Apa yang Lebih Genting dari Genteng di Rumah Tak Layak?

Presiden Prabowo Subianto menggagas program bertajuk “gentengisasi” saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, 2 Februari lalu. Dalam forum itu, ia juga meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Prabowo menyebut gentengisasi sebagai gerakan nasional untuk mengganti atap rumah seng menjadi genteng, terutama yang berbahan dasar tanah liat. Ia menilai penggunaan atap seng kurang sesuai dengan iklim tropis karena memantulkan panas, gampang berkarat, dan dinilai kurang sedap dipandang mata.

Gentengisasi juga demi menggerakkan ekonomi hingga tingkat desa. Dukungan terhadap program ini antara lain melalui Koperasi Desa Merah Putih, termasuk rencana pendirian pabrik khusus genteng.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun membuka peluang pendanaan program tersebut dari efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis. “Ada kemungkinan dari situ (MBG), ada kemungkinan dari tempat lain,” ujarnya. 

Ia mengatakan kebutuhan anggaran gentengisasi relatif tidak besar. “Cukuplah, enggak banyak-banyak banget kalau enggak salah anggarannya,” kata dia.

Potret Rumah Tak Layak

Persoalan hunian layak di Indonesia sebetulnya lebih kompleks ketimbang sekadar pilihan material atap. Sejak 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun indikator kelayakan rumah berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Dalam kerangka tersebut, jenis atap hanya satu dari sejumlah variabel yang menentukan standar hunian. Kelayakan rumah juga ditentukan oleh kualitas dinding dan lantai, akses air minum layak, sanitasi, listrik, hingga kepadatan hunian.

BPS mencatat 10,35% rumah tangga masih menempati hunian dengan atap tidak layak. Namun, tantangan lain tak kalah mendesak: 6,78% rumah tangga belum memiliki akses air minum layak dan 14,63% belum menikmati sanitasi memadai. Sebanyak 5,34% keluarga tinggal di hunian dengan luas kurang dari 7,2 meter persegi per kapita, atau di bawah ambang ideal.

Data itu menunjukkan bahwa persoalan perumahan di Indonesia sangat multidimensi. Fokus tunggal pada estetika atap seperti yang dikhawatirkan Presiden berisiko mengaburkan problem struktural yang lebih mendasar, dari kualitas sanitasi hingga kepadatan hunian yang lebih menentukan kualitas hidup.

Adapun rata-rata persentase rumah tangga yang tidak memiliki hunian layak di Indonesia pada 2025 adalah 31,6%. Artinya, hampir 1 dari 3 keluarga masih berkutat di tempat tinggal berkualitas rendah.

BPS, dalam konteks data ini, memiliki empat kriteria untuk menilai status kelayakan, yakni kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum, akses sanitasi, dan ketahanan bangunan yang dinilai berdasarkan komposisi materialnya. 

Meski persentase ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya, provinsi yang menduduki peringkat terendah tak banyak mengalami perubahan. 

Di DKI Jakarta, misalnya, hanya 37,7% rumah tangga yang tinggal di rumah layak pada 2025. Sebagai ibu kota, posisi Jakarta cukup parah. Bandingkan dengan Yogyakarta, di mana 88,3% rumah tangganya tinggal di rumah layak, atau hanya sekitar 11,6% yang tinggal di tempat tak layak. 

Katadata.co.id pun bertemu dengan Tia, 23 tahun, seorang mahasiswi yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah di Tambun, Bekasi. Selama musim hujan, ia hidup dalam kecemasan yang berulang. Seluruh atap genteng bagian belakang rumahnya sudah nyaris ambrol. 

Setiap hujan turun, Tia dan ibunya langsung menata lebih dari tujuh ember untuk menadah air yang mengalir dari sela-sela plafon yang sudah koyak. Bagian kamar mandinya bahkan tak tertolong: sebuah lubang seukuran tubuh manusia menganga di atapnya. 

Air yang menetes dari rangka atap berdebu mengalir masuk ke bak mandi, membawa serpihan kayu dan kotoran. “Kadang ada balok jatuh terus masuk ke bak,” kata Tia, 18 Februari lalu. Sanitasi yang seharusnya dijaga kebersihannya justru berubah menjadi sumber kekotoran baru.

Lantaran tak tahan dengan kondisi itu, mereka akhirnya merenovasi bagian belakang rumahnya pada pertengahan Januari lalu. Tia meminta tukang bangunan merobohkan struktur atap genteng dan mengganti seluruhnya dengan seng. 

Seng, menurut Tia, adalah opsi yang paling murah. Meski harga satuan genteng tampak murah, pemasangannya membutuhkan struktur rangka yang lebih kuat dan rapat, serta pengerjaan yang lebih lama. Celakanya, musim penghujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. 

Kurang dari tiga hari, rumah itu rampung dibenahi. Air hujan tak lagi masuk. Sanitasi juga beres. Untuk renovasi tersebut, Tia menghabiskan Rp12 juta—uang yang ia dan ibunya kumpulkan selama dua tahun terakhir.

Sesuai Konteks Wilayah

Penyeragaman atap melalui gentengisasi mengandaikan satu jenis material cocok untuk seluruh wilayah. Padahal pilihan atap tak pernah sepenuhnya netral; ia terbentuk dari interaksi panjang antara kondisi geografis, risiko bencana, dan pengalaman masyarakat setempat.

Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Ashar Saputra, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang. Di daerah rawan gempa, misalnya, atap genteng yang relatif berat justru dapat memperparah kerusakan saat bangunan runtuh karena menambah beban di bagian atas struktur dan meningkatkan potensi fatalitas.

Sebaliknya, di wilayah pegunungan yang dingin, atap seng dinilai mampu membantu memanen panas matahari untuk menjaga suhu dalam rumah tetap hangat. Di kawasan pesisir berangin kencang, sistem sambungan dan bobot material menjadi pertimbangan utama.

Tak kalah penting adalah dimensi budaya. Banyak rumah adat di berbagai daerah menggunakan material non-genteng sebagai bagian dari identitas arsitektur. Bentuk dan bahan atap kerap merekam memori kolektif masyarakat terhadap bencana masa lalu, baik gempa, angin, maupun hujan ekstrem.

“Indonesia itu beragam. Kalau semua dipaksa mengikuti satu pilihan, itu kurang sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Ashar.

Asbes Lebih Urgen Dilarang

Di tengah perdebatan genteng versus seng, ada isu lain yang justru luput dari sorotan: penggunaan asbes. Jika genteng dan seng kerap diperdebatkan dari sisi estetika dan risiko bencana, asbes menyentuh persoalan yang menyangkut kesehatan.

Rata-rata 9,42% rumah tangga di Indonesia masih menggunakan asbes sebagai material atap. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angkanya bahkan mencapai 56,65%. Asbes populer karena murah dan mudah dipasang, terutama di wilayah dengan daya beli terbatas.

Padahal, risiko kesehatannya telah lama terdokumentasi dalam berbagai penelitian. Riset Muhammad T. Thamrin dan Mukhlis Akhadi (2004) menunjukkan serat asbes yang sangat halus dapat terhirup dan mengendap di paru-paru, memicu penyakit kronis seperti asbestosis dan kanker paru. 

Secara historis, pada periode 1930–1960, ilmuwan di Amerika Serikat memperkirakan 1.000–10.000 kematian per tahun berkaitan dengan paparan serat asbes. Sejumlah negara kemudian membatasi bahkan melarang penggunaannya di sektor konstruksi. Di Indonesia, material ini beredar luas.