Hutan Hilang,
Sumatra Tenggelam

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana telah berdampak pada 3,3 juta orang. Aceh menjadi provinsi yang paling terkepung banjir. Ada lebih dari 4.000 rumah rusak di 16 kabupaten/kota di wilayah berjuluk Serambi Mekkah itu. Sekitar 450 ribu orang harus mengungsi.

Mereka yang selamat dari bencana masih harus berjuang menahan lapar yang menghantui. Arif bercerita, stok makanan di Langsa kian menipis meski air sudah surut. Beberapa toko sembako memang sudah mulai beroperasi, tetapi harganya kelewat mahal.

Munculnya siklon, menurut Kantor Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA), tergantung dengan suhu air laut. Siklon dianggap lumrah di negara-negara yang letaknya cukup jauh dari garis ekuator Bumi. Sebab, siklon dipengaruhi gaya Coriolis, yang membuat ia melemah saat mendekati garis ekuator.

Nah, Indonesia seharusnya aman dari siklon lantaran berada persis di tengah garis ekuator. Namun, kenyataan berkata lain. Siklon, meski jarang, beberapa kali terjadi di Indonesia. Seperti kata BMKG, kondisi ini karena menghangatnya suhu air laut.

“Fenomena seperti siklon tropis Senyar tergolong tidak umum di wilayah perairan Selat Malaka, apalagi jika sampai melintasi daratan,” kata Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG, dalam konferensi pers, 26 November lalu.

Masalahnya, data NOAA menunjukkan bahwa suhu permukaan laut meningkat secara konsisten dalam dua dekade terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Indonesia dan banyak negara lain di sekitar garis ekuator tak lagi aman dari ancaman siklon. Bahkan berpotensi lebih sering terjadi di masa mendatang.

Pada 2023, NOAA bahkan mendeklarasikan satu kesimpulan penting: suhu permukaan laut dunia telah mencapai titik tertinggi sejak pencatatan satelit dimulai. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh penyerapan lebih dari 90% kelebihan panas yang terperangkap di dalam sistem iklim bumi akibat emisi gas rumah kaca. Lautan berperan sebagai penyerap panas utama tersebut.

Dampak perubahan iklim ini suka tak suka berpotensi memperbesar risiko bencana di wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia. Sumatra salah satunya. Menurut BNPB, dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia 2024, tingkat bahaya banjir dan tanah longsor di pulau ini cukup tinggi, terutama di sepanjang sisi barat dan timur.

Sisi sebelah barat cenderung lebih rentan terhadap bahaya tanah longsor. Sementara sebelah timurnya rentan terhadap banjir. BNPB menilai kerentanan suatu wilayah berdasarkan faktor sosial, budaya, ekonomi, serta kondisi fisik dan lingkungan. Penilaian ini menjadi komponen penting dalam perhitungan risiko bencana nasional. Tingkat kerentanan menentukan besarnya risiko dan dampak dari bencana yang muncul.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra harus menjadi titik balik perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan. Ia menilai rangkaian bencana tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Di satu sisi kami menyampaikan duka yang mendalam. Namun ini juga momentum yang baik untuk mengevaluasi kebijakan,” ujar Raja Juli pada 30 November.

Menurutnya, arah kebijakan selama ini lebih berat ke aspek ekonomi dibanding ekologi. “Pendulumnya antara ekonomi dan ekologi cenderung bergeser ke ekonomi. Harus ditarik ke tengah lagi. Dampaknya sudah terlihat jelas bagi saudara-saudara kita. Itu fakta yang kita rasakan,” katanya.

Pernyataan Juli itu otomatis membantah anggapan bahwa bencana di Sumatra murni bencana alam. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta DPR RI memberi dukungan politik kepadanya

Dukungan itu demi memperkuat penindakan terhadap pihak-pihak yang dianggap merusak lingkungan dan memperburuk risiko bencana hidrometeorologi. “Kita tidak bisa hanya menyalahkan alam,” kata Hanif dalam rapat kerja, Rabu, 4 Desember.

Merujuk data MapBiomas, tutupan hutan di Sumatra sebagian besar telah beralih menjadi perkebunan sawit dalam hampir empat dekade terakhir. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, misalnya. Pada 1990, kawasan ini masih didominasi oleh formasi hutan yang luas, mencakup sekitar 9,5 juta hektare.

Namun, seiring waktu terjadi deforestasi masif yang mengurangi tutupan hutan hingga lebih dari satu juta hektare. Sejalan dengan itu, terjadi lonjakan eksplosif luasan konsesi kelapa sawit. Area perkebunan sawit meningkat tajam dari kurang dari 1 juta hektare menjadi lebih dari 3,3 juta hektare.

Temuan terbaru MapBiomas Indonesia menemukan tren yang lebih mengkhawatirkan. Dalam sepuluh bulan terakhir, angka deforestasi di tiga provinsi itu melonjak hingga tiga kali lipat.

Ketua Tim MapBiomas Indonesia, Timer Manurung, menyebut percepatan kehilangan hutan ini bukan hanya memperburuk kerusakan ekologis, tetapi juga diduga berkontribusi signifikan terhadap banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hubungan antara hilangnya tutupan hutan dan ekspansi perkebunan sawit menghasilkan korelasi negatif mencapai -0,98. Ini mengindikasikan hubungan sangat kuat bahwa deforestasi di tiga provinsi itu berkaitan erat dengan meluasnya perkebunan sawit. Selain itu, sawit mencatatkan ekspansi terluas ketimbang pertumbuhan permukiman, lubang tambang, maupun hutan tanaman industri.

Adapun Badan Pusat Statistik mencatat, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai sekitar 15,63 juta hektare pada 2024. Dari jumlah itu, sekitar 8,79 juta hektare berada di Sumatera, sekitar 56% dari total lahan sawit nasional.

Riau tercatat sebagai provinsi dengan areal sawit terluas, mencapai sekitar 3,37 juta hektare. Provinsi lainnya di Sumatera dengan kebun sawit besar adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Sumatera Barat.