Strategisnya Ruang Udara Indonesia dalam Peta Konflik AS vs Cina

Jembatan Pangkalan AS

Jika dilihat secara spasial, Indonesia memang merupakan salah satu kawasan yang tidak tersentuh oleh pangkalan militer AS. Namun, posisinya yang diapit oleh sejumlah pangkalan militer di kawasan justru membuat ruang udara Indonesia memiliki nilai strategis tinggi.

Jika aksesnya dibuka, wilayah udara Indonesia bisa menjadi jalur utama yang menghubungkan lalu lintas pesawat antarpangkalan AS. Hal ini terlihat dari simulasi penarikan garis lurus antarpangkalan militer Negeri Abang Sam di kawasan: ruang udara Indonesia yang menjadi koridor yang paling sering dilintasi

Meski begitu, akses udara asing diatur secara ketat melalui mekanisme perizinan berlapis. Setiap pesawat, khususnya militer, menurut Yaries, harus mengantongi sejumlah izin hingga persetujuan rute penerbangan. Skema blanket overflight bisa mengubah ketentuan itu. Pesawat militer asing tidak lagi terbatas pada jalur ALKI, tetapi juga dapat melintasi wilayah udara strategis lain, termasuk kawasan Air Defense Identification Zone (ADIZ) yang merupakan sistem pertahanan udara Indonesia.

Implikasinya tidak hanya menyentuh aspek lalu lintas udara, tetapi juga keamanan nasional. Dengan akses yang lebih longgar, pesawat militer asing berpotensi melintas di atas atau di sekitar objek vital pertahanan, seperti pangkalan udara, instalasi radar, hingga kawasan latihan militer.

Lintasan tersebut, dalam konteks operasi militer modern, dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pengumpulan data (intelligence gathering), pemetaan elektronik (electronic surveillance), hingga analisis pola pertahanan suatu negara. Hal ini, dalam pembacaan Yaries, dapat membuka peluang bagi negara lain untuk memperoleh gambaran yang lebih detail mengenai kapasitas dan kesiapan militer Indonesia, bahkan tanpa perlu memasuki wilayah darat maupun perairan nasional.

Yaries juga mengingatkan, pemberian akses ruang udara kepada AS berpotensi memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia. Selama ini, Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Dengan memberikan blanket overflight clearance, Indonesia bisa dianggap sebagai “kuasi aliansi” dengan AS.

Menguatnya Relasi RI-AS

Kerja sama pertahanan Indonesia dan AS memang kian menguat dalam beberapa tahun terakhir, di tengah dinamika geopolitik global yang juga semakin panas. Penandatanganan Major Defence Cooperation Partnership (MDCP) pada 13 April menjadi kelanjutan dari rangkaian kesepakatan sebelumnya, termasuk Defence Cooperation Agreement (DCA) pada 2023.

Saat itu, Menteri Pertahanan AS Lloyd J. Austin III menyebut penguatan hubungan pertahanan menjadi bagian penting dari peningkatan kemitraan strategis kedua negara. Kesepakatan di bawah MDCP memperluas kolaborasi di bidang modernisasi alutsista, pengembangan kapasitas, hingga pendidikan militer.

Perkembangan ini menandai tren kedekatan yang kian intens. Jika wacana overflight clearance yang kini dibahas berlanjut, hubungan tersebut berpotensi memasuki tahap yang lebih dalam dan melampaui kerja sama pertahanan konvensional.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut posisi geografis Indonesia sejak lama “menggiurkan” dalam strategi militer AS di Indo-Pasifik. Indonesia dikelilingi negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.

“Jadi pesawat-pesawat tempur dan kapal-kapal induk Armada ke-7 dari Pasifik, itu harus melewati wilayah kita,” kata Hikmahanto kepada Katadata, Rabu, 29 April.

Menurut Hikmahanto, dinamika tersebut tak bisa dilepaskan dari eskalasi ketegangan di kawasan, termasuk potensi konflik di sekitar Taiwan. Dalam konteks ini, akses lintas udara menjadi bagian dari kepentingan strategis yang lebih luas.

Analisis Lowy Institute menunjukkan penguatan kehadiran AS di Asia Tenggara juga dilakukan melalui peningkatan latihan militer bersama, seperti Balikatan di Filipina dan Garuda Shield di Indonesia. Aktivitas ini memperkuat posisi AS dalam rantai pertahanan yang dikenal sebagai First Island Chain, yang membentang dari Jepang, Taiwan, hingga sebagian wilayah Asia Tenggara.

Di sisi lain, ada pola kerja sama pertahanan di kawasan yang terbelah. Negara-negara maritim Asia Tenggara cenderung memiliki kedekatan lebih kuat dengan AS, sementara negara daratan seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar relatif lebih dekat dengan Cina.

Wacana pemberian blanket overflight clearance juga muncul di tengah situasi geopolitik yang sensitif, termasuk konflik di Timur Tengah. Hikmahanto menilai langkah ini berisiko terhadap posisi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah ini bisa berdampak utamanya pada relasi Indonesia dengan Cina.

Secara ekonomi, Indonesia dekat dengan Cina—baik sebagai mitra dagang utama maupun sumber investasi. Pada 2024, nilai investasi Cina di Indonesia mencapai US$8,11 miliar. Adapun nilai ekspor Indonesia ke negara tersebut mencapai US$62,44 miliar.

Di sisi lain, kedekatan dengan AS tercermin dari intensitas latihan militer bersama. Lowy Institute mencatat AS menjadi salah satu mitra utama latihan militer Indonesia sepanjang 2023-2024. Latihan Super Garuda Shield yang digelar bersama sejak 2007 juga terus berkembang, baik dari sisi jumlah personel maupun partisipasi negara.

Di bawah Prabowo, Indonesia memang kemudian bergabung dengan kelompok negara BRICS untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Global South dan sebagai “penyeimbang” dominasi negara Barat. Namun, menurut Hikmahanto, kedekatan Prabowo dan Trump ikut mempengaruhi arah hubungan RI-AS.

Sejak awal 2026, hubungan Indonesia-AS berkembang melalui serangkaian kesepakatan, mulai dari keanggotaan dalam Board of Peace, perjanjian tarif dan non-tarif lewat Agreement on Reciprocal Trade (ART), hingga kerja sama pertahanan melalui MDCP.