langsung asing berkontribusi terhadap perekonomian. Sepanjang 2010-2023, rata-rata rasio investasi asing terhadap PDB di Indonesia berkisar 1,94%. Dalam rentang yang sama, Vietnam punya rata-rata rasio sebesar 4,59%. 

Tren rasio FDI terhadap PDB kedua negara ini memang cenderung bergerak turun selama beberapa tahun terakhir. Kendati begitu, rasio Indonesia mengalami fluktuasi yang lebih tajam, dengan beberapa kali penurunan drastis. Sebaliknya, Vietnam memiliki tren yang lebih stabil dengan fluktuasi yang lebih terkendali.

Korupsi merupakan salah satu batu sandungan mengapa rasio investasi asing Indonesia selalu rendah. “Negara-negara yang punya indeks persepsi korupsi rendah cenderung lebih sulit menerima FDI,” ujar Ronny P Sasmita, analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution kepada Katadata.co.id pada Jumat, 17 Januari 2025. 

Pernyataan Ronny tersebut merespons masuknya Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke dalam daftar tokoh terkorup 2024 oleh organisasi jurnalis investigasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Nama Jokowi bersanding dengan Presiden Kenya William Ruto hingga pengusaha India, Gautam Adani. OCCRP pun menetapkan mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad sebagai “pemenang” tokoh terkorup tersebut. 

OCCRP bertolak dari penilaian kelompok masyarakat sipil dan para ahli di Indonesia. Organisasi yang bermarkas di Belanda itu mengakui tak punya bukti Jokowi terlibat korupsi keuangan negara demi keuntungan pribadi. Namun, OCCRP menekankan, berdasarkan hasil sigi yang mereka lakukan, pemerintahan Jokowi dinilai signifikan melemahkan pemberantasan korupsi, terutama dengan merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Revisi tersebut berimbas pada independensi KPK karena menempatkan lembaga antirasuah tersebut di rumpun eksekutif. Alhasil, aspek penindakan yang selama ini menjadi ujung tombak KPK semakin lemah. 

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, ada penurunan signifikan dalam aspek penindakan KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga antirasuah di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bahkan tak mampu mengeksekusi lebih dari 10 penindakan hingga 2023. Padahal, pada periode sebelumnya, KPK sanggup melakukan 40 OTT dalam setahun. 

ICW memang mencatat jumlah penindakan KPK lebih kecil ketimbang Kejaksaan dan Polri. Namun, menurut peneliti ICW Tibiko Zabar, kedua lembaga yang disebut terakhir itu memiliki struktur hingga ke daerah. Secara historis, KPK sejak awal dibangun dengan semangat pemberantasan korupsi, dan kerja-kerjanya berhasil menjadi acuan dalam membongkar praktik korupsi di berbagai sektor.

Selain itu, metode OTT KPK dianggap sangat ampuh dalam memperkuat aspek penuntutan di pengadilan. Dalam praktiknya, OTT mampu menjaring nama-nama dari kalangan menteri, pimpinan, dan anggota DPR, termasuk para petinggi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. “OTT ampuh karena menangkap basah tindakan korupsi. Itu tidak bisa berkelak lagi,” kata Tibiko pada 5 Februari 2025. 

KPK juga didera persoalan etik yang melimpah. Pada 2023, ada 40 laporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para pimpinan lembaga itu. Jumlah ini merangkak naik secara gradual sejak 2019. Puncaknya, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam pusaran korupsi yang juga membelit bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Karena berbagai persoalan itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diluncurkan Transparency International Indonesia (TII) terus melorot sepanjang paruh kedua kepemimpinan Jokowi. IPK Indonesia cukup menjanjikan pada 2014-2019, dengan nilai tertingginya mencapai 40 dari 100 poin. Setelah UU KPK direvisi, indeks itu turun teratur hingga ke titik 34 poin pada 2023, sama dengan posisi ketika Jokowi memulai masa pemerintahannya. 

Adapun IPK Indonesia tahun 2024 naik tiga poin menjadi 37. Meski meningkat, tetap lebih rendah ketimbang capaian pada 2019. Selain itu, kenaikan skor IPK Indonesia 2024 juga ditopang penambahan indikator World Economic Forum (WEF) yang terakhir kali masuk indikator IPK pada 2021. WEF, seperti yang dijelaskan TII, adalah indikator yang mengukur tentang seberapa wajar perusahaan melakukan pembayaran tambahan atau suap yang tidak tercatat.

Di sisi lain, potensi kerugian negara akibat korupsi justru terus meningkat. Pada 2019, potensi kerugian negara sebesar Rp8,4 triliun. Jumlahnya meningkat hingga dua kali, tiga kali, bahkan lima kali lipat masing-masing pada 2020, 2021, dan 2022.

Vietnam justru mengambil langkah tegas dalam pemberantasan korupsi. Pada 2013, Vietnam memulai kampanye antikorupsi oleh Central Anticorruption Steering Committee, yang dipimpin Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam.

Kampanye antikorupsi di Vietnam menekankan pada peningkatan aspek penindakan korupsi. Itu mencakup investigasi dan penuntutan, penyitaan aset, pengawasan yang ketat, edukasi dan sosialisasi, hingga pemberhentian dan penangkapan pejabat negara. 

Imbasnya tak main-main. Meski pemerintah Vietnam tak pernah merilis angka resmi, laporan dari berbagai media mengabarkan ada puluhan ribu orang, termasuk pejabat negara yang dijebloskan ke bui, beberapa di antaranya bahkan dijatuhi hukuman mati karena terlibat korupsi. 

Hoang dkk (2022), dalam riset berjudul “Investment under anticorruption: Evidence from the high-profile anticorruption campaign in Vietnam,” mencatat Kejaksaan Vietnam telah menuntut lebih dari 14.000 kasus korupsi sepanjang 2013-2020. Lalu ada sebanyak 22.600 terdakwa yang dituduh lalai dalam melakukan pengelolaan aset negara, termasuk para anggota politbiro Central Committee Partai Komunis Vietnam. 

Lewat analisis ekonometri terhadap 129.154 artikel berita di tiga surat kabar besar di Vetnam, yakni VnExpress, Nhan Dan, dan Dan Tri, sepanjang 2006-2019, riset Hoang dkk menemukan adanya dampak kampanye antikorupsi terhadap iklim investasi di Vietnam.

Dengan menggunakan poin estimasi, grafik di atas menunjukkan kampanye antikorupsi yang dimulai pada 2013 berdampak negatif terhadap investasi hanya pada dua tahun pertama setelah diterapkan. Namun, poinnya melonjak positif pada tahun ketiga meski efeknya terus berkurang. 

“Ini menunjukkan kalau antikorupsi adalah perjuangan panjang yang membutuhkan upaya tanpa henti di tahun-tahun mendatang untuk memiliki efek yang langgeng,” tulis tim peneliti. 

Selain itu, riset yang mendapat pembiayaan dari Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) ini, menemukan adanya penurunan biaya informal perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Biaya informal merujuk pada pengeluaran tidak resmi yang harus dikeluarkan oleh individu atau perusahaan untuk memperoleh layanan, izin, atau keuntungan bisnis. Suap, uang pelicin, pungutan liar, hingga gratifikasi termasuk di dalamnya.

Pada 2013, biaya informal di semua negara bagian Vietnam selalu lebih tinggi ketimbang 2019. Pada wilayah bagian utara dan tengah, penurunannya tampak signifikan. Sedangkan penurunan tipis terjadi di wilayah selatan. 

Menurut para peneliti, perbedaan ini menunjukkan bahwa Vietnam Selatan, yang menjadi pusat ekonomi utama negara itu, telah lama menikmati kerangka regulasi yang kondusif. Infrastruktur hukum dan administratif yang lebih baik membuat biaya informal di wilayah selatan Vietnam relatif lebih rendah dibandingkan dengan dua wilayah lainnya.

Jika kembali menilik perbedaan rasio IPK antara Vietnam dan Indonesia, ada pergerakan terpola pada kedua negara imbas dari regulasinya masing-masing. Pada 2013, IPK Vietnam mengalami tren pertumbuhan yang cukup konsisten dengan beberapa kali kontraksi tipis. Nilainya juga melonjak sembilan poin dalam 11 tahun. 

Indonesia, di lain sisi, mengalami penurunan sejak UU KPK direvisi. Padahal, sepanjang 2012-2019, tren IPK Indonesia merangkak secara meyakinkan hingga berhasil meningkat delapan poin hanya dalam kurun waktu tujuh tahun. 

Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) Indonesia juga menunjukkan tingginya biaya tambahan yang mesti dikeluarkan untuk investasi. ICOR adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi di suatu negara. ICOR yang tinggi mengindikasikan inefisiensi dalam penggunaan modal. Faktornya macam-macam, mulai dari ruwetnya birokrasi hingga pungutan liar. 

Data terakhir pada 2023 menunjukkan ICOR Indonesia masih berada di level 6,3. Sedangkan Vietnam berada di 4,6. Adapun dalam satu dekade terakhir, ICOR Indonesia berada di rata-rata 6,8%.

Selain penegakkan hukumnya, Vietnam juga memiliki kemudahan regulasi yang lebih baik. Laporan “Business Ready (B-Ready)” yang dirilis Bank Dunia menunjukkan, Vietnam memiliki sistem yang lebih cepat untuk pendaftaran perusahaan domestik baru dengan biaya pendaftaran yang lebih murah.  

Sementara itu, perlu menghabiskan masing-masing 66 dan 65 hari untuk pendaftaran perusahaan luar negeri di Vietnam dan Indonesia. Namun, jika ditilik berdasarkan biayanya, perbedaan di antara keduanya sangat timpang.  

Hal yang kurang-lebih terlihat dari segi perdagangan internasionalnya. Untuk memenuhi semua persyaratan ekspor, misalnya, biaya di Vietnam cuma seperlima jika dibanding biaya di Indonesia. Perbedaan yang kentara juga tampak pada biaya untuk memenuhi seluruh persyaratan impor. 

Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko menjelaskan, TII menilai tiap persepsi korupsi suatu negara dengan berbagai indikator yang dipisah berdasarkan tiga klaster berbeda: ekonomi dan investasi, penegakan hukum, dan demokratisasi. Indonesia, dalam temuan TII, memiliki nilai yang tinggi untuk klaster ekonomi dan investasi. Sedangkan untuk dua klaster lainnya sangat rendah. 

“Artinya Indonesia memang menggenjot paket-paket kebijakan ekonomi, termasuk Undang-undang Cipta Kerja, hanya untuk mendatangkan investasi; tetapi tanpa peduli dengan bagaimana penegakan hukumnya, tanpa peduli dengan bagaimana pengambilan kebijakannya,” kata Wawan kepada Katadata.co.id pada 17 Januari 2025. 

Vietnam, di lain sisi, memperkuat aspek penegakan hukumnya sekaligus mempermudah regulasinya. “Tetapi mereka (Vietnam) juga mematok tenaga kerja yang murah. Artinya, ada hal positif dan negatifnya juga. Indonesia relatif lebih bagus labour cost-nya. Tapi kalau bicara antikorupsi, Vietnam sedang naik,” kata Wawan.