Buat ringkasan dengan AI
Ratusan pekerja transportasi di Manila, Filipina, menggelar aksi mogok kerja sebagai respons atas lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga solar dan bensin di negara itu dilaporkan telah melonjak lebih dari dua kali lipat sejak pecah konflik di Timur Tengah pada 28 Februari lalu.
Pada 25 Maret, Pemerintah Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional. Iran, yang diperangi Amerika Serikat dan Israel, menutup Selat Hormuz secara sepihak. Ini memukul negara-negara pengimpor minyak, termasuk Filipina, yang sangat bergantung pada pasokan dari kawasan Teluk.
Sebelum perang, Badan Energi Internasional (IEA) mencatat rata-rata 84 kapal tanker melintasi Selat Hormuz setiap pekan, membawa sekitar 3,4 juta ton minyak dan gas. Setelah perang berkobar, jumlahnya anjlok menjadi 8 kapal tanker per pekan dengan bawaan hanya sekitar 254 ribu ton.
Presiden Ferdinand Marcos Jr., seperti dikutip dari Bloomberg pada 27 Maret, menyebut stok minyak Filipina masih mencukupi hingga sekitar 45 hari ke depan. Meski begitu, ia tak menampik adanya ancaman nyata krisis energi yang dihadapi negaranya. “Langkah-langkah mendesak perlu diambil,” katanya, tanpa merinci kebijakan apa yang bakal ditempuhnya.
Di tengah perang yang berkepanjangan, Filipina pun menjadi salah satu negara pertama yang secara resmi menyatakan darurat energi. Memang, jika dibandingkan dengan standar internasional, jumlah stok 45 hari yang disebut Marcos menunjukkan kerentanan.
Badan Energi Internasional (IEA) menetapkan standar ketahanan stok BBM sebesar 90 hari. Ini demi menghadapi gangguan pasokan besar di pasar global. Standar ini dipatok agar negara tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi dan layanan publik meski terjadi krisis energi.
Krisis Menghantui Indonesia
Di tengah krisis energi yang menghantui, pemerintah Indonesia memastikan stok BBM domestik masih aman. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
“Tadi saya tanya [ke pemerintah], stok kita masih cukup,” ujar politikus Gerindra itu, Selasa, 31 Maret. Ia tak merinci berapa tepatnya stok pemerintah yang tersisa.
Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut cadangan BBM Indonesia berada di kisaran 21-28 hari. Cadangan Indonesia berarti hanya setengah dari cadangan Filipina yang dilanda krisis energi dan sepertiga dari stok minimal yang ditetapkan IEA.
Namun, menurut Bahlil, bukan berarti cadangan BBM Indonesia bakal habis dalam waktu singkat. Sebab stok akan terus diisi ulang setelah minyak didistribusikan ke berbagai wilayah.
Bahlil juga menegaskan pasokan BBM nasional tidak terdampak langsung oleh konflik di Timur Tengah. Struktur impor energi Indonesia menjadi faktor kuncinya. Impor BBM lebih banyak berasal dari kawasan Asia Tenggara, sehingga risiko guncangan di Selat Hormuz bisa ditekan.
“Sekarang, kami sudah ganti ke tempat lain dan pasokannya Insya Allah sudah mulai membaik,” kata Bahlil pada 26 Maret.
Data memang menunjukkan, di antara negara-negara importir minyak mentah terbesar Indonesia, hanya Arab Saudi yang berasal dari kawasan Teluk. Pada 2015, minyak mentah dari Saudi hanya 3,1 juta ton, setara 18% dari total impor.
Dalam beberapa tahun terakhir, porsi impor dari Saudi juga terus turun. Di sisi lain, ada peningkatan impor dari Nigeria, Angola, Brasil, dan Australia.
Namun, Indonesia tak cuma mengimpor minyak mentah saja. Demi memenuhi kebutuhan konsumsi BBM yang terus meningkat, pemerintah juga mengimpor komoditas hasil minyak. Ini mencakup berbagai jenis BBM untuk kendaraan, seperti bensin, solar, avtur, dan sebagainya. Porsi impor hasil minyak pun lebih besar, rata-rata sekitar 26 juta ton dalam lima tahun terakhir. Sementara impor minyak mentah hanya berkisar 16 juta ton dalam rentang yang sama.
Impor hasil minyak masih didominasi negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia. Tahun lalu, impor hasil minyak dari kedua negara itu mencapai 75%—setara 21,8 juta ton—dari total impor. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan pasar kedua terbesar hasil minyak Singapura, dengan rata-rata impor sebesar 12,3 juta ton per tahun sejak 2018.
Bagi Indonesia, impor hasil minyak dari kawasan Teluk—meski trennya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir—tak seberapa signifikan. Rata-ratanya sejak 2018 hanya sekitar 3 juta ton, setara 10% impor hasil minyak.
Meski begitu, perlu dicermati bahwa pemasok utama hasil minyak Indonesia, yakni Singapura dan Malaysia, justru sangat bergantung pada pasokan minyak mentah dari kawasan Teluk.
Pada 2025, sekitar 74% impor minyak mentah Singapura, setara 34,8 juta ton, berasal dari Timur Tengah. Tak jauh beda, Malaysia mengimpor minyak mentah dari kawasan yang sama sekitar 69% dari total.
Ini mengindikasikan Indonesia tetap berpotensi kena imbas dari konflik di Timur Tengah meski tidak langsung. Sebab, seandainya pasokan hasil minyak dari Singapura atau Malaysia macet karena impor minyak mentah tertahan di Selat Hormuz, Indonesia berpotensi akan langsung tertekan.
Adapun kebutuhan BBM Indonesia terus meningkat dan berkisar dua kali lipat lebih besar dibanding kemampuan produksi BBM dalam negeri. Merujuk Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2025 yang dirilis Kementerian ESDM, kebutuhan BBM pada 2025 mencapai 84,58 juta kiloliter (kl).
Akan tetapi, produksi BBM nasional pada 2025 hanya 41,96 juta kl, setara 49,6% dari total kebutuhan. Tren serupa terjadi selama periode 2021-2024, di mana produksi BBM Indonesia hanya berkisar separuh dari total kebutuhan nasional.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pun diproyeksikan hanya 4,8% pada 2026 dan 5,0% pada 2027. Ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya pada Desember 2025, yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0% dan 5,1% dalam rentang yang sama. Adapun pemerintah menaksir pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 di kisaran 5,4-5,6%.
OECD menilai, guncangan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang menekan prospek pertumbuhan global, termasuk Indonesia. Kenaikan harga energi tidak hanya mendorong inflasi, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian yang dapat menahan investasi dan konsumsi.
Macam-macam Opsi
IEA pun menganjurkan sejumlah opsi penghematan BBM, supaya rumah tangga, bisnis, dan pemerintah bisa bertahan dari guncangan krisis. Opsi pertama adalah berkendara secara efisien, seperti berbagi tumpangan mobil dengan orang lain, mengurangi penggunaan mobil, serta mengurangi pemakaian pendingin udara di dalam mobil.
Aktivitas lain yang bisa mendukung penghematan BBM adalah bekerja dari rumah alias working from home (WFH). Menurut taksiran IEA, penerapan WFH selama tiga hari per pekan bisa mengurangi antara 2-6% dari total konsumsi BBM mobil nasional.
“Meski tak semua pekerjaan bisa menerapkannya, ini bisa menjadi langkah efektif jika pekerjaannya memungkinkan,” kata IEA.
IEA juga menyatakan konsumsi BBM bisa ditekan dengan mengurangi kecepatan mobil saat berkendara, membatasi lalu lintas mobil dengan sistem nomor pelat ganjil-genap, serta mendorong penggunaan transportasi umum.
Pemerintah pun berencana menerapkan WFH untuk aparatur sipil negara dan pekerja swasta demi menghemat energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan WFH yang bakal diterapkan satu hari per pekan ini bisa menghemat sekira 20% konsumsi BBM nasional.
Adapun Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas, dalam unggahannya di platform X, 26 Maret lalu, mendorong pemerintah mengembangkan angkutan umum alih-alih menjalankan WFH.
“Potong anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) satu minggu saja untuk beli bus listrik yang dapat dibagikan ke semua provinsi dan kabupaten/kota agar masyarakat tetap produktif dengan menggunakan angkutan umum,” katanya.
Editor: Muhammad Almer Sidqi
